Senator Papua Minta Pemerintah Pusat Jawab Kekhawatiran Isu Pemekaran Filep Wamafma, Anggota DPD RI perwakilan Provinsi Papua Barat. ANTARA/HO

MerahPutih.com - Bergulirnya rencana pemekaran di wilayah Papua dan Papua Barat telah menuai pro-kontra di tengah rakyat Papua. Gelombang reaksi rakyat ini menunjukkan adanya dua aspirasi yakni kelompok rakyat yang mendukung pemekaran atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) dan kelompok rakyat yang menolak pemekaran.

Belum lama ini di Wamena Papua, ribuan rakyat melakukan aksi turun ke jalan menolak pemekaran calon provinsi Papua Tengah, termasuk beberapa calon kabupaten. Terbaru, puluhan mahasiswa Papua bahkan memprotes rencana pemekaran hingga merangsek ke kawasan Istana Kepresidenan.

Baca Juga

Jokowi Ingin Papua Barat Jadi Produsen Utama Komoditas Pertanian di Indonesia Timur

Pemerintah juga telah banyak menerima aspirasi maupun usulan pemekaran dari Papua baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota. Bahkan di antara aspirasi tersebut telah menyertakan usulan letak ibu kota provinsi yang akan dimekarkan.

Terkait dengan perkembangan dan situasi pro-kontra tersebut, Senator Papua Barat Filep Wamafma, memandang kebijakan pemekaran sesungguhnya bernilai baik sebagaimana amanat Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Papua. Akan tetapi, dia menilai metodologi yang digunakan pemerintah dalam mewujudkan kebijakan tersebut keliru.

Baca Juga

Susunan Keanggotaan Pansus RUU Otonomi Khusus Papua

“Metodologi yang keliru ini karena pemerintah mengabaikan kedaulatan dan aspirasi secara umum yang ada di daerah. Pemerintah juga tidak memiliki data yang valid tentang rencana strategi kebijakan nasional dan kebutuhan di daerah,” ujar Filep kepada wartawan, Sabtu (12/3).

Filep melihat sejumlah analisa atau data penelitian dari beberapa perguruan tinggi yang digunakan oleh pemerintah cenderung mengabaikan fakta empiris yang terjadi di lapangan. Menurutnya hal ini merupakan pengabaian terhadap perumusan kebijakan strategi nasional di daerah yang seharusnya berpedoman pada ketentuan peraturan dan juga kondisi politik di daerah.

Peta papua. (Foto: Tangkapan Layar).

“Ketentuan peraturan yang saya maksudkan adalah landasan utama pembentukan daerah pemekaran atau otonomi daerah yakni merujuk pada Undang-Undang Otonomi Khusus. Walaupun pintu dan ruang telah dibuka untuk menentukan daerah otonom baru baik provinsi maupun kabupaten secara khusus di tanah Papua, hal itu sesungguhnya telah termuat secara rinci termasuk mekanisme yang dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Otsus,” papar dia.

Wakil Ketua Komite I DPD RI ini mengkritisi mekanisme yang dijalankan pemerintah dalam mewujudkan pemekaran di Papua. Dia menilai pemerintah cenderung melandaskan aspirasi pemekaran ini dari tokoh-tokoh yang tidak representatif untuk membuka peluang pemekaran.

Baca Juga

Nasib Pemekaran Papua dan Papua Barat di Tangan Tito Karnavian

Menurut Filep, pemerintah sudah seharusnya berjalan sesuai mekanisme yang termuat dalam UU Otsus dengan melibatkan stakeholder yang tepat sehingga betul-betul mewakili aspirasi rakyat di Papua. Jika mekanisme ini tidak dilakukan, lanjut dia, maka akan memunculkan gap/jarak antara pemerintah dengan rakyat.

