Senangnya RJ Lino Menunggu Lima Tahun untuk Ditahan KPK Mantan Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) Richard Joost Lino (tengah) menaiki mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/3/2021). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

Merahputih.com - Mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino (RJL) mengaku senang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah sebelumnya diumumkan dan ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2015.

"Saya senang sekali karena setelah 5 tahun menunggu. Saya hanya diperiksa tiga kali dan di mata saya tidak ada artinya sama sekali supaya jelas statusnya," ujar RJ Lino sebelum memasuki mobil tahanan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/3).

Baca Juga

Eks Direktur Teknik Pelindo II Terseret Kasus Korupsi RJ Lino

RJ Lino adalah tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan "Quay Container Crane" (QCC) di PT Pelindo II.

Lino juga menyinggung soal kerugian keuangan negara senilai 22.828,94 dolar AS seperti yang disebut KPK dalam konstruksi perkara. Namun, kerugian itu hanya terkait pemeliharaan tiga unit "Quay Container Crane" (QCC).

"BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) hanya kasih kerugian negara 22.000 dolar (AS) pemeliharaan. Saya mau tanya, apa dirut urusannya 'maintenance? Perusahaan 'gede', urusan pengeluaran bukan urusan dirut," ujar RJ Lino.

Ia pun kemudian berbicara mengenai penunjukan langsung soal pengadaan QCC tersebut yang diduga terjadi korupsi.

"Karena waktu saya di penyelidikan, saya kasih tahu mereka, alat yang saya tunjuk itu saya tunjuk langsung, 2 tahun kemudian saya lelang. Yang ikut lelang 10 orang yang masukin penawaran dua. Barangnya sama persis kebetulan pemenangnya sama, harganya itu 500 ribu dolar (AS) lebih mahal daripada saya nunjuk langsung," ucap RJ Lino.

"Jadi kalau BPK 'fair', harusnya mereka isi itu. tidak ada kerugian negara karena lelang lebih mahal dibanding nunjuk langsung," ujar dia.

Sebelumnya diinformasikan akibat perbuatan tersangka RJ Lino, KPK telah memperoleh data dugaan kerugian keuangan dalam pemeliharaan tiga unit QCC tersebut sebesar 22.828,94 dolar AS.

RJ Lino
RJ Lino saat menemui pendukungnya di kantor pusat Pelindo II, pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta utara, sekitar 4 tahun lalu. (Foto: MerahPutih/Fachruddin Chalik)

Sedangkan untuk pembangunan dan pengiriman barang tiga unit QCC tersebut, BPK tidak menghitung nilai kerugian negara yang pasti karena bukti pengeluaran riil HuaDong Heavy Machinery Co. Ltd (HDHM) atas pembangunan dan pengiriman tiga unit QCC tidak diperoleh.

Untuk pembayaran uang muka dari PT Pelindo II pada pihak HDHM, RJ Lino diduga menandatangani dokumen pembayaran tanpa tanda tangan persetujuan dari Direktur Keuangan dengan jumlah uang muka yang dibayarkan mencapai 24 juta dolar AS yang dicairkan secara bertahap.

Adapun pengiriman tiga unit QCC ke Cabang Pelabuhan Panjang, Palembang, dan Pontianak dilakukan tanpa "commision test" yang lengkap di mana "commission test" tersebut menjadi syarat wajib sebelum dilakukannya serah terima barang.

Harga kontrak seluruhnya 15.554.000 dolar AS terdiri dari 5.344.000 dolar AS untuk pesawat angkut berlokasi di Pelabuhan Panjang, 4.920.000 dolar AS untuk pesawat angkut berlokasi di Pelabuhan Palembang dan 5.290.000 dolar AS untuk pesawat angkut berlokasi di Pelabuhan Pontianak.

