Sentil Ganjar, Gerindra Jateng: Wong Cilik Butuh Teladan Bukan Ancaman! Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memantau vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Manahan, Solo, Selasa (19/1). (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Abdul Wachid menyoroti Surat Edaran (SE) yang diterbitkan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo dalam menanggulangi wabah COVID-19. Pasalnya, keberadaan SE tersebut membuat ekonomi dan aktivitas masyarakat Jateng menjadi terganggu.

Adapun keputusan Gubernur Jateng tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Nomor 443.5/0001933 tentang Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap II.

Baca Juga

Ganjar Minta Pasar Tradisional Tutup 2 Hari, APPSI Jateng: Pedagang Mau Makan Apa?

"Gubernur Jateng Ganjar Pranowo keluarkan SE tanggal 6-7 Februari ini. SE itu ditujukan untuk menekan laju angka COVID-19, saya hargai itu. Namun sebelum membuat SE mestinya dikaji secara mendalam dari berbagai aspek mengenai efektivitas kebijakan itu," kata Wachid kepada wartawan, Senin, (8/2).

Anak buah Prabowo Subianto ini menjelaskan, ketika SE terbit kondisi Jateng tengah dihadapkan pada persoalan bencana alam, banjir. Masyarakat membutuhkan bantuan dan pertolongan. Namun, relawan sulit memberikan bantuan karena terbentur dengan aturan yang ada di dalam SE tersebut.

"Masyarakat membutuhkan bahan pangan misalnya, saat kita hendak membeli itu untuk masyarakat terdampak banjir sangat sulit didapat karena pasar-pasar pada tutup imbas adanya SE gubernur Jateng itu," ungkap dia.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan inspeksi mendadak ke Rumah Pompa Mberok di Kota Semarang pada Minggu (7/2/2021). (ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng)
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan inspeksi mendadak ke Rumah Pompa Mberok di Kota Semarang pada Minggu (7/2/2021). (ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng)

Anggota Komisi VIII DPR ini mengingatkan Ganjar Pranowo agar membuat aturan dengan kajian yang mendalam. Warga Jateng, kata Wachid, saat ini tengah mengalami kesulitan akibat keputusan Gubernur yang dinilainya serampangan.

"Jangan asal buat kebijakan dengan mengorbankan kepentingan yang lebih luas. Publik harus tahu ini bahwa di Jateng sedang dalam kondisi kurang baik utamanya adanya bencana banjir," tegas dia.

"Publik jangan hanya menyoroti apa yang terjadi di Jakarta soal banjir, di Jateng juga tidak kalah memprihatinkannya saat ini," sambung Wachid.

Menurut Wachid, untuk menekan penyebaran COVID-19 bukan dengan cara menakut-nakuti rakyat dengan aturan semacam SE. Apalagi, sampai menggunakan aparatur negara seperti polisi, tentara, satpol PP dalam mencegah rakyat beraktivitas.

Wachid menilai, pendekatan semacam itu kurang bijak. Semestinya, lanjut dia, Ganjar sekalu pemimpin wong cilik memberikan keteladanan dengan mematuhi protokol kesehatan yang baik bukan dengan SE.

"Prokes sudah cukup baik kalau para pemimpinnya menjalankan Prokes penuh keteladanan. Wong cilik butuh teladan bukan ancaman," tegas Wachid. (Pon)

Baca Juga

Program 2 Hari di Rumah Saja, FX Rudy Ingatkan Ganjar Bahaya Klaster Keluarga

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kader PDIP Berhak Dukung Ganjar Meski Tidak Direstui Megawati
Indonesia
Kader PDIP Berhak Dukung Ganjar Meski Tidak Direstui Megawati

"Selama belum ada keputusan partai terhadap nama calon tertentu, tentu belum ada kewajiban anggota untuk hanya mendukung satu nama saja," ujar Ray

Eks Direktur Keuangan Jasindo Didakwa Rugikan Negara Rp 7,58 Miliar
Indonesia
Eks Direktur Keuangan Jasindo Didakwa Rugikan Negara Rp 7,58 Miliar

Solihah dinyatakan turut serta melakukan pembayaran komisi terhadap kegiatan agen asuransi fiktif pada PT Jasindo (Persero).

PKS Ingatkan Revisi UU PPP Jangan Sekadar Jadi Stempel UU Cipta Kerja
Indonesia
PKS Ingatkan Revisi UU PPP Jangan Sekadar Jadi Stempel UU Cipta Kerja

PKS meminta pembahasan revisi kedua atas Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) dilakukan secara hati-hati.

Ma'ruf Amin Minta Gubernur dan Lima Kepala Daerah di Jatim Tuntaskan Masalah Kemiskinan Ekstrem
Indonesia
Ma'ruf Amin Minta Gubernur dan Lima Kepala Daerah di Jatim Tuntaskan Masalah Kemiskinan Ekstrem

Konvergensi ini penting untuk memastikan berbagai program terintegrasi

Jelang MotoGP, Tarif Akomodasi di Lombok Naik Berkali Lipat
Indonesia
Jelang MotoGP, Tarif Akomodasi di Lombok Naik Berkali Lipat

Pelaku industri pariwisata di NTB memikirkan dan menyadari bagaimana bisnis usaha ataupun pariwisata yang berkelanjutan. Tidak semata-mata berdasarkan hal-hal yang sifatnya sementara.

UU Cipta Kerja yang Terus Memicu Kontroversi Sepanjang 2021
Indonesia
UU Cipta Kerja yang Terus Memicu Kontroversi Sepanjang 2021

Sepanjang tahun 2021, salah satu kebijakan pemerintah yang memicu kontroversi adalah UU Cipta Kerja atau yang biasa dikenal dengan omnibus law.

Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Sumut
Indonesia
Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Sumut

Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menangkap sejumlah terduga teroris di beberapa wilayah Sumatera Utara.

Murka saat Sidak Kantor Langgar PPKM Darurat, Anies: Ini Soal Nyawa, Ibu Egois
Indonesia
Murka saat Sidak Kantor Langgar PPKM Darurat, Anies: Ini Soal Nyawa, Ibu Egois

Gubernur Anies Baswedan bersama jajaran melakukan inspeksi mendadak (sidak) penegakan aturan PPKM Darurat, di kantor Ray White Indonesia, gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta Pusat.

Polisi Tangkap Pemilik Apotek Jual Obat Terapi COVID-19 di Atas HET
Indonesia
Polisi Tangkap Pemilik Apotek Jual Obat Terapi COVID-19 di Atas HET

Penggerebekan itu dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat yang menyebut bahwa apotek tersebut menjual harga obat-obatan dengan harga tinggi.

Pelaku Lain di Balik Ceramah Yahya Waloni Kini Diburu Polisi
Indonesia
Pelaku Lain di Balik Ceramah Yahya Waloni Kini Diburu Polisi

Bareskrim Polri masih menyelidiki pemilik akun bernama TriDatu yang mengunggah konten ceramah tersangka penistaan agama Yahya Waloni.