Sepakat PSBB Total, Ketua DPRD DKI Desak Anies Tindak Tegas Pelanggar Aturan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi sepakat dengan langkah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang terpaksa menarik rem darurat untuk kembali ke Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total tahap awal.

Menurutnya, pengetatan pembatasan aktivitas warga sudah seharusnya diberlakukan dengan mempertimbangkan kasus harian positif di Jakarta yang terus mengkhawatirkan. Data Dinkes dalam sepekan terakhir ini positivity rate di Jakarta sebesar 12,2 persen.

Baca Juga

Anies: Kondisi Sekarang Lebih Darurat dari Awal Wabah

"Melihat kondisi terkini soal perkembangan penyebaran virus corona, memang sudah seharusnya dikembalikan seperti semula. Semua aturannya harus dikembalikan," ujar Prasetyo di Jakarta, Kamis (10/9).

Agar berjalan optimal, Politikus PDI Perjuangan ini mendesak Anies Baswedan untuk lebih tegas pada kebijakan pengembalian PSBB.

Bahkan, ia meminta Anies dan anak buahnya langsung menindak para pelanggar protokol kesehatan baik warga maupun para pelaku usaha, hingga perkantoran. Tujuannya ialah untuk menekan lonjakan angka penyebaran COVID-19 di ibu kota.

"Saya menekankan kepada Gubernur agar seluruh pengawasan diperketat. Sekarang sudah bukan lagi sosialisasi-sosialisasi tapi penindakan tegas," jelasnya.

Ilustrasi virus Corona. (ANTARA/HO/20)

Terakhir Prasetyo miminta Anies untuk tidak memangkas tunjangan kinerja ASN Pemprov DKI yang telah bekerja sebagai pengawas di lapangan. Menurutnya tidak objektif jika aturan pemangkasan tunjangan kinerja justru diberlakukan kepada pegawai yang telah bersusah payah melakukan pengawasan dan imbauan di lapangan.

“Seperti PNS di Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan. Mereka itu yang capek di lapangan, dan jangan sampai ada pemotongan,” tutupnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpaksa mengambil kebijakan untuk menarik rem darurat dan kembali ke masa PSBB.

Keputusan ini diambil Pemprov DKI dengan mempertimbangkan sejumlah faktor yakni ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh dan tingkat kematian yang tinggi.

Dengan kebijakan ini aktivitas warga akan dibatasi kembali seperti, kerja di rumah, ibadah di rumah, transportasi dibatasi, ganjil genap ditiadakan.

Baca Juga

Berikut Aturan Pembukaan Tempat Ibadah saat PSBB Total Jakarta

"Dalam rapat gugus tugas percepatan pengendalian covid 19 di Jakarta. disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat yang itu artinya Kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu," papar Anies Rabu (9/9) malam. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Aturan Baru PPKM Darurat, Penumpang KRL Wajib Pakai Masker Dobel atau N 95 
Indonesia
Aturan Baru PPKM Darurat, Penumpang KRL Wajib Pakai Masker Dobel atau N 95 

Aturan baru bagi penumpang KRL ini mulai berlaku Senin (5/7) besok.

Dinkes Kota Bandung Diinstruksikan Serius Perhatikan HIV-AIDS Saat Pandemi
Indonesia
Dinkes Kota Bandung Diinstruksikan Serius Perhatikan HIV-AIDS Saat Pandemi

Pemerintah berkewajiban untuk meminimalkan jatuhnya korban jiwa akibat COVID-19, termasuk korban jiwa dari saudara-saudara ODHA.

Wacana Amandemen UUD 1945 Terjebak di Isu PPHN, Pimpinan DPD: Saya Merasa Aneh
Indonesia
Wacana Amandemen UUD 1945 Terjebak di Isu PPHN, Pimpinan DPD: Saya Merasa Aneh

Mahyudin juga menyadari untuk terwujudnya amandemen khususnya Pasal 22D bukan perkara mudah

Pemprov DKI Minta Warga Dapat Maklumi Sistem Ganjil Genap
Indonesia
Pemprov DKI Minta Warga Dapat Maklumi Sistem Ganjil Genap

Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya memahami ketidaktahuan warga soal adanya aturan ganjil genap di masa penerapan PPKM Level 4.

Harumkan Nama Solo, Gibran Berikan Dana Apresiasi 12 Atlet Binaan PMS
Indonesia
Harumkan Nama Solo, Gibran Berikan Dana Apresiasi 12 Atlet Binaan PMS

Sebanyak 12 atlet asal Solo dari berbagai cabang olahraga telah mencatatkan prestasi. Hal itu mendapatkan perhatian dari Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dengan menyerahkan dana apresiasi kepada atlet tersebut.

Begini Ambang Batas Yang Harus Diraih Jika Ingin Lolos CPNS
Indonesia
Begini Ambang Batas Yang Harus Diraih Jika Ingin Lolos CPNS

Jumlah soal TWK sama dengan tahun sebelumnya sebanyak 30 soal dan TIU 35 soal.

Moeldoko Angkat Bicara Jokowi Tak Singgung Isu Korupsi di Sidang Tahunan MPR
Indonesia
Moeldoko Angkat Bicara Jokowi Tak Singgung Isu Korupsi di Sidang Tahunan MPR

Moeldoko selanjutnya menyebutkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2018

Polisi Tunda Pemeriksaan Bupati Bogor Ade Yasin
Indonesia
Polisi Tunda Pemeriksaan Bupati Bogor Ade Yasin

Pemeriksaan Bupati Bogor, Ade Yasin, kemungkinan ditunda karena yang bersangkutan dinyatakan positif COVID-19.

Ketum KNPI Duga Bekingan Abu Janda Ingin Merusak NKRI
Indonesia
Ketum KNPI Duga Bekingan Abu Janda Ingin Merusak NKRI

Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama menduga bekingan atau pelindung Permadi Arya alias Abu Janda adalah sosok yang ingin merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Soal Impor Beras, Sekjen PDIP Serang Mendag M. Luthfi
Indonesia
Soal Impor Beras, Sekjen PDIP Serang Mendag M. Luthfi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai Menteri Perdagangan (Mendag) M. Luthfi kurang paham tujuan bernegara yang berorientasi pada kesejahteraan umum.