Baca Juga

Eks Direktur Teknik Pelindo II Terseret Kasus Korupsi RJ Lino

KPK telah memperoleh data dari ahli ITB bahwa Harga Pokok Produksi (HPP) tersebut hanya sebesar 2.996.123 dolar AS untuk QCC Palembang, 3.356.742 dolar AS untuk QCC Panjang, dan 3.314.520 dolar AS untuk QCC Pontianak.

Atas hal tersebut, RJ Lino pun menyinggung soal ahli yang dihadirkan KPK saat praperadilan yang menghitung kerugian negara.

"Waktu praperadilan itu ahli ITB yang hitung kerugian negara. Ahli itu sama bidangnya dengan saya. Ahli gelombang, bukan mengenai 'craine'. Dia baru pertama kali liat 'craine' pas ke Pontianak. Dia tidak punya kualifikasi untuk hitung kerugian negara," ujar RJ Lino. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Asabri, Kejagung Periksa Building Manager Apartement South Hills
Indonesia
Kasus Asabri, Kejagung Periksa Building Manager Apartement South Hills

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Building Manager Apartemen South Hills berinisial MUS, dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri (Persero).

Tiga Pihak Ini Diuntungkan dari Isu Kudeta Partai Demokrat
Indonesia
Tiga Pihak Ini Diuntungkan dari Isu Kudeta Partai Demokrat

Moeldoko, yang belum sepopuler AHY, bisa mendapat manfaat secara politik

Warga Sumbar dan Sumut Rasakan Gempa 6,7 Magnitudo di Nias Barat
Indonesia
Warga Sumbar dan Sumut Rasakan Gempa 6,7 Magnitudo di Nias Barat

BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai menyatakan sejauh ini tidak ada informasi kerusakan akibat gempa

KPK Periksa Dedi Mulyadi Terkait Kasus Dugaan Suap Banprov Indramayu
Indonesia
KPK Periksa Dedi Mulyadi Terkait Kasus Dugaan Suap Banprov Indramayu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dedi Mulyadi pada Rabu (4/8).

Pelanggar PPKM Darurat di Cirebon Bisa Sidang di Tempat
Indonesia
Pelanggar PPKM Darurat di Cirebon Bisa Sidang di Tempat

Mereka kemudian didata petugas dan langsung mengikuti persidangan

Polisi Dalami Laporan Ayu Ting-Ting Terkait Kasus Dugaan Penghinaan Anaknya
Indonesia
Polisi Dalami Laporan Ayu Ting-Ting Terkait Kasus Dugaan Penghinaan Anaknya

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus membenarkan adanya laporan tersebut. Ia menyebut pihaknya sekarang tengah mendalami laporan yang dibuat ibu satu anak itu.

Kemendagri Jawab Isu Terdapat Cip di E-KTP untuk Menyadap dan Melacak Orang
Indonesia
Kemendagri Jawab Isu Terdapat Cip di E-KTP untuk Menyadap dan Melacak Orang

Di media sosial ramai unggahan video terkait pembongkaran cip di KTP elektronik yang disebutkan dapat dipergunakan pihak kepolisian untuk melacak keberadaan seseorang.

Debat Pilkada Makassar, KPU Libatkan Guru Besar
Indonesia
Debat Pilkada Makassar, KPU Libatkan Guru Besar

Tema debat yaitu sosial budaya, keamanan, pendidikan, transportasi, lingkungan, dan toleransi.

Warga Jabodetabek Diminta Waspadai Hujan Sangat Lebat 2 Hari ke depan
Indonesia
Warga Jabodetabek Diminta Waspadai Hujan Sangat Lebat 2 Hari ke depan

Masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Jabodetabek diminta untuk waspada potensi intensitas hujan sangat lebat terjadi pada periode 26-27 Februari 2021.

FBI Deteksi Rencana Demo Bersenjata Saat Pelantikan Biden
Dunia
FBI Deteksi Rencana Demo Bersenjata Saat Pelantikan Biden

Garda Nasional diberi wewenang mengirim hingga 15.000 tentara ke Washington