Sempat Nolak, DPRD Dorong Pemkab Kepulauan Seribu Anggarkan Kapal Jenazah Pembahasan KUA-PPAS dalam rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asopih)

MerahPutih.com - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mendorong Pemkab Kepulauan Seribu untuk menambahkan anggaran pembangunan sarana-prasarana taman dan makam dalam RAPBD 2020.

Wibi mengatakan, penambahan nomenklatur anggaran itu dilakukan mengingat hingga saat ini masyarakat Kepuluan Seribu masih terkendala lahan pemakaman.

Baca Juga:

DPRD DKI Soroti Dinas Bina Marga yang Doyan Pengerjaan Jalan di Akhir Tahun

"Kita sangat butuh lahan untuk memakamkan orang meninggal di pulau. Karena kalau dibawa ke Jakarta itu sangat tidak efisien,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/12).

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino. (Foto: MP/Asropih)
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino. (Foto: MP/Asropih)

Dalam Rancangan APBD tahun 2020, Pemkab Kepulauan Seribu menganggarkan pembangunan sarana dan prasaranan taman dan makan sebesar Rp3,5 miliar. Namun, kata Wibi, Kepulauan Seribu hingga saat ini hanya tersedia pemakaman milik pribadi.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiono. Ia mengusulkan agar Pemkab Kepulauan Seribu melaksanakan kegiatan mengadaan lahan untuk mengakomodir pemakaman warga dalam bentuk taman pemakaman umum (TPU).

Tak hanya itu, ia juga mendesak Bupati Kepulauan Seribu Husein Murad agar menganggarkan pengadaan kapal jenazah untuk mempermudah warga yang ingin menguburkan sanak saudaranya di pulau lain.

"Ada yang meninggal atau pun tidak ada, harus disediakan itu. Jangan sampai di Pulau Seribu gak ada kapal untuk membawa jenazah," terangnya.

Baca Juga:

DPRD DKI Kaget Sekolah Pariwisata Anggarkan Laboratorium Fisika dan Kimia

Menanggapi saran itu, Bupati Kepulauan Seribu Husein Murad menyatakan akan mengupayakan pencarian lahan di pulau lain untuk mengakomodir kebutuhan TPU warga.

Gugusan Kepulauan Seribu. (Foto: Google Maps)
Gugusan Kepulauan Seribu. (Foto: Google Maps)

Murad mengatakan, untuk pengadaan kapal jenazah, pihaknya sudah pernah mengusulkan di tahun sebelumnya dan tidak disetujui. Dengan demikian, pengangkutan jenazah warga pulau sejauh ini hanya mengandalkan kapal milik rumah sakit dan kapal komersil lainnya.

“Nanti kita coba programkan tahun depan," jelas Husein. (Asp)

Baca Juga:

Komisi E DPRD DKI Anggap Aneh, Anggaran Pos Satpam Lebih Besar dari Rehab Sekolah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ahok Buka Aib Pertamina, Pengamat: Sinyal Perombakan atau Cari Panggung
Indonesia
Ahok Buka Aib Pertamina, Pengamat: Sinyal Perombakan atau Cari Panggung

“Kalau menurut saya ada dua hal kemungkinan maksud bicara Ahok, pertama adalah sinyal akan ada perombakan direksi, kedua ya Ahok sedang mencari panggung,” ucapnya

Polisi Dinilai Asal Tuduh John Kei Rencanakan Penyerangan
Indonesia
Polisi Dinilai Asal Tuduh John Kei Rencanakan Penyerangan

Tidak ada bukti kuat yang mengarah ke sana, apalagi kasus masih dalam penyidikan.

Buntut Kasus Dugaan Korupsi Jiwasraya, OJK Diminta Terlibat Seleksi Bos Asuransi
Indonesia
Buntut Kasus Dugaan Korupsi Jiwasraya, OJK Diminta Terlibat Seleksi Bos Asuransi

Pemerintah harus juga bertanggung jawab atas kasus Jiwasraya

Polisi Bubarkan Kerumunan Remaja di Monas
Indonesia
Polisi Bubarkan Kerumunan Remaja di Monas

"Kami melakukan ini untuk kemanusiaan artinya kita menjaga jiwa dari manusia yang ada di Jakarta Pusat," jelas Heru

Petugas Lapas Banceuy Bandung Gagalkan Penyelundupan Narkoba
Indonesia
Petugas Lapas Banceuy Bandung Gagalkan Penyelundupan Narkoba

menduga paket tersebut dilempar dari luar lapas oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Kasus Korupsi Edhy dan Juliari Mendegradasi Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
Indonesia
Kasus Korupsi Edhy dan Juliari Mendegradasi Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

tertangkapnya dua menteri ini justru mendegradasi pemerintahan Jokowi-Maruf.

Bersyukur karena Warga Bisa Beli Masker Ratusan Ribu, Anies Dinilai Asal Ngomong
Indonesia
Bersyukur karena Warga Bisa Beli Masker Ratusan Ribu, Anies Dinilai Asal Ngomong

Anies tak pantas mengucapkan hal seperti itu mengingat harga masker sekarang yang terlampau mahal dan warga mau tak mau harus membelinya dengan alasan kesehatan.

Pemerintah Tracking Orang yang Pernah Bersentuhan dengan Menhub
Indonesia
Pemerintah Tracking Orang yang Pernah Bersentuhan dengan Menhub

Aktifnya Budi itu termasuk soal proses evakuasi WNI yang dilakukan pemerintah terkait penularan virus corona di negara-negara lain

Pandemi COVID-19, Agus Rahardjo: Jangan Membahas Kenaikan Gaji Pimpinan KPK
Indonesia
Pandemi COVID-19, Agus Rahardjo: Jangan Membahas Kenaikan Gaji Pimpinan KPK

Agus justru menyarankan pembahasan kenaikan gaji dialihkan menjadi pembahasan menyumbangkan gaji para pimpinan KPK untuk membantu penanganan pandemi COVID-19.

KPK Jebloskan Koruptor di Sumatera Utara ke Lapas
Indonesia
KPK Jebloskan Koruptor di Sumatera Utara ke Lapas

Eksekusi tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 645K/Pid.Sus/2020 tanggal 10 Maret 2020.