Sentil Jokowi, AHY Sebut Era SBY Utamakan Pembangunan Manusia Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ketika membacakan pidato kebangsaan dalam Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Jumat (16/9). ANTARA/Putu Indah Sav

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai kurang memperhatikan pembangunan manusia.

Kritik itu dilayangkan AHY dalam pidato politiknya di acara rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat, (16/9).

Baca Juga:

Pesan AHY untuk Jokowi: BLT Harus Tepat Sasaran dan Bebas Politik

Menurut AHY, hal ini berbeda dengan era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengutamakan pembangunan manusia.

"Saya akan menyampaikan pandangan Demokrat menyangkut visi, strategi dan kebijakan pembangunan ke depan. Berbeda dengan kebijakan pemerintahan saat ini, Demokrat justru mengutamakan pembangunan manusia," ujarnya.

Pembangunan manusia tersebut, kata AHY, tentu tanpa mengabaikan infrastruktur. Menurut AHY infrastruktur seharusnya dibangun secara nasional, pusat dan daerah, serta mencakup semua sektor.

"Bukan hanya memprioritaskan jalan-jalan tol," imbuhnya.

Baca Juga:

Catatan Kritis AHY Terkait Proyek IKN Nusantara dan Kereta Cepat

AHY menjelaskan pembangunan infrastruktur tetap penting, namun harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan investasi swasta yang sehat. Dia mengingatkan, pembangunan infrastruktur tidak boleh menggunakan dana utang yang terlalu besar.

"Utang Indonesia 8 tahun terakhir ini meningkat tajam, jauh di atas keamanan fiskal kita. Utang Indonesia saat ini, sebesar Rp 7.163 triliun atau meningkat Rp 4.500 triliun. Ini merupakan risiko tersendiri, bagi perekonomian kita," tegas AHY.

Menurut AHY, utang yang besar bisa membebani pemerintah-pemerintah mendatang dan juga berbahaya, jika perekonomian global dan nasional terguncang dalam krisis.

Lebih lanjut AHY mengingatkan utang yang sangat besar bisa mengakibatkan debt crisis, atau krisis utang yang pada gilirannya bisa menjadi pemicu krisis ekonomi secara nasional.

"Izinkan saya, kembali menggarisbawahi pentingnya pembangunan manusia ke depan, di samping pembangunan infrastruktur. Pembangunan SDM, memang membutuhkan waktu yang panjang. It is a never ending journey. Tetapi pembangunan SDM, akan memberi manfaat yang jauh lebih besar, bagi negeri ini," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

AHY Minta tidak Ada yang Ganggu Demokrat untuk Berkoalisi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pansel Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Anggota Komnas HAM
Indonesia
Pansel Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Anggota Komnas HAM

Panitia Seleksi (Pansel) memperpanjang masa pendaftaran Calon Anggota Komnas HAM RI periode kepemimpinan 2022 hingga 2027.

Penonton MotoGP Mandalika Dibatasi 60 Ribu, Tak Wajib Antigen
Indonesia
Penonton MotoGP Mandalika Dibatasi 60 Ribu, Tak Wajib Antigen

Dalam Inmendagri itu termuat aturan jumlan penonton hingga penghapusan syarat tes rapid antigen.

Pandangan Elon Musk Terkait Kondisi Ekonomi 2022
Indonesia
Pandangan Elon Musk Terkait Kondisi Ekonomi 2022

Miliarder Elon Musk memiliki pandangan mengenai perekonomian tahun ini. Ia disebut-sebut memprediksi terjadinya krisis ekonomi global bakal terjadi tahun ini.

Bayar Tagihan RSUD Pasar Minggu Bisa Pakai JakOne Mobile
Indonesia
Bayar Tagihan RSUD Pasar Minggu Bisa Pakai JakOne Mobile

Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono, menyampaikan, implementasi sistem pembayaran digital di RSUD Pasar Minggu memang menjadi fokus pihaknya dalam memudahkan para pasien dalam bertransaksi.

IDI Apresiasi Dukungan Pemerintah Soal Penyaluran Insentif COVID-19 untuk Nakes
Indonesia
IDI Apresiasi Dukungan Pemerintah Soal Penyaluran Insentif COVID-19 untuk Nakes

Pandemi COVID-19 telah lebih dari dua tahun melanda seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Hingga akhir tahun 2021 lebih dari 83 persen insentif tenaga kesehatan seluruh Indonesia telah disalurkan dari total anggaran insentif tenaga kesehatan sebesar Rp 9,8 triliun, insentif ini juga masih dilanjutkan pada tahun 2022 dengan anggaran total Rp12 triliun.

Tahun Ini Basarnas Dapat 3 Helikopter dan AW169 dan 74 buah kapal cepat RBB
Indonesia
Tahun Ini Basarnas Dapat 3 Helikopter dan AW169 dan 74 buah kapal cepat RBB

Basarnas juga telah mengajukan kepada Kementerian Pertahanan bahwa Angkatan Darat akan menghibahkan delapan pesawat Heli BO105.

Warga Lereng Merapi Terdampak Lahar Dingin Terima Air Bersih
Indonesia
Warga Lereng Merapi Terdampak Lahar Dingin Terima Air Bersih

Droping air bersih dilakukan menyusul pipa jaringan air bersih yang berada di aliran kali Boyong dan Kali kuning putus

 Seluruh Pesawat Milik TNI Dievaluasi
Indonesia
Seluruh Pesawat Milik TNI Dievaluasi

Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan, TNI juga akan bekerja sama dengan Komite Nasional Kecelakaan Tranportasi (KNKT) dalam melakukan setiap investigasi.

MK Tolak Gugatan Partai Gelora Terkait UU Pemilu
Indonesia
MK Tolak Gugatan Partai Gelora Terkait UU Pemilu

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang diajukan Partai Gelora.

ASN Gugat Presidential Threshold ke MK, DPR: Mereka Dilarang Berpolitik
Indonesia
ASN Gugat Presidential Threshold ke MK, DPR: Mereka Dilarang Berpolitik

"Menurut saya perlu ditelisik dalam rangka kepentingan apa yang bersangkutan mengajukan gugatan tersebut. Karena secara UU seorang ASN dilarang untuk masuk ke ranah politik," kata Junimart kepada wartawan, Kamis (6/1).