Semangat Penyelenggara Negara Jadi Pilar Utama Ekonomi Kesejahteraan di Indonesia Ichsanuddin Noorsy (kanan atas) saat memaparkan lima cara mencapai ekonomi kesejahteraan di Forum Executive Brief DPD RI, Sabtu (7/5/2022).

MerahPutih.com - DPD RI menggelar Executive Brief bertajuk 'Perekonomian Negara Kesejahteraan Pasal 1, 2 dan 3' yang dilaksanakan di Kediaman Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti, di kawasan Kuningan, Jakarta, Sabtu (7/5).

Dalam acara itu, pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy menjelaskan lima langkah yang perlu diperjuangkan oleh DPD untuk mewujudkan ekonomi kesejahteraan yang berkeadilan.

Baca Juga:

Sandiaga Optimistis Ekonomi Indonesia Bisa Bangkit dari Sektor Pariwisata

Lima hal tersebut adalah bebas dari ketertindasan, bebas dari kebodohan, bebas dari kemiskinan, bebas dari ketimpangan dan bebas dari keterhinaan. Terkait konsep tersebut, Ichsanuddin menegaskan, bukan lagi sekadar mencapai negara kesejahteraan, tetapi lebih dari itu, yakni welfare and justice state.

“Kalau ekonomi konstitusi kita tertata rapi, maka konsep itu bisa dijalankan. Desainnya ada. Yang kita butuhkan adalah pemimpin yang bisa menjadi teladan dan dia bukan pengkhianat. Dia bukan kaki tangan asing. Dia jaga rumah tangga bangsanya dengan baik dan tidak dia gadaikan," tegas Ichsanuddin.

Dikatakan Inchanuddin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini mengulang program deregulasi dan de-birokratisasi pada zaman Soeharto yang notabene kontennya adalah neo-liberalisme.

"Istilah ini (deregulasi dan de-birokratisasi) dipinjam ulang oleh Jokowi. Lalu, konsep Masyarakat Ekonomi Asia itu menjadi pijakan dasar Jokowi semakin kokoh berdiri. Sekarang kita tidak bisa melarang datangnya tenaga kerja asing. Ada kudeta korporasi atas kedaulatan rakyat melalui Omnibus Law," tegas Ichsanuddin.

Di era Presiden Jokowi, UU Cipta Kerja atau Omnibus Law menurut Ichsanuddin, tak hanya mengamputasi daerah, tetapi juga membuat daerah tak berdaya.

"Dia (UU Omnibus Law) tak hanya mengamputasi, tetapi juga mengimpotenkan daerah. Ada pula kesalahan amandemen konstitusi kita khusus pasal 18. Disebutkan bahwa Indonesia ini terbagi atas daerah-daerah, bukan tersusun atas daerah-daerah," papar dia.

Baca Juga:

Erick Thohir Klaim Mudik Lebaran Jadi Momentum Kebangkitan Ekonomi

Oleh karenanya, untuk membenahi hal ini Ichsanuddin menilai, peranan bank sentral harus dikembalikan secara benar. Lalu harus pula dilihat lebih dalam pada tataran hulu, tengah dan hilirnya.

"Hulunya ini harus kita perbaiki dahulu. Hulu diperbaiki, maka kita bicara perimbangan keuangan pusat dan daerah. Berapa layaknya, komoditas apa saja yang dibagi dan lain sebagainya," ungkap dia.

Dikatakannya, berbicara mengenai kesejahteraan, maka bukan hanya pasal 33 UUD 1945 saja, tetapi juga berkaitan dengan pasal-pasal lainnya. Sebut saja misalnya pasal 23 UUD 1945, baik secara fiskal, moneter, perpajakan dan pemeriksaan.

"Ini harus teraplikasi dalam APBN baik itu fiskal, moneter, perpajakan dan lainnya. Saat ini tidak terkoneksi. Hal itu tidak terjadi alias kosong melompong," ucap dia.

Selain pasal 23, relasinya juga ke pasal 27 di mana tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan. Berikutnya ke pasal pendidikan, kesehatan, perumahan, kebudayan kemudian ke pasal 34, yakni fakir miskin dipelihara oleh negara.

Lebih lanjut ia menyampaikan, dalam Ekonomi Konstitusi, basis fundamentalnya adalah Pasal 33 UUD 1945. Ruang-ruangannya pasal yang tadi. Pilar utamanya adalah semangat para penyelenggara negara, langit-langitnya adalah Pasal 29 dan atapnya Pembukaan UUD 1945.(Pon)

Baca Juga:

Peringati Hari Buruh, Jokowi: Roda Ekonomi Bergerak Karena Kerja Keras Pekerja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bebas dari Penjara, Angelina Sondakh: Allah Menampar Saya
Indonesia
Bebas dari Penjara, Angelina Sondakh: Allah Menampar Saya

Mantan anggota DPR RI Angelina Sondakh mengungkapkan penyesalannya atas korupsi yang dia lakukan dulu.

Ini yang Disampaikan Prabowo ketika Menegur Fadli Zon
Indonesia
Ini yang Disampaikan Prabowo ketika Menegur Fadli Zon

Teguran Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terhadap wakilnya, Fadli Zon, menuai sorotan.

Tiga Orang Tewas Tertimbun Longsor di Cijeruk Bogor
Indonesia
Tiga Orang Tewas Tertimbun Longsor di Cijeruk Bogor

Akibat dari peristiwa alam ini, tiga orang meninggal dunia. Dan, satu korban lagi belum ditemukan oleh Tim SAR gabungan.

DPR Belum Jadwalkan Pembahasan RKUHP di Rapat Paripurna
Indonesia
DPR Belum Jadwalkan Pembahasan RKUHP di Rapat Paripurna

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya belum menjadwalkan pembahasan RKUHP di tingkat rapat Paripurna.

Polisi Berencana Panggil Luhut Panjaitan
Indonesia
Polisi Berencana Panggil Luhut Panjaitan

Haris Azhar dan Fatia Maulida dilaporkan atas tudingan fitnah dan pencemaran nama baik

RUU KIA  Atur Cuti Melahirkan selama 6 Bulan Segera Disahkan
Indonesia
RUU KIA Atur Cuti Melahirkan selama 6 Bulan Segera Disahkan

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan RUU yang salah satu pembahasannya mengenai cuti melahirkan selama 6 bulan itu akan disahkan.

Samin Tan Bebas dari Rutan
Indonesia
Samin Tan Bebas dari Rutan

Pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (PT BLEM) Samin Tan dibebaskan dari Rutan Polres Jakarta Pusat, Senin (30/8).

Dua Eks Pejabat Pajak Hadapi Sidang Tuntutan Hari Ini
Indonesia
Dua Eks Pejabat Pajak Hadapi Sidang Tuntutan Hari Ini

Keduanya merupakan terdakwa dalam kasus dugaan suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan tahun 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak.

Capaian Vaksinasi Masuk Dalam Indikator Penurunan PPKM
Indonesia
Capaian Vaksinasi Masuk Dalam Indikator Penurunan PPKM

Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa-Bali pada 14-20 September 2021.

KPK Bakal Dalami Dugaan Korupsi Formula E Lewat Penyelenggara
Indonesia
KPK Bakal Dalami Dugaan Korupsi Formula E Lewat Penyelenggara

KPK akan menyusun kronologis dugaan korupsi dalam ajang Formula E