Sepanjang 2020 Denda Putusan MA Capai Rp5,6 triliun Mahkamah Agung. (Foto: MP/Rizky)

MerahPutih.com - Jumlah pidana denda dan uang pengganti dari putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap sepanjang 2020 mencapai Rp5,6 triliun dari berbagai perkara tindak pidana.

"Denda dan uang ganti itu di antaranya dari perkara pelanggaran lalu lintas, tindak pidana korupsi, narkotika, kehutanan, perlindungan anak, perikanan, dan pencucian uang," ujar Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin di Jakarta, Rabu (17/2).

Baca Juga:

Andi Samsan Nganro Terpilih Jadi Wakil Ketua Mahkamah Agung

Secara keseluruhan pada 2020, Mahkamah Agung memutus sebanyak 20.562 perkara dari total beban perkara sejumlah 20.761 perkara.

Sementara itu jumlah denda dan uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama yang berkekuatan hukum tetap di lingkungan peradilan umum dan peradilan militer lebih besar, yakni sebesar Rp52,85 triliun.

Adapun perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat pertama sepanjang 2020 sebanyak 3.772.035 perkara.

Selain itu, kontribusi dari penarikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Mahkamah Agung dan badan peradilan pada 2020 sebesar Rp71,7 miliar.

Presiden Jokowi dan Hakim Agung. (Foto: Sekretariat Presiden)
Presiden Jokowi dan Hakim Agung. (Foto: Sekretariat Presiden)

Untuk realisasi anggaran Mahkamah Agung pada 2020 adalah sebesar Rp9,4 triliun dari pagu sebesar Rp9,85 triliun atau 95,45 persen.

Ia menegakan, mahkamah Agung dikatakannya berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan sebanyak delapan kali secara berturut-turut.

"Mahkamah Agung telah menerapkan secara penuh sistem pelaporan keuangan berbasis akrual sejak tahun 2015," ujarnya. (Knu)

Baca Juga:

Mahkamah Agung Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dilema Sri Mulyani Ambil Keputusan Saat Pandemi COVID-19
Indonesia
Dilema Sri Mulyani Ambil Keputusan Saat Pandemi COVID-19

Pemerintah perlu membantu masyarakat secara cepat, namun mungkin akurasinya yang inclusion exclusion error datanya belum sempurna.

Bareskrim Musnahkan 3,6 Ton Shabu Dari Timur Tengah dan Malaysia
Indonesia
Bareskrim Musnahkan 3,6 Ton Shabu Dari Timur Tengah dan Malaysia

Jika dibiarkan beredar di masyarakat, dampaknya bisa mematikan dan mengancam generasi muda

KPK Gelar Rapat untuk Periksa Anies Terkait Korupsi Tanah Munjul
Indonesia
KPK Gelar Rapat untuk Periksa Anies Terkait Korupsi Tanah Munjul

Hal itu dilakukan untuk menentukan pemanggilan pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait kasus ini. Keputusan pemanggilan Anies akan diambil Lembaga Antikorupsi sesuai fakta-fakta yang ada.

Dua Tersangka Dugaan Korupsi Asabri Pembobol Jiwasraya
Indonesia
Dua Tersangka Dugaan Korupsi Asabri Pembobol Jiwasraya

Para tersangka itu langsung ditahan oleh jaksa tim penyidik selama 20 hari ke depan sejak Senin 1 Februari 2021 hingga Sabtu 20 Februari 2021

Anies Terapkan WFH 75 Persen, Penumpang KRL Turun 13 Persen
Indonesia
Anies Terapkan WFH 75 Persen, Penumpang KRL Turun 13 Persen

"Tren penurunan ini diharapkan menjadi indikasi masyarakat mengikuti anjuran pemerintah untuk kembali bekerja dan berkativitas dari rumah," ujar VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba

Menanti Suara Lantang Jokowi soal Konflik Israel-Palestina
Indonesia
Menanti Suara Lantang Jokowi soal Konflik Israel-Palestina

Dasco mendesak kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melancarkan protes keras dan turut berperan aktif menyuarakan kedamaian atas nama negara.

[HOAKS atau FAKTA]: Said Aqil Sebut Arab Merupakan Negara Komunis
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Said Aqil Sebut Arab Merupakan Negara Komunis

Akun Facebook John Pribumi mengunggah gambar yang terdapat foto Said Aqil Siradj dan narasi yang menyebut Tiongkok bukanlah negara komunis.

[Hoaks atau Fakta]: Rumput Paragis Dapat Obati Kanker
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Rumput Paragis Dapat Obati Kanker

memang ada obat herbal untuk menyembuhkan diabetes dan hipertensi, tetapi tidak untuk mengobati kanker. Obat herbal hanya dapat meringankan efek samping dari kemoterapi, meningkatkan kualitas hidup pasien kanker.

Jokowi Minta Kepala Daerah Jangan Hanya Ikuti Prosedur
Indonesia
Jokowi Minta Kepala Daerah Jangan Hanya Ikuti Prosedur

Jokowi meminta kepala daerah berorientasi pada hasil

Pasca-pengeboman di Makassar, DKI Tingkatkan Keamanan Gereja Jelang Paskah
Indonesia
Pasca-pengeboman di Makassar, DKI Tingkatkan Keamanan Gereja Jelang Paskah

Pemprov DKI Jakarta mengaku akan melakukan peningkatan keamanan di gereja-gereja ibu kota menjelang perayaan Paskah yang jatuh pada Jumat, 2 April 2021 mendatang.