“Kita apresiasi dan hormati otoritas pemerintah pusat. Tetapi kedaulatan sesungguhnya ada pada rakyat, seharusnya pemerintah menggunakan mekanisme yang sesuai yaitu mekanisme pemekaran melalui lembaga yang telah ditentukan dalam UU Otsus yakni melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Majelis Rakyat Papua (MRP) dan juga melalui pemerintah provinsi. Ini merupakan tiga elemen penting dalam mewujudkan pemekaran itu,” tutup dia. (Pon)

Baca Juga:

Pendekatan yang Akan Digunakan Pemerintah Atasi Masalah di Papua

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Puluhan Pemimpin Negara Minta Jokowi Pimpin PBB
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puluhan Pemimpin Negara Minta Jokowi Pimpin PBB

Akun Youtube KajianOnline mengunggah video yang telah ditonton 129 ribu kali mengenai usulan Kepala Negara agar Jokowi membetuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru sekaligus menjadi pemimpinnya.

Awal Agustus, 805.570 Sapi telah Divaksin PMK
Indonesia
Awal Agustus, 805.570 Sapi telah Divaksin PMK

805.570 ekor sapi telah menjalani vaksinasi PMK hingga Senin, 1 Agustus 2022.

Pj Kepala Daerah, DPR Ingatkan Kemendagri Konsisten Laksanakan Putusan MK
Indonesia
Pj Kepala Daerah, DPR Ingatkan Kemendagri Konsisten Laksanakan Putusan MK

Kemendagri harus menjalankan perintah MK secara konsisten mengenai pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah supaya pelayanan publik terus berjalan.

Jelang HUT Kemerdekaan RI, Penambahan Kasus Harian COVID-19 di Bawah Angka 4 Ribu
Indonesia
Jelang HUT Kemerdekaan RI, Penambahan Kasus Harian COVID-19 di Bawah Angka 4 Ribu

Mendekati hari kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus, penambahan jumlah pasien Virus Coronadi Indonesia dibawah angka 4 ribuan. Yakni bertambah 3.588 orang, per Senin (15/8).

Bank Sentral Singapura Perketat Kebijakan Moneter Demi Melawan Inflasi
Dunia
Bank Sentral Singapura Perketat Kebijakan Moneter Demi Melawan Inflasi

Pengetatan oleh Singapura adalah yang keempat dalam sembilan bulan terakhir.

600.572 Ekor Sapi Sudah Divaksin PMK
Indonesia
600.572 Ekor Sapi Sudah Divaksin PMK

Satuan Tugas (Satgas) PMK melaporkan bahwa 600.572 ekor sapi telah menjalani vaksinasi PMK hingga Kamis (21/7), pukul 12.00 WIB.

Akan Ada Wakil Menteri Perhubungan, Siapa Dia?
Indonesia
Akan Ada Wakil Menteri Perhubungan, Siapa Dia?

Jabatan wakil menteri Perhubungan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) terbaru Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan ditandatangani Presiden Joko Widodo.

KPK Bawa Bupati Mimika ke Jakarta
Indonesia
KPK Bawa Bupati Mimika ke Jakarta

"Saat ini pesawat yang ditumpangi Penyidik KPK dan Bupati Omaleng sudah terbang ke Jakarta dikawal anggota Brimob Polda Papua," kata Dirkrimum Polda Papua Kombes Pol. Faizal Rahmadani

Tambahan Kasus Harian COVID-19 di Bawah Angka 2 Ribu Per Hari
Indonesia
Tambahan Kasus Harian COVID-19 di Bawah Angka 2 Ribu Per Hari

Penambahan kasus harian COVID-19 kembali terjadi. Indonesia mencatat sebanyak 1.786 kasus baru COVID-19, Jumat (14/10). Sehingga total kasus COVID-19 menjadi 6.453.864.

KPK Ajukan Banding Atas Putusan 4 Tahun Penjara RJ Lino
Indonesia
KPK Ajukan Banding Atas Putusan 4 Tahun Penjara RJ Lino

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terhadap mantan Dirut PT Pelindo II, Richard Joost Lino atau RJ Lino.