Semrawut Pasar Tasik, Anies-Sandi tak Belajar dari Relokasi PKL Tanah Abang Kemacetan, hiruk-pikuk porter dengan troli serta pedagang kaki lima (PKL) yang memenuhi sudut jalan lingkar Pasar Tanah Abang masih menjadi permasalah klasik yang belum terselesaikan.

Merahputih.com - Kebijakan Pemprov DKI Jakarta kembali menuai kontroversi. Kali ini, relokasi pedagang pasar Tasik yang membuat semrawut di kawasan Jalan Cideng Timur, Jakarta Pusat, tepatnya di sekitar Pasar Tomas, hingga mengarah ke Jalan Jatibaru Raya menuju Kebon Sirih.

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyayangkan sikap Pemprov yang mengambil kebijakan tanpa kajian. Menurut dia, Pemprov DKI seharusnya sebelum melakukan kebijakan atau relokasi Pasar Tasik melakukan kajian terlebih dahulu, apakah kebijakan itu berdampak buruk kepada masyarakat atau tidak. Misalnya, kajian itu berupa rekaya lalu lintas di sekitar wilayah Tanah Abang sebelum lakukan relokasi pedagang Pasar Tasik.

"Ya sebelum Pemprov melakukan relokasi PKL harusnya kan ada kajian kajian terlebih dahulu. Rekayasa lalu lintasnya bagaimana kalau merelokasi ketempat yang baru bagai mana. Mesti ada kajian kajian dahulu," kata Gembong saat kepada MerahPutih.com, Senin (16/4).

"Jangan sampai begitu sudah terpindahkan ke lokasi baru akhirnya dampaknya lebih patal gitu, yang harus kita hindari gitu loh," imbuh politikus dari partai banteng itu.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) didampingi Wakil Gubernur Sandiaga Uno (kanan) menyampaikan pidato usai serah terima jabatan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/10). Foto: Antara

Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni Dinas Perhubungan (Dishub) DKI dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga mendapat sorotan. Mereka dinilai tidak teliti dalam melaksanakan kebijakan relokasi Pasar Tasik yang menyebabkan macet di sekitar Tanah Abang. "Enggak bisa hanya UMKM sendiri. Misalkan dengan dinas perhubungannya gimana, misalnya kan bisa duduk bareng, karena pasrial untuk menentukan hal itu," tandas Gembong

Dalih Pemprov DKI

Sedangkan, Pemprov DKI berdalih sedang melakukan negosiasi dengan Polda Metro Jaya dan pihak swasta dalam penggunaan wilayah Bongkaran untuk para pedagang Pasar Tasik, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Sementara negosiasi terus berlanjut, untuk penggunaan dari pembongkaran selama proses hukum berlangsung," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (16/4).

Sandiaga saat ini juga tengah mencari solusi lain bagi pedagang Pasar Tasik yang memungkinkan pemprov DKI tetap bisa memberikan sarana dan lahan kepada para pengusaha tersebut. "khususnya memasuki bulan ramadan," jelasnya

Hal itu dilakukan Pemprov DKI Jakarta mengurangi kemacetan parah saat ini di Pasar Tanah Abang, karena relokasi sementara Pasar Tasik ke wilayah Cideng Timur.

Mantan Ketua HIPMI ini pun mengaku saat ini Pasar Tasik di wilayah Cideng Timur sudah semakin bertambah. Dengan begitu, pihaknya akan menyiapkan lahan untuk para pedagang Pasar Tasik.

"Jumlah pedagangnya bisa lebih banyak yang ditampung, dan kita harapkan bisa menciptakan lapangan kerja," tutur Sandiaga.

Wagub DKI Jakarta, Sandiaga Uno. (MP/Rizki Fitrianto)
Wagub DKI Jakarta, Sandiaga Uno. (MP/Rizki Fitrianto)

Untuk kemacetan, Sandi menduga hal itu diakibatkan juga karena para pedangan Tanah Abang masih berjualan di bahu jalan. Dengan demikian, dia meminta kepada orang kepercayaan Pemprov DKI membantu merelokasikan para pedagang yang masih berjualan di bahu jalan untuk dipindahkan ke wilayah Cideng Timur.

