Senator Minta Aspek Keamanan Jangan Jadi Acuan Utama Pemekaran di Papua Peta Provinsi Papua. (Foto: MP/Google Maps)

MerahPutih.com - Keputusan pemerintah bersama DPR RI yang akhirnya mengesahkan tiga draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Provinsi Papua mendapat sorotan dari anggota DPD RI asal Papua Barat Filep Wamafma.

Filep meminta agar aspek keamanan tidak dijadikan acuan utama pembentukan DOB di Papua. Pasalnya, ia menilai, faktor utama yang mendasari keputusan pemerintah dan DPR itu adalah aspek keamanan yang melihat ketiga DOB yakni Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Pegunungan Tengah sebagai daerah rawan konflik terutama konflik antara TNI/Polri dan TPNPB-OPM.

“Ketiga daerah itu dipandang memiliki potensi konflik, baik itu konflik politik dan juga konflik yang paling utama adalah konflik antara TNI/Polri dan kelompok TPNPB-OPM. Sehingga pemerintah dan TNI/Polri berharap dengan pemekaran daerah dapat lebih fokus menyelesaikan konflik bersenjata khususnya di wilayah Pegunungan Tengah dan sekitarnya,” ujar Filep dalam keterangannya, Minggu (10/4).

Baca Juga:

Majelis Rakyat Papua Ungkap Alasan Tolak Pemekaran Tiga Provinsi

“Sedangkan daerah lain seperti Papua Utara, Papua Barat Daya belum dianggap sebagai daerah yang rawan konflik sehingga dinilai belum urgent dan belum waktunya untuk dimekarkan,” sambungnya.

Di sisi lain, Filep menyampaikan bahwa berdasarkan kunjungan kerja Komite I DPD di Papua, telah mendapati bahwa pemerintah provinsi, MRP dan DPR turut menolak pembentukan DOB tersebut. Hal yang sama juga diutarakan oleh masyarakat, organisasi pemuda hingga gereja termasuk tokoh-tokoh adat setempat.

Filep memandang, hingga saat ini pemerintah belum mampu menjawab kekhawatiran masyarakat asli Papua terkait pemekaran. Menurutnya, masyarakat masih diselimuti kekhawatiran akan termarginalkan, ketakutan akan meningkatnya eskalasi gangguan keamanan dan pemenuhan terhadap pelayanan dasar.

“Muncul kekhawatiran akan lebih tinggi lagi eskalasi politik dan keamanan termasuk juga yang berdampak pada makin tingginya tingkat pelanggaran HAM di Papua dan banyak faktor lain yang sampai dengan saat ini belum mampu dijawab pemerintah,” ungkapnya.

Baca Juga:

Dinilai Berpotensi Picu Masalah, Pemekaran Provinsi Baru di Papua Menuai Penolakan

Menurut Wakil Ketua I Komite I DPD ini, pemerintah bersama DPR tidak perlu terburu-buru tentang agenda pemekaran provinsi di Papua sepanjang pembentukan DOB itu masih menuai konflik dan pertentangan dari masyarakat.

Terkait dengan tujuan mendekatkan pelayanan bagi masyarakat, Filep menyampaikan bahwa DPD lebih condong kepada aspirasi pembentukannya di tingkat kabupaten maupun kota. Menurutnya, hal itu lebih realistis untuk mendekatkan pelayanan bagi masyarakat terutama bagi orang asli Papua.

“Kami memandang bahwa keputusan ini bukanlah suatu aspirasi yang berdasarkan kebutuhan dan keinginan dari bawah tetapi kebijakan pemekaran di Papua ini pemerintah lebih condong menggunakan pendekatan top-down, artinya tidak lagi menghendaki adanya aspirasi dari rakyat. Pemerintah menggunakan haknya dari pusat dan wajib dilaksanakan di daerah,” katanya.

Menurutnya, dalam hal ini, era kepemimpinan Presiden Jokowi hari ini bersifat otoriter dalam merumuskan kebijakan di daerah. Selaku senator, Filep melihat bawah keputusan tersebut merupakan kebijakan dan strategi nasional pemerintah pusat di Papua yang salah satunya didasarkan kepada aspek keamanan.

Dalam beberapa kesempatan, Filep mengaku sudah mengingatkan kepada Mendagri dan pihak-pihak terkait termasuk DPR bahwa jangan jadikan Papua sebagai laboratorium konflik. Sudah cukup konflik terjadi akibat kesalahan dan pelanggaran HAM masa lalu yang sampai dengan saat ini tidak pernah dituntaskan apalagi diselesaikan.

“Saya berharap pemerintah memahami itu dan mengerti situasi itu serta berpikir lebih profesional dan memiliki dasar yang kuat sehingga tidak ada lagi konflik yang memakan korban pelanggaran HAM baru di era pemekaran wilayah,” katanya.

Selain itu, Filep juga menyoroti kinerja Kemendagri berkaitan dengan rencana pemekaran wilayah ini. Ia memandang Mendagri harusnya bersinergi dengan banyak pihak termasuk kepala daerah dan lembaga di daerah. Menurutnya, dalam persoalan ini Mendagri sudah tidak mampu melakukan komunikasi secara langsung dengan pemerintah provinsi dan daerah karena berbeda pandangan.

