Seluruh Lembaga Pemerintah Dilarang Rekrut Tenaga Honorer Apel PNS. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) tidak lagi merekrut tenaga honorer karena akan merusak atau mengacaukan penghitungan kebutuhan formasi aparatur sipil negara (ASN).

"Hal ini juga membuat permasalahan tenaga honorer menjadi tidak berkesudahan hingga saat ini," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Minggu (23/6).

Baca Juga:

Status Honorer Tamat 2023, Pegawai Kebersihan dan Keamanan Pakai Outsourcing

Tjahjo menegaskan, larangan bagi instansi pemerintah untuk merekrut tenaga honorer tersebut juga telah diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

"Dalam Pasal 8 PP Nomor 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer. Hal ini juga termaktub dalam Pasal 96 PP Nomor 49/2018 tentang Manajemen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)," jelasnya.

Pemerintah memberikan kesempatan bagi seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, untuk menyelesaikan status tenaga honorer hingga 2023.

"Instansi pemerintah diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang diatur melalui PP," tukasnya.

Terkait pemenuhan kebutuhan tenaga kebersihan, tenaga keamanan dan pramusaji, hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan tenaga alih daya dari pihak ketiga atau outsourcing.

Pemerintah Pusat akan memberikan sanksi bagi instansi pemerintah yang masih merekrut tenaga honorer, baik di K/L dan pemda pusat atau daerah.

Ilustrasi PNS. (Foto: Humas Kota Bandung)
Ilustrasi PNS. (Foto: Humas Kota Bandung)

"Diperlukan kesepahaman atau pun sanksi bagi instansi yang masih merekrut tenaga honorer," ujarnya.

Pemerintah menargetkan tenaga honorer bisa selesai di 2023, seperti diatur di PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Dalam PP tersebut diatur bahwa pegawai non-PNS di instansi pemerintah masih tetap melaksanakan tugas paling lama lima tahun saat peraturan itu berlaku.

Selain itu, di tahun 2022 Pemerintah fokus dalam rekrutmen PPPK untuk memenuhi formasi tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh. (Pon)

Baca Juga:

Puan: Permudah Guru Honorer Ikuti Seleksi Aparatur Sipil Negara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hentikan Semua Kegiatan, Warga Diminta Ambil Sikap Sempurna Pada 17 Agustus Pukul 10.17
Indonesia
Hentikan Semua Kegiatan, Warga Diminta Ambil Sikap Sempurna Pada 17 Agustus Pukul 10.17

"Hentikan semua kegiatan dan aktivitas Saudara selama tiga menit saja pada tanggal 17 Agustus (2021) pukul 10 lewat 17 menit Waktu Indonesia Bagian Barat," ujar Pratikno

HPP Daging Rp 130 Ribu Per Kg, Pedagang Mogok Jualan
Indonesia
HPP Daging Rp 130 Ribu Per Kg, Pedagang Mogok Jualan

Kebijakan pemerintah seringkali ramah kepada korporasi besar sehingga terjadi monopoli dan kartelisasi komoditi daging dan sapi

Golkar Tetapkan 2021 Ini Sebagai Tahun Konsolidasi
Indonesia
Golkar Tetapkan 2021 Ini Sebagai Tahun Konsolidasi

Tahapan awal pemilu akan berlangsung pada Maret 2022. Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar 2021 menetapkan tahun ini sebagai tahun sosialisasi menuju pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Pertumbuhan Kredit Bakal Capai 7 Persen di 2022
Indonesia
Pertumbuhan Kredit Bakal Capai 7 Persen di 2022

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatat kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tumbuh 20,3 persen pada September 2021 menjadi Rp 100,1 triliun.

Dinkes DKI Sebut Kasus COVID-19 pada Anak Meningkat Tajam
Indonesia
Dinkes DKI Sebut Kasus COVID-19 pada Anak Meningkat Tajam

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menyebut bahwa tren kasus positif aktif COVID-19 pada anak di bawah usia 18 tahun meningkat tajam.

Kapolri Diminta Pastikan Anak Buahnya Tak Rendahkan Wibawa Polri
Indonesia
Kapolri Diminta Pastikan Anak Buahnya Tak Rendahkan Wibawa Polri

Presiden Jokowi memiliki perhatian besar terhadap institusi seragam coklat guna menjaga wibawa Polri di mata masyarakat

Jelang MotoGP, Tarif Akomodasi di Lombok Naik Berkali Lipat
Indonesia
Jelang MotoGP, Tarif Akomodasi di Lombok Naik Berkali Lipat

Pelaku industri pariwisata di NTB memikirkan dan menyadari bagaimana bisnis usaha ataupun pariwisata yang berkelanjutan. Tidak semata-mata berdasarkan hal-hal yang sifatnya sementara.

Panglima TNI Rombak Ratusan Jabatan Strategis
Indonesia
Panglima TNI Rombak Ratusan Jabatan Strategis

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memutasi 136 perwira tinggi.

Minimnya Informasi Rumah Sakit Kosong Jadi Tantangan Kota Bandung
Indonesia
Minimnya Informasi Rumah Sakit Kosong Jadi Tantangan Kota Bandung

Salah satu tantangan berat yang dihadapi Pemkot Bandung ketika meledaknya kasus COVID-19 adalah minimnya informasi terkait rumah sakit kosong.

 Sejumlah Guru Terpapar COVID-19 Saat Uji Coba PTM
Berita
Sejumlah Guru Terpapar COVID-19 Saat Uji Coba PTM

Pemprov DKI akan fokus menekan laju penyebaran kasus COVID-19 dengan meningkatkan pengawasan terkait disiplin protokol kesehatan (prokes) dan menggenjot vaksinasi.