Sembako Bakal Kena PPN 12 Persen, PKS: Rakyat Semakin Terbebani Warga memindai kode batang untuk pembayaran non tunai di salah satu los sembako di Pasar Mayestik, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (11/5/2021). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak pemerintah membatalkan rencana untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang-barang kebutuhan pokok (sembako).

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, menilai kebijakan tersebut justru kontraproduktif dan menghambat pemulihan ekonomi rakyat yang sudah susah akibat pandemi COVID-19.

Baca Juga

Bersiap, Beli Sembako Bakal Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

“Di mana-mana kalau resesi itu, pajak dikurangi jadi sekecil mungkin. PPN atas Sembako maupun kenaikan PPN lainnya akan semakin membebani rakyat,” kata Amin dalam keterangannya, Kamis, (10/6).

Menurut Amin, rencana pemberlakuan PPN sembako sebesar 12 persen akan memperbesar pengeluaran masyarakat sehingga berdampak pada terpangkasnya tingkat kesejahteraan.

"Naiknya harga karena dikenakan PPN akan menurunkan daya beli masyarakat sehingga berdampak pada kesehatan, terutama anak-anak kalangan kelompok bawah akan kekurangan gizi," ujarnya.

Selain membebani rakyat dari sisi konsumen, lanjut Amin, kebijakan tersebut memberatkan para pedagang terutama jutaan pedagang kecil karena kesulitan untuk menjual barang dagangannya akibat kenaikan harga jika PPN diberlakukan.

Pedagang sembako. (Foto: Antara)

Ia menegaskan, bagi perusahaan perdagangan maupun industri juga makin berat karena bisa dipastikan penjualan perusahaan akan turun. Merujuk data dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) selama pandemi COVID-19, lebih dari 50 persen omzet pedagang pasar turun.

"Belum lagi sejumlah barang kebutuhan yang mengalami fluktuasi harga, dengan dikenakan PPN maka harga-harga kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat otomatis akan semakin naik dan mahal untuk dijangkau," tuturnya.

Menurut dia, kenaikan PPN terutama pemberlakuan PPN pada sembako, alih-alih meningkatkan perolehan pajak, justru menyebabkan pemulihan ekonomi akan semakin lambat.

Pemerintah, kata Amin, seharusnya konsisten untuk memulihkan perekonomian, antara lain dengan memberikan lebih banyak insentif agar konsumsi atau belanja masyarakat menengah meningkat.

Amin menilai kunci utama percepatan pemulihan ekonomi terletak pada tingkat konsumsi masyarakat. Selain itu belanja konsumsi ini juga bisa membantu bisnis para pelaku UMKM untuk kembali pulih setelah terdampak pandemi COVID-19.

“Kebijakan pemerintah kok makin membingungkan. Pertumbuhan ekonomi ingin di atas 6 persen tapi faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan, yaitu tingkat konsumsi masyarakat, kok malah direcoki dengan pajak,” tegasnya.

Menurut Amin, jika ingin ekonomi tumbuh rata-rata di atas 6 persen, konsumsi rumah tangga harus tumbuh di atas 5,3 persen. Jika kemudian sembako saja dipajaki, maka potensi konsumsi rumah tangga tumbuh tinggi pada 2022 bisa ambyar.

Amin melanjutkan, masyarakat selama ini banyak yang menahan belanja atau konsumsi dengan harapan pandemi sudah selesai tahun depan, kalau kemudian pemerintah menaikkan PPN, hal itu bisa menghambat peningkatan konsumi masyakarat.

“Kenaikan PPN ini akan merembet kemana-mana termasuk kenaikan biaya untuk pariwisata dan traveling, serta konsumsi barang tahan lama seperti elektronik ataupun mobil dan rumah. Jelas ini kontraproduktif dengan upaya pemulihan ekonomi,” tandasnya. (Pon)

Baca Juga

Pulihkan Ekonomi, Pemerintah Fokus Sediakan Sembako

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Basuki Perintahkan Tol Cisumdawu Beroperasi di 2021
Indonesia
Basuki Perintahkan Tol Cisumdawu Beroperasi di 2021

Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu sepanjang 61 Km di Provinsi Jawa Barat terdiri dari enam seksi akan terhubung dengan jalan tol akses Bandara Kertajati.

KPK Kembali Panggil Bupati Bandung Barat Aa Umbara
Indonesia
KPK Kembali Panggil Bupati Bandung Barat Aa Umbara

Aa Umbara dan Andri Wibawa sedianya diperiksa pada Kamis (1/4)

Masa Larangan Mudik, 1,5 Juta Warga Keluar dari Jabodetabek
Indonesia
Masa Larangan Mudik, 1,5 Juta Warga Keluar dari Jabodetabek

Kementerian Perhubungan memaparkan data dari posko monitoring sudah ada lebih dari 1,5 juta orang keluar dari Jabodetabek.

Anak Buah Juliari Ungkap Legislator PDIP Ihsan Yunus Dapat Jatah 400 Ribu Kuota Bansos
Indonesia
Anak Buah Juliari Ungkap Legislator PDIP Ihsan Yunus Dapat Jatah 400 Ribu Kuota Bansos

"Saudara saksi pak Ihsan Yunus, saya diperintah pak menteri untuk memberikan kuota 400 ribu," kata Adi

BIN Lanjutkan Vaksinasi Pelajar dan Masyarakat di 10 Provinsi
Indonesia
BIN Lanjutkan Vaksinasi Pelajar dan Masyarakat di 10 Provinsi

Badan Intelijen Negara (BIN) melanjutkan kegiatan vaksinasi COVID-19 untuk pelajar dan masyarakat door to door (pintu ke pintu) secara serentak di 10 provinsi.

Asal Bentuk Panitia, Pemkot Depok Izinkan Salat Idul Fitri
Indonesia
Asal Bentuk Panitia, Pemkot Depok Izinkan Salat Idul Fitri

Jemaah lanjut usia yang memiliki penyakit komorbit dan orang yang sedang sakit untuk tidak mengikuti kegiatan shalat Idul Fitri.

Tahu Tempe Tak Lagi Langka, Harga Masih Naik
Indonesia
Tahu Tempe Tak Lagi Langka, Harga Masih Naik

Tahu dan tempe menjadi barang yang langka pada awal tahun 2021. Tapi kini, keberadaan lauk pauk itu sudah muncul kembali di pasaran.

Pesepeda Ditabrak Mobil di Bundaran HI, Polisi Buru Pelaku
Indonesia
Pesepeda Ditabrak Mobil di Bundaran HI, Polisi Buru Pelaku

Seorang pesepeda ditabrak sebuah mobil di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Jumat (12/3) pagi WIB. Korban ditabrak mobil Mercedes-Benz C300 berpelat B 1728 SAQ.

Tim DVI Mulai Lakukan Pemeriksaan Post Mortem Korban Sriwijaya Air
Indonesia
Tim DVI Mulai Lakukan Pemeriksaan Post Mortem Korban Sriwijaya Air

Data ante mortem antara lain berupa data umum seperti nama, umur, berat badan, tinggi badan, dan aksesoris korban yang didaftarkan oleh pihak keluarga korban

Kisah Aldo, Anak SD yang Harus Jalani Operasi Kanker Tulang
Indonesia
Kisah Aldo, Anak SD yang Harus Jalani Operasi Kanker Tulang

Siti Muntamah Oded mengungkapkan, RCI bersama RBM Kota Bandung akan terus memberikan pelayanan dan kesigapannya kepada penyandang disabilitas