Senator Minta Kejagung Usut Pihak Lain Terkait Kasus Minyak Goreng Anggota DPD RI perwakilan Papua Barat Filep Wamafma. (ANTARA/HANS ARNOLD KAPISA)

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung telah menetapkan Indrasari Wisnu Wardhana (IWW), Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng, bersama 3 orang dari pihak swasta.

Ketiganya adalah Master Parulian Tumanggor (MPT) sebagai Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA (SMA) sebagai Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG) dan Picare Togare Sitanggang (PT) sebagai General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.

Baca Juga

Jokowi Minta Kasus Korupsi Minyak Goreng Diungkap Tuntas

Terkait hal ini, Wakil Ketua I Komite I DPD RI, Filep Wamafma pun angkat bicara. Menurutnya, masyarakat perlu mengapresiasi kerja Kejaksaan Agung ini. Karena setelah sekian lama kasus ini seperti akan tenggelam, namun kini akhirnya mulai terbuka.

"Kita tahu bahwa Kemendag sampai sekarang tidak membuka ke publik terkait permainan ini. Bisa jadi ada konflik kepentingan di sana. Tapi Kejaksaan menunjukkan bahwa situasi kelangkaan minyak goreng menyimpan permufakatan jahat di sebaliknya," kata Filep dalam keterangannya, Rabu (20/4).

Senator Papua Barat ini mengingatkan bahwa terdapat kasus-kasus lain terkait mafia minyak goreng, yakni persoalan mafia investasi kelapa sawit yang juga harus segera diselidiki hingga ke akarnya.

“Kalau kita mau jujur, kasus kelangkaan minyak goreng ini bisa menjadi pembuka bagi penyelidikan mafia di hulunya, misalnya mafia investasi kelapa sawit. Sehingga pertanyaannya, setelah Dirjen jadi tersangka, siapa berikutnya? Apakah ada pemain besar di sana? Beranikah Kejagung bergerak ke sana?," tanya Filep.

Baca Juga

Kejagung Ungkap Motif Kejahatan Pejabat Kemendag Terkait Minyak Goreng

“Kalau sekelas Dirjen saja bisa demikian, bukan tidak mungkin bila pihak-pihak lain, yang bisa saja posisinya lebih tinggi, ikut jadi pemain juga,” sambungnya.

Terkait hal tersebut, Filep mendorong pemerintah untuk mendukung Kejagung dalam mengusut dugaan mafia lain yang berhubungan dengan kelangkaan minyak goreng.

"Jika ada keterlibatan pejabat pemerintahan, di level menteri ataupun di bawahnya, maka jangan segan-segan untuk memberhentikan mereka. Negara butuh orang-orang bersih yang bebas dari semua kepentingan bisnis pribadi," tegas dia.

Lebih lanjut Filep menyampaikan perlu adanya sinergitas antara perhatian Pemerintah dan berbagai laporan masyarakat terkait kejahatan-kejahatan investasi lainnya.

“Kalau ada laporan masyarakat dengan data, mari kita dukung. Jangan sampai semuanya hanya lip service saja, atau malah balik menghakimi masyarakat,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Pejabat Kemendag Jadi Tersangka, Pintu Masuk Bongkar Tabir Masalah Minyak Goreng

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Pakar Keuangan AS Sebut Pinjol Ramai Peminat di Negara Suka Ngutang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pakar Keuangan AS Sebut Pinjol Ramai Peminat di Negara Suka Ngutang

Di dalam tangkapan layar tersebut juga tampak seorang wanita berkebangsaan asing.

Marak Bendera Putih di Lapak Pedagang Tanah Abang Dipasang Orang Tak Dikenal
Indonesia
Marak Bendera Putih di Lapak Pedagang Tanah Abang Dipasang Orang Tak Dikenal

Di media sosial tengah ramai dengan banyaknya bendera putih dipasang di lapak pedagang kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

TNI Miliki Tim Cepat Insiden Keamanan Siber
Indonesia
TNI Miliki Tim Cepat Insiden Keamanan Siber

Sebesar 62 persen anomali trafik di Indonesia merupakan infeksi malware, 10 persen berasal dari aktivitas trojan, dan 9 persen berasal dari upaya pengumpulan informasi target.

Dipuji Kinerjanya sebagai Ketua DPR, Puan Tampik Sinyal Maju Capres 2024
Indonesia
Dipuji Kinerjanya sebagai Ketua DPR, Puan Tampik Sinyal Maju Capres 2024

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menegaskan sampai saat ini belum ada pembicaraan siapa yang akan diusung sebagai capres ataupun cawapres dari PDIP di 2024.

Kriteria Calon Mahasiswa yang Lolos Masuk Unpad Jalur SNMPTN 2022
Indonesia
Kriteria Calon Mahasiswa yang Lolos Masuk Unpad Jalur SNMPTN 2022

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unpad Arief S. Kartasasmita mengatakan, pihaknya memiliki sejumlah kriteria untuk menerima calon mahasiswanya yang mendaftar melalui SNMPTN.

Ada 18 Item Masalah Persiapan MotoGP, Hadi Tjahjanto Berkantor di Mandalika
Indonesia
Ada 18 Item Masalah Persiapan MotoGP, Hadi Tjahjanto Berkantor di Mandalika

Sejumlah titik perhatian yang perlu segera mendapat perhatian berdasarkan catatan evaluasi saat pelaksanaan World Superbike (WSBK) Nopember 2021 lalu, antara lain infrastruktur jalan.

Waspada, Penambahan Kasus Harian COVID-19 Lebih dari Seribu Orang
Indonesia
Waspada, Penambahan Kasus Harian COVID-19 Lebih dari Seribu Orang

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan kasus baru positif harian bertambah 1.242 hari ini. Dengan penambahan hari ini, maka total kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia telah mencapai 6.063.251, sejak kasus pertama diumumkan pemerintah pada Maret 2020.

Golkar Sebut RUU TPKS Sudah Jadi Kebutuhan Hukum
Indonesia
Golkar Sebut RUU TPKS Sudah Jadi Kebutuhan Hukum

RUU TPKS adalah kebutuhan hukum yang menjadi jawaban atas berbagai kegelisahan masyarakat di tengah makin banyaknya kasus kekerasan seksual terutama yang menimpa perempuan dan anak-anak.

718 Ribu Anak Indonesia Sudah Divaksin COVID-19 Dosis Pertama
Indonesia
718 Ribu Anak Indonesia Sudah Divaksin COVID-19 Dosis Pertama

Sebanyak 718 ribu anak rentang usia 12-17 tahun telah mendapatkan vaksin COVID-19 dosis pertama.

Dalih Kemenkeu Terapkan PPN Atas Akomodasi Perjalanan Keagamaan
Indonesia
Dalih Kemenkeu Terapkan PPN Atas Akomodasi Perjalanan Keagamaan

Masyarakat melaksanakan perjalanan untuk ibadah sekaligus perjalanan ke tempat lain, misalnya dari umrah di Mekkah dilanjutkan perjalanan ke Turki, akomodasinya dikenakan PPN sebesar 1,1 persen.