Senator Minta Kejagung Usut Pihak Lain Terkait Kasus Minyak Goreng Anggota DPD RI perwakilan Papua Barat Filep Wamafma. (ANTARA/HANS ARNOLD KAPISA)

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung telah menetapkan Indrasari Wisnu Wardhana (IWW), Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng, bersama 3 orang dari pihak swasta.

Ketiganya adalah Master Parulian Tumanggor (MPT) sebagai Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA (SMA) sebagai Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG) dan Picare Togare Sitanggang (PT) sebagai General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.

Baca Juga

Jokowi Minta Kasus Korupsi Minyak Goreng Diungkap Tuntas

Terkait hal ini, Wakil Ketua I Komite I DPD RI, Filep Wamafma pun angkat bicara. Menurutnya, masyarakat perlu mengapresiasi kerja Kejaksaan Agung ini. Karena setelah sekian lama kasus ini seperti akan tenggelam, namun kini akhirnya mulai terbuka.

"Kita tahu bahwa Kemendag sampai sekarang tidak membuka ke publik terkait permainan ini. Bisa jadi ada konflik kepentingan di sana. Tapi Kejaksaan menunjukkan bahwa situasi kelangkaan minyak goreng menyimpan permufakatan jahat di sebaliknya," kata Filep dalam keterangannya, Rabu (20/4).

Senator Papua Barat ini mengingatkan bahwa terdapat kasus-kasus lain terkait mafia minyak goreng, yakni persoalan mafia investasi kelapa sawit yang juga harus segera diselidiki hingga ke akarnya.

“Kalau kita mau jujur, kasus kelangkaan minyak goreng ini bisa menjadi pembuka bagi penyelidikan mafia di hulunya, misalnya mafia investasi kelapa sawit. Sehingga pertanyaannya, setelah Dirjen jadi tersangka, siapa berikutnya? Apakah ada pemain besar di sana? Beranikah Kejagung bergerak ke sana?," tanya Filep.

Baca Juga

Kejagung Ungkap Motif Kejahatan Pejabat Kemendag Terkait Minyak Goreng

“Kalau sekelas Dirjen saja bisa demikian, bukan tidak mungkin bila pihak-pihak lain, yang bisa saja posisinya lebih tinggi, ikut jadi pemain juga,” sambungnya.

Terkait hal tersebut, Filep mendorong pemerintah untuk mendukung Kejagung dalam mengusut dugaan mafia lain yang berhubungan dengan kelangkaan minyak goreng.

"Jika ada keterlibatan pejabat pemerintahan, di level menteri ataupun di bawahnya, maka jangan segan-segan untuk memberhentikan mereka. Negara butuh orang-orang bersih yang bebas dari semua kepentingan bisnis pribadi," tegas dia.

Lebih lanjut Filep menyampaikan perlu adanya sinergitas antara perhatian Pemerintah dan berbagai laporan masyarakat terkait kejahatan-kejahatan investasi lainnya.

“Kalau ada laporan masyarakat dengan data, mari kita dukung. Jangan sampai semuanya hanya lip service saja, atau malah balik menghakimi masyarakat,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Pejabat Kemendag Jadi Tersangka, Pintu Masuk Bongkar Tabir Masalah Minyak Goreng

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pelaku Perjalanan Luar Negeri Penyebab Utama Penambahan Omicron di Indonesia
Indonesia
Pelaku Perjalanan Luar Negeri Penyebab Utama Penambahan Omicron di Indonesia

Kementerian Kesehatan terus mencatat penambahan konfirmasi Omicron di Indonesia.

Masuki Bulan Oktober, 1.639 Orang Terinfeksi COVID-19
Indonesia
Masuki Bulan Oktober, 1.639 Orang Terinfeksi COVID-19

Dengan penambahan kasus positif pada hari ini, maka total kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia telah mencapai jumlah 6.433.263.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin Tinjau Huntara Korban Erupsi Semeru
Indonesia
Wakil Presiden Ma’ruf Amin Tinjau Huntara Korban Erupsi Semeru

Pemerintah akan membangun 1.951 unit hunian sementara di atas lahan seluas 81 hektare bagi masyarakat terdampak erupsi Gunung Semeru.

Terbukti Berbisnis Forex Ilegal, DKPP Pecat Anggota Bawaslu Pohuwatu
Indonesia
Terbukti Berbisnis Forex Ilegal, DKPP Pecat Anggota Bawaslu Pohuwatu

Teradu terbukti menggunakan jabatan untuk menghimpun dana publik secara ilegal dengan menjalankan bisnis investasi Forex bernama Bintang Trader sejak tahun 2019. Dana yang terkumpul sebanyak Rp 1,6 miliar.

Vaksinasi Wajib Pencegah Kanker Sasar Siswi Kelas 5 dan 6 SD
Indonesia
Vaksinasi Wajib Pencegah Kanker Sasar Siswi Kelas 5 dan 6 SD

Cakupan imunisasi dasar lengkap telah menurun secara signifikan sejak awal pandemi COVID-19, dari 84,2 persen pada 2020 menjadi 79,6 persen pada 2021.

2 Layanan Bus Gratis TransJakarta Kembali Beroperasi, Berikut Rutenya
Indonesia
2 Layanan Bus Gratis TransJakarta Kembali Beroperasi, Berikut Rutenya

PT Transportasi Jakarta (TransjJakarta) melakukan kembali mengaktifkan dua layanan bus gratis yakni rute Taman Intan-Museum Bahari (GR4) dan rute Kota Tua Explorer (GR5).

Begini Modus Penyelundupan Delapan Kontainer Minyak Goreng ke Timor Leste
Indonesia
Begini Modus Penyelundupan Delapan Kontainer Minyak Goreng ke Timor Leste

Upaya mencegah penyimpangan ekspor minyak goreng terus dilakukan. Bareskrim Polri bersama dengan Polda Jawa Timur (Jatim) menggagalkan upaya penyelundupan delapan kontainer berisikan minyak goreng siap ekspor dari Jawa Timur ke Negara Timor Leste.

Anies Baswedan Copot William Sabandar dari Jabatan Dirut MRT
Indonesia
Anies Baswedan Copot William Sabandar dari Jabatan Dirut MRT

Anies mencopot William Sabandar dari jabatan Direktur Utama PT MRT Jakarta.

Komnas HAM Desak RUU TPKS Segera Disahkan Jadi UU
Indonesia
Komnas HAM Desak RUU TPKS Segera Disahkan Jadi UU

Jika terus tertunda, maka kita sama dengan bersikap abai

Wagub DKI Persilakan Anggota DPRD Lanjutkan Interpelasi Formula E
Indonesia
Wagub DKI Persilakan Anggota DPRD Lanjutkan Interpelasi Formula E

"Prinsipnya kita negara demokrasi, interpelasi itu kan salah satu hak anggota dewan ya silahkan saja," kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (8/4)