Sempat Nolak, DPRD Dorong Pemkab Kepulauan Seribu Anggarkan Kapal Jenazah Pembahasan KUA-PPAS dalam rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asopih)

MerahPutih.com - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mendorong Pemkab Kepulauan Seribu untuk menambahkan anggaran pembangunan sarana-prasarana taman dan makam dalam RAPBD 2020.

Wibi mengatakan, penambahan nomenklatur anggaran itu dilakukan mengingat hingga saat ini masyarakat Kepuluan Seribu masih terkendala lahan pemakaman.

Baca Juga:

DPRD DKI Soroti Dinas Bina Marga yang Doyan Pengerjaan Jalan di Akhir Tahun

"Kita sangat butuh lahan untuk memakamkan orang meninggal di pulau. Karena kalau dibawa ke Jakarta itu sangat tidak efisien,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/12).

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino. (Foto: MP/Asropih)
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino. (Foto: MP/Asropih)

Dalam Rancangan APBD tahun 2020, Pemkab Kepulauan Seribu menganggarkan pembangunan sarana dan prasaranan taman dan makan sebesar Rp3,5 miliar. Namun, kata Wibi, Kepulauan Seribu hingga saat ini hanya tersedia pemakaman milik pribadi.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiono. Ia mengusulkan agar Pemkab Kepulauan Seribu melaksanakan kegiatan mengadaan lahan untuk mengakomodir pemakaman warga dalam bentuk taman pemakaman umum (TPU).

Tak hanya itu, ia juga mendesak Bupati Kepulauan Seribu Husein Murad agar menganggarkan pengadaan kapal jenazah untuk mempermudah warga yang ingin menguburkan sanak saudaranya di pulau lain.

"Ada yang meninggal atau pun tidak ada, harus disediakan itu. Jangan sampai di Pulau Seribu gak ada kapal untuk membawa jenazah," terangnya.

Baca Juga:

DPRD DKI Kaget Sekolah Pariwisata Anggarkan Laboratorium Fisika dan Kimia

Menanggapi saran itu, Bupati Kepulauan Seribu Husein Murad menyatakan akan mengupayakan pencarian lahan di pulau lain untuk mengakomodir kebutuhan TPU warga.

Gugusan Kepulauan Seribu. (Foto: Google Maps)
Gugusan Kepulauan Seribu. (Foto: Google Maps)

Murad mengatakan, untuk pengadaan kapal jenazah, pihaknya sudah pernah mengusulkan di tahun sebelumnya dan tidak disetujui. Dengan demikian, pengangkutan jenazah warga pulau sejauh ini hanya mengandalkan kapal milik rumah sakit dan kapal komersil lainnya.

“Nanti kita coba programkan tahun depan," jelas Husein. (Asp)

Baca Juga:

Komisi E DPRD DKI Anggap Aneh, Anggaran Pos Satpam Lebih Besar dari Rehab Sekolah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Akibat Kabut Tebal, Bandara Adi Soemarmo Solo Ditutup Dua Jam
Indonesia
Akibat Kabut Tebal, Bandara Adi Soemarmo Solo Ditutup Dua Jam

Ia mengatakan kabut yang cukup tebal membuat jarak pandang di sekitar bandara sangat terbatas, yakni hanya 800 meter

 Begini Kondisi 86 Warga Jabar di BPSDM yang Dipulangkan dari Arab Saudi
Indonesia
Begini Kondisi 86 Warga Jabar di BPSDM yang Dipulangkan dari Arab Saudi

"Mayoritas negatif. Kalau sudah negatif, kami beri opsi apakah mau dilanjutkan isolasinya di sini (BPSDM Jabar) atau di kota/ kabupaten masing-masing.

Awasi Penyebaran Virus Corona, Kementerian Kesehatan Periksa 227 Pasien
Indonesia
Awasi Penyebaran Virus Corona, Kementerian Kesehatan Periksa 227 Pasien

Kementerian Kesehatan sedang memeriksa 227 orang yang masuk dalam kategori pasien dalam pengawasan (PDP) terkait virus corona jenis baru (COVID-19).

Jaksa Pinangki Pernah Menikahi Eks Kajati Jabar Meski Terpaut Usia 41 Tahun
Indonesia
Jaksa Pinangki Pernah Menikahi Eks Kajati Jabar Meski Terpaut Usia 41 Tahun

Pinangki secara resmi menikahi almarhum Djoko Budiharjo pada 2006, dan mendapat warisan dalam bentuk banknotes mata uang asing.

Ini Penyebab Tewasnya Lima ABK di Ruang Pendingin Kapal Kepulauan Seribu
Indonesia
Ini Penyebab Tewasnya Lima ABK di Ruang Pendingin Kapal Kepulauan Seribu

Penemuan lima mayat tersebut berawal saat polisi melakukan kegiatan patroli operasi yustisi.

DPD Pertanyakan Kengototan Pemerintah Nekat Gelar Pilkada 9 Desember 2020
Indonesia
DPD Pertanyakan Kengototan Pemerintah Nekat Gelar Pilkada 9 Desember 2020

"Ini penting untuk dikaji secara mendalam, termasuk apa urgensinya harus dipaksakan tahun ini?” ungkap La Nyalla

Jokowi Marahi Pembantunya, DPR: Kenapa Baru Dongkol Sekarang?
Indonesia
Jokowi Marahi Pembantunya, DPR: Kenapa Baru Dongkol Sekarang?

Ada banyak persoalan di lapangan yang harus diselesaikan dengan menggunakan leadership power presiden

Polda Metro Tunggu Keputusan Anies soal Ganjil Genap untuk Motor
Indonesia
Polda Metro Tunggu Keputusan Anies soal Ganjil Genap untuk Motor

Setelah ada keputusan dari Gubernur dan petunjuk teknis dari Dishubtrans DKI Jakarta, pihaknya akan melakukan sosialisasi aturan itu.

Meski Jadi Tersangka 'Red Notice' Djoko Tjandra, Jenderal Bintang Dua Ini Tak Ditahan
Indonesia
Minta Dilibatkan dalam Tim Pemburu Koruptor, DPR: Ini untuk Mengawasi
Indonesia
Minta Dilibatkan dalam Tim Pemburu Koruptor, DPR: Ini untuk Mengawasi

Supervisi dewan sangat diperlukan karena merupakan mitra aparat hukum.