Semua SKPD Pemprov DKI Keberatan Reuni 212, 'Bolanya' di Tangan Anies Para pengunjung mengantri untuk masuk ke kawasan Monas, Jakarta Pusat (Foto: antaranews)

Merahputih.com - Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah provinsi DKI keberatan tekait rencana PA 212 memakai Monas. Pasalnya saat ini masih suasana corona. Bila Pemprov DKI izinkan maka yang lain akan ikut bersurat.

"Kalau 1 boleh, nanti semua pasti minta dibolehkan. Kalau yang lain tidak dibolehkan, nanti bakal nanya kenapa itu boleh," ujar Kepala Seksi Pelayanan Informasi Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monumen Nasional Irfal Guci di Jakarta, Jumat (13/11).

Baca Juga

Anies Diminta Lakukan Kajian Matang Sebelum Izinkan Monas Digunakan untuk Reuni 212

Meski begitu, semua kewenangan berada di tangan Gubernur Anies. Saat ini dia hanya isa menunggu keputusan pimpinanya itu apakah memberikan izin reuni 212 atau tidak. Bila diizinkan pihaknya akan siap mengawal.

"Keputusan akhir di pak gubernur, rekomendasi yang kami kasih ke pak gubernur, terserah pak gubernur memperbolehkan atau tidak. Kalau boleh kita siap, kalau enggak boleh lebih bagus lagi," jelas dia.

Warga mengunjungi Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Sabtu (22/6/2019). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj. (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)
Warga mengunjungi Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Sabtu (22/6/2019). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj. (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)

UPK Monas tak berwenang untuk memberikan izin pemakaian Monas untuk Reuni Akbar 212, mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19.

Irfal Guci pun menyarankan pihak PA 212 membuat ulang surat pemakaian Monas yang dikirimkan langsung ke Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

"Jadi saat itu kita bilang kalau mau bikin acara ini bersuratnya ke gubernur," papar dia.

Baca Juga

Polri Diminta Jelaskan Kasus Dugaan Perkara Rizieq Shihab

PA 212 sudah bersurat ke Gubernur Anies Baswedan pada awal September 2020 untuk pemakaian Monas dalam perhelatan Reuni Akbar. Hanya saja Gubernur Anies memerintahkan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI untuk memutuskan hal itu.

"Kesbangpol sendiri sudah rapat hari Rabu. Saya ngga hadir, yang hadir kepala UPT Monas," ungkap dia. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemenkes Minta Bio Farma Tambah Kapasitas Produksi Vaksin COVID-19
Indonesia
Kemenkes Minta Bio Farma Tambah Kapasitas Produksi Vaksin COVID-19

Kementerian Kesehatan meminta PT Bio Farma (Persero) agar meningkatkan kapasitas produksi vaksin COVID-19.

Sebagian Wilayah Indonesia Berikut Diguyur Hujan Lebat Hari Ini
Indonesia
Sebagian Wilayah Indonesia Berikut Diguyur Hujan Lebat Hari Ini

BMKG memprakirakan hujan lebat mengguyur sebagian wilayah Pulau Jawa, Sumatera, dan Pulau Kalimantan, pada Kamis (29/4).

Anies Klaim 10 Juta Warga Sudah Divaksin COVID-19
Indonesia
Anies Klaim 10 Juta Warga Sudah Divaksin COVID-19

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat lebih dari 10 juta warga yang beraktifitas di ibu kota sudah menerima jatah vaksin dosis pertama.

PSI Tolak Kenaikan RKT Rp888 M, Ketua DPRD: Kalau Mau Pencitraan Nanti  2024
Indonesia
PSI Tolak Kenaikan RKT Rp888 M, Ketua DPRD: Kalau Mau Pencitraan Nanti 2024

Informasi yang bermunculan di media sosial (Medsos) soal kenaikan RKT dewan lebih dari Rp700 juta per bulan itu tidak benar

Megawati Pensiun Pimpin PDIP, FX Rudy Usulkan Prananda sebagai Penerusnya
Indonesia
Megawati Pensiun Pimpin PDIP, FX Rudy Usulkan Prananda sebagai Penerusnya

FX Hadi Rudyatmo mengusulkan Muhammad Prananda Prabowo sebagai sosok yang tepat menggantikan estafet kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.

Jawaban di Balik Hakim Vonis Jumhur Hidayat Bersalah tanpa Ditahan
Indonesia
Jawaban di Balik Hakim Vonis Jumhur Hidayat Bersalah tanpa Ditahan

Hakim secara gamblang menegaskan Jumhur tidak perlu ditahan, meskipun terbukti bersalah.

Kemendag Jelaskan Penyebab Harga Minyak Goreng di Indonesia Naik
Indonesia
Kemendag Jelaskan Penyebab Harga Minyak Goreng di Indonesia Naik

Kementerian Perdagangan terus berupaya menjaga pasokan dan harga minyak goreng di dalam negeri.

Kepala BNPB Temukan Kerusakan Alam Faktor Pemicu Banjir di Kalimantan Barat
Indonesia
Kepala BNPB Temukan Kerusakan Alam Faktor Pemicu Banjir di Kalimantan Barat

Dari pemantauan udara tersebut, tim menemukan adanya kerusakan lingkungan maupun bentang alam yang masif di beberapa titik tak jauh dari bantaran sungai.

KPK Cecar Edhy Prabowo Soal Modus Suap dari Eksportir Benur
Indonesia
KPK Cecar Edhy Prabowo Soal Modus Suap dari Eksportir Benur

KPK memang sedang mengusut dugaan penerimaan uang Edhy Prabowo dari sejumlah perusahaan pengekspor benur.

PKS: Jika Tidak Ada Kepentingan Bisnis Tes PCR Bisa di Bawah Rp 100 Ribu
Indonesia
PKS: Jika Tidak Ada Kepentingan Bisnis Tes PCR Bisa di Bawah Rp 100 Ribu

Menurut anggota Komisi IX DPR Faksi PKS Netty Prasetya Aher, jika tidak ada kepentingan bisnis, harga tes PCR bisa di bawah Rp 100 ribu.