Semua Aktivitas FPI Dilarang Diberi Izin Aktivitas FPI sambut kedatangan Rizieq Shihab. (Foto: FPI).

MerahPutih.com - Pemerintah resmi melarang semua kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Organisasi yang didirkan Rizieq Shihab ini, tidak memiliki legal standing sebagai organisasi masyarakat (ormas).

"Setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai oramas maupun sebagai organisasi biasa," kata Menteri Polhukam, Mahfud Md dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (30/12).

Baca Juga:

Sah! Di Pengujung 2020, FPI Ditetapkan Sebagai Organisasi Terlarang

Keputusan itu berdasarkan putusan MK 82/PUU112013 tertanggal 23 Desember tahun 2014. Untuk itu, Mahfud MD perintahkan seluruh aparat keamanan menolak setiap kegiatan dari ormas yang mengatasnamakan FPI.

"Dengan larangan dan tidak ada legal standing kepada aparat pusat dan daerah kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI tidak ada dan harus ditolak," ujarnya.

Pemerintah menyebut FPI sebagai organisasi kerap melakukan tindak kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Selain itu, FPI sejak 21 Juni tahun 2019 telah bubar sebagai ormas tetapi sebagai organisasi FPI tetap lakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan yang bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan, swipping sepihak provokasi.

Berdasarkan peraturan undang-undang, dan sesuai putusan MK Nomor 82 PUU 11/2013 tertanggal 23 Desember tahun 2015, pemerintah melarang aktivitas FPI, dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI.

"Karena FPI tak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun organisasi biasa," tegas Mahfud.

Pelanggaran kegiatan FPI ini dituangkan di dalam keputusan bersama enam pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga. Keenamnya menuangkan Surat Keputusan Bersama Nomor 220/4780 Tahun 2020, Nomor M.HH/14.HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII Tahun 2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

Dalam konferensi pers soal pembubaran FPI ini, Mahfud Md didampingi sejumlah petinggi lembaga negara. Diantaranya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Ka-BIN Budi Gunawan, Menkum HAM Yasonna Laoly, Mendagri Tito Karnavian, Kepala KSP Moeldoko, Menkominfo Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar, dan Kepala PPATK.

Aktivitas FPI sambut kedatangan Rizieq Shihab. (Foto: FPI)
Aktivitas FPI sambut kedatangan Rizieq Shihab. (Foto: FPI)

FPI dideklarasikan secara terbuka di Pondok Pesantren Al-Umm, Tangerang, pada 25 Robi’uts Tsani 1419 Hijriyyah atau tanggal 17 Agustus 1998. Organisasi ini didirikan oleh sejumlah ulama, aktivis muslim dengan motornya Rizieq Shihab.

Saat ini, pentolan FPI yang sekaligus pendiri, tengah ditahan Polda Metro Jaya karena kasus kerumunan. Selain itu, Markas Syariah FPI di Megamendung, Bogor, Jawa Barat tengah dipermasalahkan PTPN VIII. Berbagai kasuspun sempat menjerat Rizieq Shihab.

Sepak terjang FPI selalu menuai pro dan kotra, terutama aksi main hakim sendiri saat melakukan razia warung makan saat bulan puasa, penolakan pendirian rumah ibadah yang berbeda keyakinan, serta jadi motor penggerak demo di Jakarta terutama aksi 212, dan terjun pada politik dengan menolak salah satu capres.

Beberapa pentolan FPI juga pernah meringkuk di penjara saat orde baru. Bahkan beberapa petinggi juga dibui terkait aksi terorisme dan kekerasan. (Knu)

Baca Juga:

Nasib FPI dan PA 212 Kini: Oposisi di Ujung Tanduk

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Segera Periksa Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin
Indonesia
KPK Segera Periksa Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

Azis yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu diduga memperkenalkan penyidik KPK Steppanus Robin Pattuju dengan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial.

DPR: Hukuman Berat dan Maksimal Pantas Bagi Terdakwa Jiwasraya
Indonesia
DPR: Hukuman Berat dan Maksimal Pantas Bagi Terdakwa Jiwasraya

Menurutnya, berdasarkan fakta yang muncul dengan total kerugian negara mencapai Rp16,8 triliun, hukuman berat dinilai pantas.

Reaksi Djoko Tjandra Divonis Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa
Indonesia
Reaksi Djoko Tjandra Divonis Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa

Djoko Tjandra divonis 4, 5 tahun penjara serta denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan

Demokrat Klaim Lampaui Target Kemenangan di Pilkada Serentak
Indonesia
Demokrat Klaim Lampaui Target Kemenangan di Pilkada Serentak

Partai Demokrat mengklaim melampaui target kemenangan dalam Pilkada serentak 2020.

Pemprov DKI Perlu Buat Sanksi Penyalahgunaan BST COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Perlu Buat Sanksi Penyalahgunaan BST COVID-19

BST merupakan salah satu upaya perlindungan sosial dari pemerintah

Lagi, Reza Artamevia Ditangkap Polisi Gegara Narkoba
Indonesia
Lagi, Reza Artamevia Ditangkap Polisi Gegara Narkoba

Saat ditangkap, polisi menemukan barang bukti berupa narkoba

Bantu Siswa Belajar Daring, Pemkot Surabaya Siapkan Wifi Gratis di Setiap Balai RW
Indonesia
Bantu Siswa Belajar Daring, Pemkot Surabaya Siapkan Wifi Gratis di Setiap Balai RW

“Bisa jadi nanti melalui pemasangan wifi hotspot di balai-balai RW agar dimanfaatkan para sisa untuk belajar via daring apalagi di masa pandemi ini,” tandas Whisnu.

Warga Pilih Nabung, Modal Bank Naik
Indonesia
Warga Pilih Nabung, Modal Bank Naik

Dengan likuiditas melimpah dengan modal yang cuku, realisasi penyaluran kredit menurun 1,53 persen dari Rp5.549 triliun pada Juni 2020 menjadi Rp5.536 triliun pada Juli 2020.

78 Wisatawan Reaktif Rapid Test Dalam Operasi Gabungan
Indonesia
78 Wisatawan Reaktif Rapid Test Dalam Operasi Gabungan

78 wisatawan reaktif rapid test dalam operasi gabungan Satgas Penanganan COVID-19 Daerah Provinsi Jabar dan kabupaten/kota di 14 daerah.