“Hari ini pemerintah pusat menciptakan satu konsep besar terkait dengan gap, pandangan dan cipta kondisi yang luar biasa antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan rakyat termasuk antara pemerintah daerah dan pusat ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang dipegang oleh Mendagri adalah sistem yang berada di luar hakekat pemerintahan yang diharapkan, yaitu hubungan pemerintah pusat dan daerah berjalan tidak seturut dengan asas demokrasi. Tetapi dalam kenyataannya adalah lebih kepada sistem otoriter,” ujarnya.

Menurut Filep, perdebatan dan persoalan pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah dan tidak berdasarkan keinginan pemerintah pusat. Ia mengatakan, pemekaran di Papua ini merupakan konsep dan pikiran pemerintah pusat yang dipelopori oleh Bappenas, Mendagri dan DPR.

“Dan lagi Papua jangan dijadikan sebagai laboratorium konflik di tanah Papua karena Papua membutuhkan kedamaian, kenyamanan dan Papua juga membutuhkan pembangunan kesejahteraan masyarakat dengan cara yang tidak hanya sebatas pemekaran wilayah tapi masih banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya. (Pon)

Baca Juga:

RUU Pembentukan 3 Provinsi Baru di Papua Jadi Usulan DPR

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dua Tersangka Pembunuhan Anggota Laskar FPI Segera Duduk di Kursi Pesakitan
Indonesia
Dua Tersangka Pembunuhan Anggota Laskar FPI Segera Duduk di Kursi Pesakitan

Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Polri Buka Hotline Pengaduan Harga dan Kelangkaan Obat dan Tabung Oksigen
Indonesia
Polri Buka Hotline Pengaduan Harga dan Kelangkaan Obat dan Tabung Oksigen

Di tengah meningkatnya kebutuhan tabung oksigen dan obat-obatan, ada saja oknum penjual memanfaatkan situasi dengan mematok harga tinggi.

Jangan Semua Persoalan Dilarikan ke Presiden, Moeldoko: Terus Ngapain yang di Bawah
Indonesia
Jangan Semua Persoalan Dilarikan ke Presiden, Moeldoko: Terus Ngapain yang di Bawah

Moeldoko menyatakan bahwa semaksimal mungkin Presiden tidak terlibat di dalamnya

Muncul Ancaman Omicron BA.4 dan BA.5, Warga Tetap Boleh Copot Masker di Ruang Terbuka
Indonesia
Muncul Ancaman Omicron BA.4 dan BA.5, Warga Tetap Boleh Copot Masker di Ruang Terbuka

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, hanya meminta masyarakat untuk kembali memperketat protokol kesehatan dengan memakai masker di dalam ruangan. Atau, memakai masker jika badan merasa tak enak dan melihat ada yang batuk-batuk di sekitar.

INDEF Ungkap Penyebab Sederet Perusahaan Pelat Merah Utangnya Menggunung
Indonesia
INDEF Ungkap Penyebab Sederet Perusahaan Pelat Merah Utangnya Menggunung

Banyaknya hutang ditubuh BUMN bukan kali pertama terjadi di pemerintahan Jokowi

[Hoaks atau Fakta]: Jokowi Umumkan Kehidupan Normal
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Jokowi Umumkan Kehidupan Normal

Dalam video tersebut tidak ada kaitanya dengan Prokes Covid 19 baik penggunaan masker ataupun kegiatan masyarakat yang dibebaskan.

Polda Metro Harap Drag Race Ancol Tak Jadi Ajang Judi
Indonesia
Polda Metro Harap Drag Race Ancol Tak Jadi Ajang Judi

Siapa tahu di antara para pembalap ini bisa menjadi talenta yang bisa membawa nama Indonesia di kancah internasional

Kolonel Priyanto Dituntut Seumur Hidup, Oditur: Sesuai Arahan Panglima TNI
Indonesia
Kolonel Priyanto Dituntut Seumur Hidup, Oditur: Sesuai Arahan Panglima TNI

Oditur Militer Tinggi II Jakarta Kolonel Sus Wirdel Boy menjelaskan tuntutan tersebut berpedoman pada arahan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa.

Bantar Gebang Hampir Penuh, DPRD DKI Desak Anies Segera Rampungkan ITF
Indonesia
Bantar Gebang Hampir Penuh, DPRD DKI Desak Anies Segera Rampungkan ITF

Cara ini disebut bisa mengurangi tumpukan sampah

PPKM Darurat, Anggaran Kartu Pra Kerja Naik Rp 10 Triliun
Indonesia
PPKM Darurat, Anggaran Kartu Pra Kerja Naik Rp 10 Triliun

Semula pemerintah menganggarkan Rp20 triliun untuk program kartu prakerja dengan jangkauan 5,6 juta orang peserta. Setelah ditambah anggaran Rp10 triliun, maka program Kartu Prakerja bisa menambah 2,8 juta peserta.