Semua Aktivitas FPI Dilarang Diberi Izin Aktivitas FPI sambut kedatangan Rizieq Shihab. (Foto: FPI).

MerahPutih.com - Pemerintah resmi melarang semua kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Organisasi yang didirkan Rizieq Shihab ini, tidak memiliki legal standing sebagai organisasi masyarakat (ormas).

"Setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai oramas maupun sebagai organisasi biasa," kata Menteri Polhukam, Mahfud Md dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (30/12).

Baca Juga:

Sah! Di Pengujung 2020, FPI Ditetapkan Sebagai Organisasi Terlarang

Keputusan itu berdasarkan putusan MK 82/PUU112013 tertanggal 23 Desember tahun 2014. Untuk itu, Mahfud MD perintahkan seluruh aparat keamanan menolak setiap kegiatan dari ormas yang mengatasnamakan FPI.

"Dengan larangan dan tidak ada legal standing kepada aparat pusat dan daerah kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI tidak ada dan harus ditolak," ujarnya.

Pemerintah menyebut FPI sebagai organisasi kerap melakukan tindak kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Selain itu, FPI sejak 21 Juni tahun 2019 telah bubar sebagai ormas tetapi sebagai organisasi FPI tetap lakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan yang bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan, swipping sepihak provokasi.

Berdasarkan peraturan undang-undang, dan sesuai putusan MK Nomor 82 PUU 11/2013 tertanggal 23 Desember tahun 2015, pemerintah melarang aktivitas FPI, dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI.

"Karena FPI tak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun organisasi biasa," tegas Mahfud.

Pelanggaran kegiatan FPI ini dituangkan di dalam keputusan bersama enam pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga. Keenamnya menuangkan Surat Keputusan Bersama Nomor 220/4780 Tahun 2020, Nomor M.HH/14.HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII Tahun 2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

Dalam konferensi pers soal pembubaran FPI ini, Mahfud Md didampingi sejumlah petinggi lembaga negara. Diantaranya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Ka-BIN Budi Gunawan, Menkum HAM Yasonna Laoly, Mendagri Tito Karnavian, Kepala KSP Moeldoko, Menkominfo Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar, dan Kepala PPATK.

Aktivitas FPI sambut kedatangan Rizieq Shihab. (Foto: FPI)
Aktivitas FPI sambut kedatangan Rizieq Shihab. (Foto: FPI)

FPI dideklarasikan secara terbuka di Pondok Pesantren Al-Umm, Tangerang, pada 25 Robi’uts Tsani 1419 Hijriyyah atau tanggal 17 Agustus 1998. Organisasi ini didirikan oleh sejumlah ulama, aktivis muslim dengan motornya Rizieq Shihab.

Saat ini, pentolan FPI yang sekaligus pendiri, tengah ditahan Polda Metro Jaya karena kasus kerumunan. Selain itu, Markas Syariah FPI di Megamendung, Bogor, Jawa Barat tengah dipermasalahkan PTPN VIII. Berbagai kasuspun sempat menjerat Rizieq Shihab.

Sepak terjang FPI selalu menuai pro dan kotra, terutama aksi main hakim sendiri saat melakukan razia warung makan saat bulan puasa, penolakan pendirian rumah ibadah yang berbeda keyakinan, serta jadi motor penggerak demo di Jakarta terutama aksi 212, dan terjun pada politik dengan menolak salah satu capres.

Beberapa pentolan FPI juga pernah meringkuk di penjara saat orde baru. Bahkan beberapa petinggi juga dibui terkait aksi terorisme dan kekerasan. (Knu)

Baca Juga:

Nasib FPI dan PA 212 Kini: Oposisi di Ujung Tanduk

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Undang KPK Gelar Perkara Pinangki, Kejagung: Jawab Keraguan Publik
Indonesia
Undang KPK Gelar Perkara Pinangki, Kejagung: Jawab Keraguan Publik

Sejauh ini Pinangki telah diperiksa jaksa penyidik Kejaksaan Agung sebanyak dua kali

Kejaksaan Diminta Usut Tuntas Dugaan Penyelewangan Dana Desa di Puncak Jaya
Indonesia
Kejaksaan Diminta Usut Tuntas Dugaan Penyelewangan Dana Desa di Puncak Jaya

Apabila masyarakat merasa dirugikan akibat dana desa tidak membawa dampak pembangunan akibat disalahgunakan maka rakyat berhak melaporkan pengelolaan dana tersebut.

[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Bersama Prabowo Bahas Rakyat Tenggelam
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Bersama Prabowo Bahas Rakyat Tenggelam

Dalam unggahan Amirul itu menyatakan bahwa keduanya tengah ngobrol membicarakan warga yang "tenggelam"

Jaringan Teroris di Indonesia Rekrut dan Latih Anggota dengan Sistematis
Indonesia
Jaringan Teroris di Indonesia Rekrut dan Latih Anggota dengan Sistematis

Pengkaderan teroris muda yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah (JI) sudah sangat teragenda rapi.

Mengaku Senasib dengan Gibran, Ini Cerita I Made Kembang dari Jembrana
Indonesia
Mengaku Senasib dengan Gibran, Ini Cerita I Made Kembang dari Jembrana

DPP PDIP menggelar seminar daring dengan tema "Calon Kepala Daerah Muda Bicara Politik Dedikasi, Motivasi, hingga Respons Politik Dinasti".

Kasus Narkoba Paling Dominan, Kejari Solo Musnahkan Barang Bukti Ganja dan Sabu
Indonesia
Kasus Narkoba Paling Dominan, Kejari Solo Musnahkan Barang Bukti Ganja dan Sabu

"Pemusnahan ini kami lakukan untuk pengamanan dan pencegahan penyalahgunaan barang bukti yang ada di kantor Kejari Solo," tutur dia

Demo Berbuntut Kericuhan Dinilai karena Pemerintah Tak Transparan Bahas UU Cipta Kerja
Indonesia
Demo Berbuntut Kericuhan Dinilai karena Pemerintah Tak Transparan Bahas UU Cipta Kerja

Unjuk rasa meluas karena pemerintah kurang terbuka dan transparan terkait isi Undang-Undang Cipta Kerja secara utuh dan menyeluruh.

Bantah Hedonis dan Terima Gratifikasi, Ini Alasan Ketua KPK Sewa Helikopter
Indonesia
Bantah Hedonis dan Terima Gratifikasi, Ini Alasan Ketua KPK Sewa Helikopter

Firli akan menghadiri agenda sidang oleh Dewas KPK

Bagaimana Hak-Hak Pekerja Konstruksi di Tengah Pandemi COVID-19?
Indonesia
Bagaimana Hak-Hak Pekerja Konstruksi di Tengah Pandemi COVID-19?

Perlu ada percepatan penyiapan dan pembangunan infrastruktur

'New Normal' KPK Dimulai dari Ringannya Vonis Eks Anak Buah Hasto PDIP
Indonesia
'New Normal' KPK Dimulai dari Ringannya Vonis Eks Anak Buah Hasto PDIP

ICW memang sudah memprediksi bahwa vonisyang melibatkan eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku akan sangat rendah