Seluruh Kepala Daerah PDIP Teken Surat Pernyataan di Hadapan Megawati Para kepala/wakil kepala daerah yang diusung PDIP menandatangani surat pernyataan. (Foto: PDIP)

MerahPutih.com- DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala/Wakil Kepala Daerah di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (16/6).

Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, meminta para kepala/wakil kepala daerah yang diusung PDIP untuk menandatangani surat pernyataan.

Baca Juga:

NasDem Tanggapi Pernyataan Ganjar Tetap Kader PDIP

Megawati mengikuti penandatangan itu secara virtual ditemani Ketua DPP PDIP, Eriko Sotarduga.

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, memandu acara yang wajib bagi para Pejabat Penyelenggara Negara tersebut. Sebelum ditandatangani, seluruh isi surat pernyataan dibaca oleh Komarudin.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Medan Bobby Nasution, dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bersama ratusan kepala daerah meneken surat pernyataan bermaterai di meja masing-masing.

Namun, secara khusus, Komarudin meminta para gubernur dan wakil gubernur menandatangani surat tersebut di depan.

Dalam surat tersebut mereka berkomitmen antara lain untuk berperan pro-aktif untuk mencegah dan/atau memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menandatangani surat pernyataan. (Foto: PDIP)

Lalu di poin berikutnya, para kepala daerah PDIP ini menyatakan tidak membuat janji dan/atau menerima janji apapun secara langsung atau tidak langsung dari pihak manapun sehubungan dengan kewenangan dan/atau jabatan yang dimiliki.

Berikut isu surat pernyataan para Kepala/Wakil Kepala Daerah:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sebagai Pejabat Penyelenggara Negara:

1. Berperan pro-aktif untuk mencegah dan/atau memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak membuat janji dan/atau menerima janji apapun secara Iangsung atau tidak Iangsung dari pihak manapun sehubungan dengan kewenangan dan/atau jabatan yang dimiliki;

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara Iangsung atau tidak Iangsung berupa barang, hadiah atau bentuk lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan;

4. Melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang — undangan dan menerapkan seluruh asas — asas umum pemerintahan yang baik (good corporate governance) dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan aktivitas pemerintahan, pembuatan/penundaan/pencabutan/pembatalan keputusan, penggunaan Diskresi, pendelegasian mandate, penerbitan izin/dispensasi/konsesi;

5. Bersikap jujur, transparan, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;

6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

Baca Juga:

Ganjar hingga Gibran Ikuti Rakor Kepala Daerah PDIP

7. Menjadi teladan bagi bawahan serta senantiasa melaksanakan pengawasan berjenjang secara intensif dan berkesinambungan;

8. Melaporkan informasi pelanggaran integritas kepada pihak yang berwenang;

9. Menerima laporan informasi pelanggaran integritas dan menjaga kerahasiaan data dan identitas pemberi informasi;

10. Menjaga kerahasiaan seluruh data dan dokumen dibawah penguasaan pemerintah daerah;

11. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum, maka segala konsekuensi hukum menjadi tanggungjawab pribadi, saya akan mentaati dan mengikuti seluruh proses hukum serta slap mengundurkan diri dari jabatan;

12. Tidak akan menerima pembelaan atau bantuan hukum apapun dalam kaitannya dengan perbuatan/tindakan yang memenuhi kualifikasi tindak pidana.

Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala/Wakil Kepala Daerah di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (16/6). (Foto: PDIP)

Megawati meminta para kepala/wakil kepala daerah yang diusung PDIP menjadi pemimpin bukan sekedar pejabat.

"Jadilah pemimpin bukan pejabat. Karena pejabat pensiun, pemimpin tidak. Semoga memiliki kepintaran dan pengetahuan yang dalam," ujar Megawati.

Megawati berharap apa yang disampaikannya tidak hanya didengar tapi juga dipikirkan oleh para kepala daerah. Dia juga berpesan para kepala daerah PDIP untuk memiliki pengetahuan yang luas dan tidak hanya satu bidang saja. (Knu)

Baca Juga:

Soal Reshuffle Kabinet, Puan: Menteri dari PDIP Aman

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Edy Mulyadi Mangkir dari Pemeriksaan Bareskrim Polri
Indonesia
Edy Mulyadi Mangkir dari Pemeriksaan Bareskrim Polri

Terlapor kasus dugaan ujaran kebencian, Edy Mulyadi mangkir dari panggilan Bareskrim Polri. Padahal, pemanggilan pemeriksaan dijadwalkan pada Jumat (28/1).

Dua Wilayah DKI Berpotensi Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang Siang Ini
Indonesia
Dua Wilayah DKI Berpotensi Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang Siang Ini

Memasuki malam hari, wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu diperkirakan hujan ringan

Luhut Ajak AS Investasi di Tol Trans-Sumatera
Indonesia
Luhut Ajak AS Investasi di Tol Trans-Sumatera

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken di kantornya, Jakarta, Selasa (14/12) lalu.

Pj Gubernur DKI Heru Budi: Saya Ini ASN, tidak Paham Politik
Indonesia
Pj Gubernur DKI Heru Budi: Saya Ini ASN, tidak Paham Politik

"Saya ini ASN, kita ASN, saya tidak paham politik, saya tidak tau politik maka kalau program itu bagus untuk masyarakat, silahkan," tegasnya.

Jasa Raharja Jamin Biaya Perawatan Korban Kecelakaan Bus Wisata di Bantul
Indonesia
Jasa Raharja Jamin Biaya Perawatan Korban Kecelakaan Bus Wisata di Bantul

Sebanyak 13 orang meninggal dunia dan 30 lainnya terluka.

Kasus Omicron di DKI Merangkak Naik, Ganjil Genap Diminta Ditiadakan
Indonesia
Kasus Omicron di DKI Merangkak Naik, Ganjil Genap Diminta Ditiadakan

Total ada 67 kasus COVID-19 pada guru dan siswa

Aturan Pembatasan di Jabodetabek Selama PPKM Dua Pekan ke Depan
Indonesia
Aturan Pembatasan di Jabodetabek Selama PPKM Dua Pekan ke Depan

Pemerintah merapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali selama dua minggu dengan lever berbeda-beda setiap daerah.

Anies Tawarkan 15 Proyek di Jakarta Investment Forum
Indonesia
Anies Tawarkan 15 Proyek di Jakarta Investment Forum

Ada 15 proyek investasi pembangunan kota

Siang Ini RUU TPKS Jadi RUU Usul DPR
Indonesia
Siang Ini RUU TPKS Jadi RUU Usul DPR

DPR akan menggelar Rapat Paripurna ke-13 masa persidangan III tahun 2021-2022, dengan dua agenda pada Selasa siang (18/1).

Serikat Pekerja Transportasi Tanggapi Bus TransJakarta Sering Kecelakaan
Indonesia
Serikat Pekerja Transportasi Tanggapi Bus TransJakarta Sering Kecelakaan

Serikat Pekerja Transportasi Jakarta (SPTJ) menanggapi banyaknya kecelakaan lalu lintas bus TransJakarta selama setahun ini.