Senator Kritik Langkah Kepolisian Bubarkan Demo Tolak Pemekaran di Papua TNI-Polri membubarkan demo tolak daerah otonomi baru (DOB) dan Otsus Papua Jilid III di beberapa lokasi di Distrik Abepura dan Distrik Heran, Jayapura, Selasa (10/5/2022). ANTARA/HO-Dokumen Pribadi

MerahPutih.com - Demonstrasi penolakan terhadap Otonomi Khusus (Otsus) dan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) terjadi di sejumlah daerah baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat. Namun, demonstrasi di Jayapura dan Manokwari pada 10 Mei kemarin sempat dibubarkan aparat keamanan.

Menyikapi hal ini, senator Papua Barat Filep Wamafma angkat bicara.

Menurut Filep, aparat keamanan tidak seharusnya membubarkan kegiatan hingga melakukan penangkapan. Hal itu lantaran dianggap melampaui kewenangannya dalam menjaga demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat bagi masyarakat Papua di muka umum.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Kemensetneg Tetapkan Pejabat Gubernur Papua Barat

“Sesungguhnya demokrasi di Papua masih lemah, khususnya berkaitan dengan penyampaian pendapat di muka umum. Kita harap polisi lebih humanis dan objektif," kata Filep dalam keterangannya, Rabu (11/5).

Filep menilai, dinamika politik di daerah saat ini juga terjadi akibat ketidakmampuan pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri dan Kemenko Polhukam membangun komunikasi politik yang intensif ke daerah.

Ia juga memandang, ruang demokrasi di Papua telah ditutup rapat oleh aparat penegak hukum. Hal ini menurutnya sudah bertentangan dengan konstitusi negara yang menjamin kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Situasi ini kemudian menjadi autokritik bagi pemerintah di era reformasi saat ini.

“Saya memandang bahwa persoalan ini tidak akan pernah selesai ketika pemerintah tidak bijak dan tidak adil dalam penanganan masalah politik di daerah. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar bagi kita tentang kemampuan pemerintah pusat dalam mengelola persoalan politik lokal di Papua,” bebernya.

Baca Juga:

Senator Usulkan Referendum Uji Klaim Mahfud Masyarakat Papua Setuju Pemekaran

“Yang mengherankan adalah ketika lembaga-lembaga formal telah menyampaikan pandangannya kepada pemerintah yakni Menko Polhukam, Mendagri, Menteri PPN hingga kepada Presiden secara langsung, namun sampai dengan saat ini kita melihat bahwa pemerintah mengesampingkan aspirasi daerah dan cenderung otoriter,” sambungnya.

Filep berharap pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi mampu menjaga harmoni, nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai demokrasi di Papua dengan baik sehingga jauh dari praktik-praktik Orde Baru yang sangat otoriter.

“Hal yang sangat disayangkan saat negara kita kembali mundur ketika berbicara demokrasi. Sudah semestinya nilai-nilai demokrasi berdampak signifikan khususnya di tanah Papua. Sehingga tidak ada lagi rakyat sipil yang jadi korban. Apalagi soal menyampaikan pendapat dan gagasan,” ujarnya.

Lebih lanjut Filep menyampaikan sudah saatnya mengevaluasi bersama-sama pendekatan keamanan untuk meredam dinamika politik lokal di Papua.

"Saya harap ada perhatian khusus dari Presiden, Panglima TNI dan Kapolri terkait dengan situasi politik daerah di mana pihak keamanan sangat agresif dan cenderung represif yang kemudian menimbulkan situasi politik yang tidak stabil,” tutup Filep. (Pon)

Baca Juga:

Pembahasan 3 RUU Pemekaran Papua Dimulai 16 Mei

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Isolasi Terpusat Ringankan Beban Rumah Sakit Merawat Pasien COVID-19
Indonesia
Isolasi Terpusat Ringankan Beban Rumah Sakit Merawat Pasien COVID-19

Bahkan tidak terbatas pada bangunan, kapal-kapal milik PT Pelni pun turut beralih fungsi menjadi tempat isolasi terpusat

[Hoaks atau Fakta]: Mutasi COVID-19 Tidak Terdeteksi Tes PCR
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Mutasi COVID-19 Tidak Terdeteksi Tes PCR

Virus Covid-19 mengalami mutasi dan membentuk varian baru yg diberi nama covid-19 B117, virus jenis baru ini sedang mengganas di Inggris dan sudah masuk ke Singapura

Peluang Novel Cs Balik ke KPK Terbuka Lebar, Tergantung Pengganti Jokowi
Indonesia
Peluang Novel Cs Balik ke KPK Terbuka Lebar, Tergantung Pengganti Jokowi

Sambil selama di Polri mereka belajar juga tentang banyak hal

Turun level 3, Pemda DIY Belum akan Selenggarakan PTM
Indonesia
Turun level 3, Pemda DIY Belum akan Selenggarakan PTM

Raja Yogyakarta ini baru akan mengizinkan PTM jika seluruh siswa sudah di vaksin sekurang-kurangnya dosis pertama.

2.560 Pelanggar Operasi Patuh Jaya Ditindak, Mayoritas Karyawan
Indonesia
2.560 Pelanggar Operasi Patuh Jaya Ditindak, Mayoritas Karyawan

Ditlantas Polda Metro Jaya menindak 2.560 pelanggar dalam pelaksanaan hari pertama Operasi Patuh Jaya 2021 pada Senin (20/9) kemarin.

Mendes Sebut 40 Persen Dana Desa Dialokasikan untuk Program BLT
Indonesia
Mendes Sebut 40 Persen Dana Desa Dialokasikan untuk Program BLT

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi mengalokasikan Dana Desa sebesar 40 persen untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

Banyak Terima Laporan Warga, Satpol PP DKI Bergerak Operasi Ranjau Paku
Indonesia
Banyak Terima Laporan Warga, Satpol PP DKI Bergerak Operasi Ranjau Paku

Maraknya laporan warga soal banyaknya ranjau paku di jalan-jalan ibu kota membuat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta bergerak cepat.

Bamsoet Nilai Wacana Presiden Tiga Periode Prematur
Indonesia
Bamsoet Nilai Wacana Presiden Tiga Periode Prematur

Sementara di ayat 4 dijelaskan, putusan mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR

Kasus COVID-19 Ditemukan di 11 Sekolah Kota Solo
Indonesia
Kasus COVID-19 Ditemukan di 11 Sekolah Kota Solo

Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo mencatat adanya tambahan sekolah di Solo yang ditemukan kasus COVID-19. Total ada 11 sekolah yang ditemukan kasus COVID-19 di Solo dari sebelumnya hanya delapan sekolah.

Polda Jateng Jawab Isu Puluhan Warga Wadas Diproses Hukum
Indonesia
Polda Jateng Jawab Isu Puluhan Warga Wadas Diproses Hukum

"Tidak ada warga Wadas yang ditahan atau menjalani penyidikan. Silahkan dicek ke Polres setempat," kata Iqbal kepada wartawan, Jumat (11/2).