Sembako Bakal Kena PPN 12 Persen, PKS: Rakyat Semakin Terbebani Warga memindai kode batang untuk pembayaran non tunai di salah satu los sembako di Pasar Mayestik, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (11/5/2021). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak pemerintah membatalkan rencana untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang-barang kebutuhan pokok (sembako).

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, menilai kebijakan tersebut justru kontraproduktif dan menghambat pemulihan ekonomi rakyat yang sudah susah akibat pandemi COVID-19.

Baca Juga

Bersiap, Beli Sembako Bakal Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

“Di mana-mana kalau resesi itu, pajak dikurangi jadi sekecil mungkin. PPN atas Sembako maupun kenaikan PPN lainnya akan semakin membebani rakyat,” kata Amin dalam keterangannya, Kamis, (10/6).

Menurut Amin, rencana pemberlakuan PPN sembako sebesar 12 persen akan memperbesar pengeluaran masyarakat sehingga berdampak pada terpangkasnya tingkat kesejahteraan.

"Naiknya harga karena dikenakan PPN akan menurunkan daya beli masyarakat sehingga berdampak pada kesehatan, terutama anak-anak kalangan kelompok bawah akan kekurangan gizi," ujarnya.

Selain membebani rakyat dari sisi konsumen, lanjut Amin, kebijakan tersebut memberatkan para pedagang terutama jutaan pedagang kecil karena kesulitan untuk menjual barang dagangannya akibat kenaikan harga jika PPN diberlakukan.

Pedagang sembako. (Foto: Antara)

Ia menegaskan, bagi perusahaan perdagangan maupun industri juga makin berat karena bisa dipastikan penjualan perusahaan akan turun. Merujuk data dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) selama pandemi COVID-19, lebih dari 50 persen omzet pedagang pasar turun.

"Belum lagi sejumlah barang kebutuhan yang mengalami fluktuasi harga, dengan dikenakan PPN maka harga-harga kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat otomatis akan semakin naik dan mahal untuk dijangkau," tuturnya.

Menurut dia, kenaikan PPN terutama pemberlakuan PPN pada sembako, alih-alih meningkatkan perolehan pajak, justru menyebabkan pemulihan ekonomi akan semakin lambat.

Pemerintah, kata Amin, seharusnya konsisten untuk memulihkan perekonomian, antara lain dengan memberikan lebih banyak insentif agar konsumsi atau belanja masyarakat menengah meningkat.

Amin menilai kunci utama percepatan pemulihan ekonomi terletak pada tingkat konsumsi masyarakat. Selain itu belanja konsumsi ini juga bisa membantu bisnis para pelaku UMKM untuk kembali pulih setelah terdampak pandemi COVID-19.

“Kebijakan pemerintah kok makin membingungkan. Pertumbuhan ekonomi ingin di atas 6 persen tapi faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan, yaitu tingkat konsumsi masyarakat, kok malah direcoki dengan pajak,” tegasnya.

Menurut Amin, jika ingin ekonomi tumbuh rata-rata di atas 6 persen, konsumsi rumah tangga harus tumbuh di atas 5,3 persen. Jika kemudian sembako saja dipajaki, maka potensi konsumsi rumah tangga tumbuh tinggi pada 2022 bisa ambyar.

Amin melanjutkan, masyarakat selama ini banyak yang menahan belanja atau konsumsi dengan harapan pandemi sudah selesai tahun depan, kalau kemudian pemerintah menaikkan PPN, hal itu bisa menghambat peningkatan konsumi masyakarat.

“Kenaikan PPN ini akan merembet kemana-mana termasuk kenaikan biaya untuk pariwisata dan traveling, serta konsumsi barang tahan lama seperti elektronik ataupun mobil dan rumah. Jelas ini kontraproduktif dengan upaya pemulihan ekonomi,” tandasnya. (Pon)

Baca Juga

Pulihkan Ekonomi, Pemerintah Fokus Sediakan Sembako

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Aceh Tetapkan Pilkada Digelar 2022
Indonesia
DPR Aceh Tetapkan Pilkada Digelar 2022

Pelaksanaan Pilkada Aceh 2022 diatur khusus dalam Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA)

Anies Klaim tidak Pernah Tutupi Data COVID-19
Indonesia
Anies Klaim tidak Pernah Tutupi Data COVID-19

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengklaim jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dari awal tidak pernah menutup-nutupi data terkait kondisi COVID-19 di ibu kota

Dewas KPK Ancam Pecat Lili Pintauli Siregar Jika Terbukti Langgar Kode Etik
Indonesia
Dewas KPK Ancam Pecat Lili Pintauli Siregar Jika Terbukti Langgar Kode Etik

Ia pun menegaskan Dewas tidak segan menindak Lili jika terbukti membantu Syahrial dalam penanganan perkara. Ia menegaskan hal itu dilarang.

COVID-19 Tak Tunjukkan Penurunan, Cuti Bersama Dipangkas Lima Hari
Indonesia
COVID-19 Tak Tunjukkan Penurunan, Cuti Bersama Dipangkas Lima Hari

Ada kecenderungan kasus COVID-19 mengalami peningkatan

Ekonomi Menggeliat, PMI Bandung Berharap Raih Rp1 Miliar di Bulan Dana
Indonesia
Ekonomi Menggeliat, PMI Bandung Berharap Raih Rp1 Miliar di Bulan Dana

"PMI berharap di Bulan Juni sudah mulai, biasanya tiga bulan. Tapi kalau target belum tercapai biasanya ada perpanjangan dua bulan," terang Anto Sumardianto, Senin (26/4).

Laporan terhadap Puan di Bareskrim Mentah
Indonesia
Laporan terhadap Puan di Bareskrim Mentah

Pemuda Minang akan melaporkan kembali Puan Maharani ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

[Hoaks atau Fakta]: Kandungan Fluride di Pasta Gigi Sebabkan Kematian
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Kandungan Fluride di Pasta Gigi Sebabkan Kematian

Kematian akibat air yang mengandung fluoride juga terdapat kekeliruan. Dengan dosis yang sesuai, air minum berfluoride aman dikonsumsi.

Pemkot Yogyakarta Liburkan PKL Malioboro
Indonesia
Pemkot Yogyakarta Liburkan PKL Malioboro

Pemerintah Kota Yogyakarta meliburkan sebagian pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Malioboro Yogyakarta. Tindakan ini dilakukan usai seorang pedagang meninggal dunia akibat positif COVID-19.

Selundupkan 40 Kg Sabu ke Medan, Bandar Narkoba Dapat Upah Hingga Rp200 Juta
Indonesia
Selundupkan 40 Kg Sabu ke Medan, Bandar Narkoba Dapat Upah Hingga Rp200 Juta

Polisi menyita barang bukti satu unit mobil Toyota Innova

Mulai Hari Ini, Stasiun Pasarturi Surabaya Sediakan Layanan GeNose C19
Indonesia
Mulai Hari Ini, Stasiun Pasarturi Surabaya Sediakan Layanan GeNose C19

PT KAI Daop 8 beri layanan pemeriksaan GeNose C19 di Stasiun Surabaya Pasarturi mulai Senin (15/1). Layanan ini dimulai pukul 07.00-18.00 setiap hari dan dikenakan biaya Rp20.000.