Soffi Amira
MerahPutih.com - Ketua Yayasan Kedaulatan Kesehatan Rakyat, Ribka Tjiptaning, menyentil program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto. Ia menyebutkan, program itu harusnya dijalankan sejak usia dini untuk mencegah stunting.
Ribka yang juga Ketua DPP Bidang Kesehatan PDI Perjuangan (PDIP) ini mengungkapkan, partainya sudah lebih dulu memulai program MBG sejak 2011, sebelum Prabowo Subianto mengampanyekannya.
Pada saat itu Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri merayakan ulang tahunnya yang ke-64 dengan mengundang seribu ibu hamil untuk makan siang bersama di Kampung Cinangneng, Desa Cihideung Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 27 Januari 2011.
"Program makan bergizi gratis ini haruslah tepat sasaran. Apabila tujuannya untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Indonesia, sasarannya harus ke 1000 HPK (seribu hari pertama kehidupan). Yaitu 270 hari (sejak janin terbentuk sampai dilahirkan) hingga 730 hari (hingga anak berusia 2 tahun)," kata Ribka dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta, Rabu (5/2).
Baca juga:
Makan Bergizi Gratis Sudah Digagas Prabowo Lebih dari 1 Dekade Lalu
Ribka mengingatkan masa 1000 HPK ini merupakan periode emas atau window of opportunity yang sangat penting bagi perkembangan anak. Dalam periode tersebut, organ-organ vital pada anak mulai terbentuk dan berkembang, khususnya otak.
"Jadi asupan gizi yang baik mulai dari calon pengantin, calon ibu hamil, janin hingga anak usia 2 tahun supaya tidak ada lagi bayi atau anak yang beresiko stunting di Indonesia," ujarnya.
Selain itu, mantan Ketua Komisi IX DPR RI ini berharap anggaran MBG yang naik dari Rp 71 triliun menjadi Rp 171 triliun bisa tepat sasaran.
"Dan bisa memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian," imbuhnya.
Baca juga:
Ribka Tjiptaning Sebut Kelangkaan Elpiji 3Kg Bisa Berujung Revolusi Gas Melon
Ribka menilai, program MBG masih terdapat beberapa permasalahan kesediaan pangan dan pertanian yang sangat kompleks. Permasalahan ini mencakup persoalan perencanaan pengelolaan produksi pangan, infrastruktur, logistik, kebijakan harga dan subsidi, ketahanan dan cadangan pangan, kesehatan dan nutrisi.
"Program MBG saat ini masih belum berjalan seperti harapan karena masih berproses lantaran di beberapa daerah program tersebut sifatnya masih uji coba atau percontohan," ungkapnya.
Ribka juga meminta program MBG direncanakan dengan matang, tepat sasaran, efisien, transparan, dilakukan pengawasan serta dilakukan evaluasi secara berkala. Tujuannya agar tidak menjadi beban berat APBN, rakyat tidak tergantung, kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga baik asupan gizinya, sistem distribusi baik dan merata.
"Serta menghindari korupsi dan penyalahgunaan anggaran," pungkasnya. (Pon)
