Sempat Ditolak, DPRD DKI Setujui Pinjaman Dana Rumah DP 0 Persen

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 28 November 2018
Sempat Ditolak, DPRD DKI Setujui Pinjaman Dana Rumah DP 0 Persen
Groundbreaking pembangunan rumah DP nol rupiah di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Kamis (18/1). (MP/Asropih Opih)

MerahPutih.com - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta telah menyetujui dana pinjaman program rumah DP 0 persen sebesar Rp 350 miliar untuk subsidi uang muka sebanyak 950 unit.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Meli Budiastuti mengatakan awalnya pihaknya mengajukan dana sebesar Rp 720 miliar kepada DPRD terkait pinjaman DP rumah 0 persen. Namun, DPRD merivisi jumlah tersebut menjadi Rp 350 miliar.

Sejumlah warga mencari informasi unit rumah susun dengan DP 0 Rupiah di Kantor Informasi Klapa Village, Jakarta, Minggu (21/1). ANTARA FOTO/Galih Pradipta.

"Hunian 780 unit dari Sarana Jaya, Perumnas 170 unit, maka total 950 unit. Kebutuhan DP 20 persen, maka per unit Rp 80 juta. Kalau dikali 950 unit, maka jumlah mencapai Rp 760 miliar. (Sisanya) 80 persen dibutuhkan alokasi anggaran Rp 304 miliar, total Rp380 miliar," ujar Meli.

Namun, usulan dana talangan DP 0 persen Rp 380 miliar tersebut tak langsung disetujui. Salah satu anggota banggar Iman Satria mempertanyakan besaran talangan program rumah itu sebesar Rp 80 juta per unit.

"DP-nya Rp 80 juta per unit, memang satu unitnya berapa? Bukannya Rp 350 juta," kata Imam.

Dari usulan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman itu sebesar Rp380 miliar, hasil rapat diputuskan anggaran pinjaman uang muka Program DP 0 persen dikurangi menjadi Rp 350 miliar.

"Rp 350 miliar rasanya cukup. Baik, kita setujui Rp 350 miliar," tutur Pimpinan Banggar Triwisaksana seraya mengetuk palu.

Banner rumah tanpa DP

Seperti diketahui sebelumnya, anggota Banggar menolak dana talangan sebesar Rp 720 milliar untuk pembiayaan program rumah DP 0 persen. karena penambahan sebesar BLUD belum terbit dan pembangunannya dilaksanakan oleh PD Pembangunan Sarana Jaya.

"Kita telah sepakat agar Dinas Perumahan memperjelas terkait pengelolaan, BLUD-nya yang mana? Ini kita masuk lagi 2019, yang 2018 Rp 717 miliar belum pernah dijelaskan kepada kita di Komisi C bagaimana mekanismenya. Itu yang paling utama. Hari ini jelaskan dulu BLUD-nya seperti apa? Mekanisme pengembalian seperti apa? Uang yang kembali kemana larinya?," kata anggota Komisi C Fraksi Hanura DPRD DKI Ruslan Amsyari. (Asp)

#RUmah DP 0 Persen
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Bagikan