"Karena kemarin ini ternyata ada penambahan jumlah pedagang sehingga masih ada yang berdagang di bahu jalan. Pak Kasir dan pak Haji yang kami temui menjamin bahwa kalau misalnya masih ada yang berdagang di bahu jalan, bisa kita tindak dan kita pindahkan untuk masuk ke Cideng Timur," ujarnya.

Jatuh ke Lubang yang Sama

Kebijakan Pemprov sebelumnya, yaitu penataan PKL yang diperbolehkan berdagang di Jalan Jati Baru, Tanah Abang berujung pelaporan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Polda Metro Jaya.

Pemprov dinilai tak memiliki aturan hukum soal penutupan kawasan Tanah Abang. Kebijakan itu dinilai melanggar tiga peraturan yakni Peraturan Daerah tentang rencana detil tata ruang, Peraturan Daerah tentang ketertiban umum, serta Undang-Undang tentang Lalu Lintas.

Wakil Ketua Bidang Riset Dan Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno menilai kebijakan Pemprov DKI menutup jalan untuk PKL adalah keliru.

Kebijakan itu sudah melanggar pasal 12 Undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan. Dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas juga disebut bahwa penggunaan jalan selain kepentingan lalu lintas diperbolehkan jika ada jalan alternatif.

Denurut pasal 130, izin penggunaan jalan bukan di tangan kepala daerah, namun di tangan Polri. Turunan aturan ini adalah Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas.

Peraturan Kapolri, tak mengenal penggunaan jalan untuk kepentingan dagang atau ekonomi. Pasal 16 aturan ini hanya membolehkan penutupan jalan untuk kegiatan keagamaan, kenegaraan, olah raga, dan seni-budaya.

Kemudian, Pengamat Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta, Azas Tigor Nainggolan menanggapi soal kemacetan parah di Tanah Abang akibat imbas dari membeludaknya pedagang Pasar Tasik yang baru saja direlokasi ke wilayah Cideng Timur.

Menurut dia, menghindari kemacetan parah di Tanah Abang, seharusnya Pemprov DKI melakukan penataan secara menyeluruh, dari penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), dan juga penataan lalu lintas di wilayah Tanah Abang.

"Ya sebetulnya kan itu harusnya dilakukan penataan secara menyeluruh penataan tanah abang, jadi ga bisa sporadis seperti kaya kemaren yang dilakukan oleh gubernur, harsnya menyeluruh apa itu, itu kn masalah penataan lalu lintasnya," kata Tigor, saat dihubungi MerahPutih.com, Senin (14/4).

tanah abang
Pasar Tanah Abang. (MP/Dery Ridwansah)

Tigor juga mengimbau kepada Pemprov DKI untuk melakukan pengawasa kepada angkutan umum untuk tidak berhenti disembarang tempat di wilayah Tanah Abang.

Tak hanya itu, ia juga meminta Pemprov DKI untuk segera membangun transit oriented development (TOD) di wilayah tersebut untuk terintegritasi seluruh angkutan umum.

"Steril dulu tuh jalan raya, dibuat steril dulu itu jalan raya ya ga boleh ada yang ngetem sembarangan ga boleh naik turun penumpang sembarangan dijaga semua diarahkan semua ke terminal," tuturnya

"Misalnya dibangun sistem angkutan melingker menyeluruh untuk kawasan tanah abang terintegrasi. Sehingga orang mudah dari stasiun mudah ke terminal atau sebaliknya atau dari belanja dari terminal stasiun sebaliknya. Sehingga orang ga ada gitu yang ngetem-ngetem ia kalau sudah itu nanti juga kaki limanya akan bersih yah. Karena ga aada penumpukan orang gitu," tutupnya (Asp)

Kredit : asropih

Tags Artikel Ini

Wisnu Cipto

LAINNYA DARI MERAH PUTIH