Selipkan Agenda Jatuhkan Jokowi, Demo Penolakan RUU HIP Bikin Hilang Simpati Aksi PA 212 di depan DPR/MPR, Rabu (24/6). (Foto: MP/Kanugrahan)

Merahputih.com - Pengamat politik President University, Muhammad A.S Hikam mengkritik aksi tolak Persaudaraan Alumni UU HIP di DPR RI karena membawa agenda turunkan Jokowi.

Ia menilai, tidak ada hubungannya agenda demo yang ditunggangi oleh kepentingan untuk mendelegitimasi pemerintah, karena pada dasarnya konteksnya tidak nyambung.

Baca Juga:

Demo PA 212 Picu Kemacetan Lalu Lintas, Polisi Lakukan Pengalihan Arus

“Publik akan kehilangan simpati terhadap aksi tersebut karena adanya distorsi atau pelencengan isi protes terhadap RUU yang dibuat DPR, tetapi beragenda politis menjatuhkan Pemerintah Presiden Jokowi,” kata Hikam dalam keteranganya, Kamis (25/6).

Menurut hemat Hikam, ini juga jadi salah satu faktor rendahnya simpati publik terhadap aksi tersebut.

“Dalam sistem demokrasi, unjuk rasa publik bukan hal tabu. Namun jika dilakukan dengan mengabaikan kondisi dan situasi, maka justru bisa berbalik,” ujar Hikam.

Aksi PA 212 di depan DPR/MPR, Rabu (24/6). (Foto: MP/Kanugrahan)
Aksi PA 212 di depan DPR/MPR, Rabu (24/6). (Foto: MP/Kanugrahan)

Terkait dengan agenda itu, Hikam pun menyarankan agar organisasi masyarakat sipil yang masih waras untuk mempertimbangkan lagi keberadaan mereka dalam agenda aksi tersebut.

“Saya kira kelompok-kelompok masyarakat sipil pendukung demokratisasi di negeri ini perlu mengkritisi dan mengambil jarak dari mereka yang berdemo dengan motif politis anti pemerintahan Presiden Jokowi yang tak melakukan pelanggaran konstitusional,” tutur mantan Menteri di era Presiden keempat Abdurahman Wahid ini.

Seruan ini bukan dalam konteks Hikam mendukung RUU HIP yang tengah menjadi polemik. Tapi lebih terhadap pertimbangan akal sehat terhadap isu yang dibawa kelompok ANAK NKRI itu.

“Bukan berarti ikut mendukung RUU HIP, tetapi soal pertimbangan nalar saja. Kelompok masyarakat sipil Indonesia masih mungkin mengusulkan koreksi atas RUU tersebut dan terus mengawal prosesnya di DPR jika dilanjutkan tanpa hingar bingar,” paparnya.

Baca Juga:

Massa Aksi 212 di Depan Gedung DPR Tak Indahkan Protokol Kesehatan COVID-19

Hikam memandang bahwa jika ormas-ormas sipil tersebut masih pro dengan demokrasi, seharusnya tidak terjebak oleh framing kelompok tertentu.

“Organisiasi-organisasi dalam masyarakat sipil Indonesia yang konsisten mendukung demokratisasi seharusnya tak terjebak oleh manuver-manuver politik yang justru berpotensi memberantakkan proses konsolidasi demokrasi itu sendiri,” ucapnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus COVID-19 Terakhir PSBB DKI: Positif 3.506 Orang Sembuh 292 Jiwa
Indonesia
Kasus COVID-19 Terakhir PSBB DKI: Positif 3.506 Orang Sembuh 292 Jiwa

Sebanyak 292 orang dinyatakan sembuh dari COVID-19 setelah menjalani perawatan oleh petugas medis.

Minta Keterbukaan Data COVID-19, Jokowi: Jangan Ada yang Menganggap Kita Menutupi
Indonesia
Minta Keterbukaan Data COVID-19, Jokowi: Jangan Ada yang Menganggap Kita Menutupi

Jokowi juga meminta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta kota melakukan pemeriksaan secara masif untuk mendeteksi kasus COVID-19

Klaster Mahasiswa UNS Terpapar COVID-19 Bertambah 34 Orang
Indonesia
Klaster Mahasiswa UNS Terpapar COVID-19 Bertambah 34 Orang

Deteksi awal hanya ada 25 pasien COVID-19

Pembuatan Ogoh-ogoh Jelang Hari Raya Nyepi
Berita
Pembuatan Ogoh-ogoh Jelang Hari Raya Nyepi

Pemuda Hindu menyelesaikan proses pembuatan Ogoh-ogoh di Pura Kerta Jaya Kota Tangerang, Banten.

LPSK Sayangkan Aksi Intimidatif Ancaman Pengepungan Rumah Nikita Mirzani
Indonesia
LPSK Sayangkan Aksi Intimidatif Ancaman Pengepungan Rumah Nikita Mirzani

Bagi pihak yang merasa terintimidasi, bahkan mendapatkan ancaman secara langsung, LPSK meminta yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan

Australia Bakal Bangun RS Senilai USD1 Miliar di Indonesia
Indonesia
Australia Bakal Bangun RS Senilai USD1 Miliar di Indonesia

Bahlil Lahadalia menegaskan, bakal memberikan privilege (hak istimewa) khusus berupa insentif fiskalnya maupun insentif lainnya.

Nadiem Pastikan Perkuliahan Tetap Dilakukan Online
Indonesia
Nadiem Pastikan Perkuliahan Tetap Dilakukan Online

Metode pembelajaran pada mata kuliah teori, kata Nadiem, wajib dilaksanakan secara daring.

Puluhan Ribu WNI Pulang dari Malaysia
Indonesia
Puluhan Ribu WNI Pulang dari Malaysia

Puncak kepulangan WNI yang menempuh perjalanan menuju Tanah Air melalui jalur laut terjadi pada 18 Maret 2020, yaitu tercatat total 3.330 orang.

Pelanggaran Prokes Kampanye Pekan Pertama Tak Signifikan
Indonesia
Pelanggaran Prokes Kampanye Pekan Pertama Tak Signifikan

Pelanggaran yang terjadi selama kampanye seminggu terakhir tidak signifikan