Sentil Ganjar, Gerindra Jateng: Wong Cilik Butuh Teladan Bukan Ancaman! Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memantau vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Manahan, Solo, Selasa (19/1). (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Abdul Wachid menyoroti Surat Edaran (SE) yang diterbitkan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo dalam menanggulangi wabah COVID-19. Pasalnya, keberadaan SE tersebut membuat ekonomi dan aktivitas masyarakat Jateng menjadi terganggu.

Adapun keputusan Gubernur Jateng tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Nomor 443.5/0001933 tentang Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap II.

Baca Juga

Ganjar Minta Pasar Tradisional Tutup 2 Hari, APPSI Jateng: Pedagang Mau Makan Apa?

"Gubernur Jateng Ganjar Pranowo keluarkan SE tanggal 6-7 Februari ini. SE itu ditujukan untuk menekan laju angka COVID-19, saya hargai itu. Namun sebelum membuat SE mestinya dikaji secara mendalam dari berbagai aspek mengenai efektivitas kebijakan itu," kata Wachid kepada wartawan, Senin, (8/2).

Anak buah Prabowo Subianto ini menjelaskan, ketika SE terbit kondisi Jateng tengah dihadapkan pada persoalan bencana alam, banjir. Masyarakat membutuhkan bantuan dan pertolongan. Namun, relawan sulit memberikan bantuan karena terbentur dengan aturan yang ada di dalam SE tersebut.

"Masyarakat membutuhkan bahan pangan misalnya, saat kita hendak membeli itu untuk masyarakat terdampak banjir sangat sulit didapat karena pasar-pasar pada tutup imbas adanya SE gubernur Jateng itu," ungkap dia.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan inspeksi mendadak ke Rumah Pompa Mberok di Kota Semarang pada Minggu (7/2/2021). (ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng)
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan inspeksi mendadak ke Rumah Pompa Mberok di Kota Semarang pada Minggu (7/2/2021). (ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng)

Anggota Komisi VIII DPR ini mengingatkan Ganjar Pranowo agar membuat aturan dengan kajian yang mendalam. Warga Jateng, kata Wachid, saat ini tengah mengalami kesulitan akibat keputusan Gubernur yang dinilainya serampangan.

"Jangan asal buat kebijakan dengan mengorbankan kepentingan yang lebih luas. Publik harus tahu ini bahwa di Jateng sedang dalam kondisi kurang baik utamanya adanya bencana banjir," tegas dia.

"Publik jangan hanya menyoroti apa yang terjadi di Jakarta soal banjir, di Jateng juga tidak kalah memprihatinkannya saat ini," sambung Wachid.

Menurut Wachid, untuk menekan penyebaran COVID-19 bukan dengan cara menakut-nakuti rakyat dengan aturan semacam SE. Apalagi, sampai menggunakan aparatur negara seperti polisi, tentara, satpol PP dalam mencegah rakyat beraktivitas.

Wachid menilai, pendekatan semacam itu kurang bijak. Semestinya, lanjut dia, Ganjar sekalu pemimpin wong cilik memberikan keteladanan dengan mematuhi protokol kesehatan yang baik bukan dengan SE.

"Prokes sudah cukup baik kalau para pemimpinnya menjalankan Prokes penuh keteladanan. Wong cilik butuh teladan bukan ancaman," tegas Wachid. (Pon)

Baca Juga

Program 2 Hari di Rumah Saja, FX Rudy Ingatkan Ganjar Bahaya Klaster Keluarga

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gerinda Minta KPK Transparan Usut Kasus Menteri Edhy
Indonesia
Gerinda Minta KPK Transparan Usut Kasus Menteri Edhy

Mujani menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan.

Jokowi: RCEP Komitmen Perdamaian, Stabilitas dan Kesejahteraan di Kawasan
Indonesia
Jokowi: RCEP Komitmen Perdamaian, Stabilitas dan Kesejahteraan di Kawasan

Presiden mengatakan, semua negara merasakan bahwa proses perundingan RCEP ini bukanlah sesuatu yang mudah.

Kerusuhan Pecah di Kawasan Thamrin Usai Massa FPI Pergi, Polisi Suruh 'Adik-Adik' Pulang
Indonesia
Ketakutan Jadi Alasan Masyarakat Mudah Percaya Obat Penyembuh COVID-19
Indonesia
Ketakutan Jadi Alasan Masyarakat Mudah Percaya Obat Penyembuh COVID-19

Lemahnya literasi masyarakat terhadap produk obat, jamu, dan herbal juga mendorong munculnya obat-obat tersebut.

KPK Tegaskan Tidak Dilibatkan di Desain Awal Program Kartu Prakerja
Indonesia
KPK Tegaskan Tidak Dilibatkan di Desain Awal Program Kartu Prakerja

Menko Perekonomian sedang melakukan perbaikan sesuai rekomendasi KPK yang meliputi regulasi maupun tata laksana program Kartu Prakerja.

Polwan Gadungan Viral Bersama dengan Pasangan Sesama Jenis Ditangkap
Indonesia
Polwan Gadungan Viral Bersama dengan Pasangan Sesama Jenis Ditangkap

Satreskrim Polres Bitung, Polda Sulawesi Utara (Sulut) menangkap seorang polisi wanita (polwan) gadungan berinisial KL (21).

Polri Gandeng Warga Tionghoa Berbagi Sembako untuk Pasien Isolasi Mandiri di Sawah Besar
Indonesia
Polri Gandeng Warga Tionghoa Berbagi Sembako untuk Pasien Isolasi Mandiri di Sawah Besar

Sejak adanya Kampung Tangguh Jaya, kini kawasan padat penduduk tersebut menjadi zona oranye

Waspada, Indonesia bakal Dilanda Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan
Indonesia
Waspada, Indonesia bakal Dilanda Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi wilayah Indonesia bakal dilanda cuaca ekstrem sepekan ke depan. Untuk itu, masyarakat diminta waspada.

Pemkot Solo Hibahkan Tanah Eks Kawasan Prostitusi untuk Asrama Brimob Polda Jateng
Indonesia
Pemkot Solo Hibahkan Tanah Eks Kawasan Prostitusi untuk Asrama Brimob Polda Jateng

Tanah hibah dari Pemkot Solo tersebut rencananya akan dIgunakan Polda Jawa Tengah untuk membangun rusun asrama anggota Brimob.

Jaksa Agung Tak Butuh Jaksa Pintar
Indonesia
Jaksa Agung Tak Butuh Jaksa Pintar

Tindak pidana korupsi merupakan musuh bersama