Sempat Dikembalikan ke Polri, Ini Alasan KPK Perpanjang Masa Kerja Kompol Rossa Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan bahwa Kompol Rossa Pubo Bekti, penyidik KPK yang sempat dipulangkan ke instansi asal Mabes Polri, kini telah bekerja kembali ke lembaga antirasuah. Hal ini berdasarkan rapat pimpinan pada 6 Mei 2020.

Rossa merupakan penyidik yang menangani kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR yang menjerat eks komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku.

Baca Juga:

Kompol Rossa, Penyidik yang Tangani Kasus Harun Masiku Kembali ke KPK

"KPK memutuskan telah meninjau kembali dan membatalkan serta menyatakan tidak berlaku surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPK Nomor 123 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri yang Dipekerjakan pada KPK atas nama Rossa Purbo Bekti terhitung mulai tanggal 1 Februari 2020," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (14/5).

Ali menjelaskan, untuk mempekerjakan kembali Kompol Rossa, KPK telah menerbitkan Surat Keputusan Sekjen KPK Nomor 744.1 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keputusan Sekjen KPK Nomor 123 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada KPK tertanggal 6 Mei 2020.

Pembatalan Surat Keputusan Sekjen KPK tersebut, karena memperhatikan dan mengingat antara lain Surat Kapolri tertanggal 3 Maret 2020 perihal Tanggapan Atas Pengembalian Penugasan Anggota Polri di lingkungan KPK. Hal ini guna memperkerjakan kembali Pegawai Negeri yang dipekerjakan yakni, Rosa Purbo Bekti sampai pada 23 September 2020.

Gedung KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Gedung KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

"Dengan demikian, saat ini hak-hak Kepegawaian Rossa Purbo Bekti telah kembali sebagaimana sebelum diterbitkannya Keputusan Sekjen KPK Nomor 123 Tahun 2020 tersebut," ujar Ali.

Berdasarkan kronologi versi KPK, penarikan Penyidik Rossa Purbo Bekti ke instansi asal, Mabes Polri, bermula dari surat yang ditandatangani Asisten Kapolri Bidang SDM tertanggal 12 Januari 2020. Dalam surat tersebut tertulis alasan penarikan Rossa untuk kebutuhan instansi Polri.

Surat itu sampai ke pimpinan KPK pada 14 Januari 2020. Keesokan harinya, pimpinan mendisposisi atau menindaklanjuti surat dengan menyetujui penarikan. Lalu, disposisi surat itu diberikan kepada Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa dan Kepala Biro SDM KPK Chandra Sulistio Reksoprodjo.

Baca Juga:

KPK Tolak Gugatan Administratif Kompol Rossa

Selanjutnya, pada 21 Januari pimpinan KPK menandatangani surat pengembalian Rossa ke Polri. Setelah itu KPK mengembalikan Rossa ke Polri lewat surat pimpinan KPK tanggal 24 Januari 2020. Surat itu telah diterima Polri pada 24 Januari.

Dalam perjalanannya, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono justru meneken surat pembatalan penarikan tertanggal 21 Januari 2020. Namun, surat itu diterima KPK pada 28 Januari 2020.

Merespons surat pembatalan penarikan oleh Polri tersebut, pimpinan KPK sepakat tetap pada keputusan pada 15 Januari 2020, yakni menyetujui permintaan Polri menarik Rossa.

Pengembalian ini berujung kepada protes. Bahkan, Wadah Pegawai KPK telah melaporkan Firli Bahuri Cs ke Dewan Pengawas KPK. (Pon)

Baca Juga:

KPK Pastikan Penyidikan Kasus Harun Masiku Optimal meski Kompol Rosa Dipulangkan ke Polri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Napi LP Banceuy Bandung Kendalikan Peredaran Narkoba di Jakarta
Indonesia
Napi LP Banceuy Bandung Kendalikan Peredaran Narkoba di Jakarta

Tersangka Taufik Rahman melakukan perlawanan terhadap petugas

Bakal Pulangkan 600 Anggota ISIS, Pemerintah Diminta Tak Main-main
Indonesia
Bakal Pulangkan 600 Anggota ISIS, Pemerintah Diminta Tak Main-main

Ali menilai, bahwa kejahatan yang dilakukan kelompok ISIS bukan kejahatan biasa.

Polri Minta Pendemo Waspadai Provokasi
Indonesia
Polri Minta Pendemo Waspadai Provokasi

Polisi meminta masyarakat yang akan melakukan demonstrasi pada Selasa (20/10), mewaspadai penyusup yang berniat berbuat kerusuhan serta para provokator.

Dua Pria Tertangkap Selundupkan Enam Warga Tiongkok
Indonesia
Dua Pria Tertangkap Selundupkan Enam Warga Tiongkok

Keduanya masih dalam pemeriksaan untuk mencari tahu motif di balik dugaan penyelundupan tersebut.

Aktivis PMII Tak Setuju Stafsus Milenial Dibubarkan
Indonesia
Aktivis PMII Tak Setuju Stafsus Milenial Dibubarkan

Nixon menilai keberadaan stafsus milenial sangat bermanfaat khususnya bagi generasi muda.

Baru 3 Hari Menjabat, Donny Saragih Langsung Dicopot dari Dirut TransJakarta
Indonesia
Baru 3 Hari Menjabat, Donny Saragih Langsung Dicopot dari Dirut TransJakarta

Donny Andy S. Saragih berstatus terpidana kasus penipuan

 Voting Tertutup Kesempatan Cawagub PKS Dulang Suara Tambahan di DPRD
Indonesia
Voting Tertutup Kesempatan Cawagub PKS Dulang Suara Tambahan di DPRD

Menurut Bang Ancah panggilan akrab Nurmansjah Lubis, keputusan voting tertutup ini menjadi kesempatan dirinya untuk mendulang suara dari Fraksi Dewan Parlemen Kebon Sirih.

KAI Daop 3 Cirebon Berikan Pelayanan Kesehatan Gratis untuk Penumpang
Indonesia
KAI Daop 3 Cirebon Berikan Pelayanan Kesehatan Gratis untuk Penumpang

"Kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis ini berlangsung dari pukul 09.00 hingga pukul 11.00 WIB," jelasnya.

 Soal Virus Corona, DPR Imbau Masyarakat Tidak Panik
Indonesia
Soal Virus Corona, DPR Imbau Masyarakat Tidak Panik

"Masyarakat diharapkan tidak panik dan takut berlebihan setelah diumumkan adanya warga di Indonesia yang terkena penyakit Corona," kata Anas Thahir

Update COVID-19 Jumat (29/5): 25.216 Positif, 6.492 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Jumat (29/5): 25.216 Positif, 6.492 Sembuh

"Penambahan pada pasien positif sebanyak 678 kasus," kata Juru Bicara Pemerintah khusus penanganan COVID-19, Achmad Yurianto