Sepanjang 2021, KPK Tangkap 123 Tersangka Korupsi Presiden Jokowi dan Ketua KPK Firli Bahuri. (Foto: KPK)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah menangkap lebih dari 120 tersangka tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2021. Selain itu, KPK juga melakukan pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi sebanyak Rp 416,9 miliar

“Jumlah tersangka yang dilakukan penangkapan oleh KPK (selama Tahun 2021) sebanyak 123 orang,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/1).

Baca Juga

Es Doger Dapat Modal Rp 71 Miliar Disoal, Gibran: Tidak Ada Habisnya

Sepanjang 2021 KPK juga menyelidiki 127 dugaan korupsi. KPK juga telah melakukan penyidikan terhadap 108 perkara. Kemudian KPK juga telah melakukan penuntutan sebanyak 122 perkara.

Adapun perkara yang telah dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap sebanyak 95 perkara dan perkara yang dieksekusi sebanyak 95 perkara.

Baca Juga

KPK Kumpulkan Informasi Tambahan Terkait Pelaporan Gibran-Kaesang

Selain pengembalian kerugian negara, KPK juga mendapatkan denda, uang pengganti dan rampasan dari kasus korupsi sebanyak Rp 237,7 miliar serta penetapan status, penggunaan dan hibah serta disetorkan ke kas daerah sebanyak Rp 182,2 miliar.

“Di samping itu penerimaan negara bukan pajak atau PNBP Rp 203,29 miliar,” kata Firli

Baca Juga

Gibran Tegaskan Siap Dipanggil KPK

Firli pun membeberkan perincian PNBP tersebut, antara lain dari gratifikasi Rp 1,67 miliar, dari uang sitaan, TPPU, uang penggati sebanyak Rp 166,48 miliar, dari pendapatan denda, lelang hasil kroupsi sebanyak Rp 24,63 miliar serta pendapatan lainnya sebanyak Rp 10,51 miliar. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Sampaikan Dukacita atas Wafatnya Sheikh Khalifa dengan Singgah di Abu Dhabi
Indonesia
Jokowi Sampaikan Dukacita atas Wafatnya Sheikh Khalifa dengan Singgah di Abu Dhabi

Presiden Joko Widodo tiba di Bandara Internasional Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA), Minggu (15/5), sekitar pukul 15.50 waktu setempat.

 Penghuni Isoter di Solo Mulai Menurun
Indonesia
Penghuni Isoter di Solo Mulai Menurun

Warga penghuni isolasi terpusat (isoter) di Graha Wisata Niaga dan Ndalem Priyosuhartan Solo juga mulai berkurang.

 PKB Akan Sambut Politikus Gerindra M. Taufik Jika Pindah Partai
Indonesia
PKB Akan Sambut Politikus Gerindra M. Taufik Jika Pindah Partai

PKB terbuka dengan siapapun yang ingin bergabung. Asalkan, mengikut aturan-aturan organisasi yang sudah ditetapkan dalam AD/ART partai.

Dokter Lois Owien Langsung Ditahan Usai Jadi Tersangka
Indonesia
Dokter Lois Owien Langsung Ditahan Usai Jadi Tersangka

Bareskrim Polri telah menetapkan dr Lois Owien sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong (hoaks) terkait COVID-19.

Tiga Skenario Urai Puncak Kemacetan Mudik Jawa Barat
Indonesia
Tiga Skenario Urai Puncak Kemacetan Mudik Jawa Barat

Polisi mengimbau masyarakat untuk mencari terlebih dahulu informasi jalur yang akan dilalui.

Pekan ini, Tinggal 39 Daerah Berstatus Level 3
Indonesia
Pekan ini, Tinggal 39 Daerah Berstatus Level 3

Angka vaksinasi dosis ketiga atau booster diharapkan terus meningkat demi memberikan tambahan pertahanan antibodi masyarakat menjelang perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah.

Konferensi Polwan Sedunia Digelar di Labuan Bajo
Indonesia
Konferensi Polwan Sedunia Digelar di Labuan Bajo

Konferensi Polwan Sedunia yang dilaksanakan di Indonesia merupakan kegiatan internasional pertama selama pandemi COVID-19.

Gubernur Jatim Ajak Masyarakat Umum Dukung UKM Penyandang Disabilitas
Indonesia
Gubernur Jatim Ajak Masyarakat Umum Dukung UKM Penyandang Disabilitas

Khofifah mengajak seluruh masyarakat Jatim untuk mendukung seluruh hasil produksi UKM penyandang disabilitas untuk mendukung pelaku UKM.

Pimpinan DPR Nilai Jenderal Andika dan Laksamana Yudo Mumpuni Jadi Panglima TNI
Indonesia
Pimpinan DPR Nilai Jenderal Andika dan Laksamana Yudo Mumpuni Jadi Panglima TNI

Mekanisme pengajuan nama Calon Panglima TNI akan berlangsung sesuai prosedur dan ketentuan

Baleg DPR Setujui 15 Poin Revisi UU PPP
Indonesia
Baleg DPR Setujui 15 Poin Revisi UU PPP

Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).