Selipkan Agenda Jatuhkan Jokowi, Demo Penolakan RUU HIP Bikin Hilang Simpati Aksi PA 212 di depan DPR/MPR, Rabu (24/6). (Foto: MP/Kanugrahan)

Merahputih.com - Pengamat politik President University, Muhammad A.S Hikam mengkritik aksi tolak Persaudaraan Alumni UU HIP di DPR RI karena membawa agenda turunkan Jokowi.

Ia menilai, tidak ada hubungannya agenda demo yang ditunggangi oleh kepentingan untuk mendelegitimasi pemerintah, karena pada dasarnya konteksnya tidak nyambung.

Baca Juga:

Demo PA 212 Picu Kemacetan Lalu Lintas, Polisi Lakukan Pengalihan Arus

“Publik akan kehilangan simpati terhadap aksi tersebut karena adanya distorsi atau pelencengan isi protes terhadap RUU yang dibuat DPR, tetapi beragenda politis menjatuhkan Pemerintah Presiden Jokowi,” kata Hikam dalam keteranganya, Kamis (25/6).

Menurut hemat Hikam, ini juga jadi salah satu faktor rendahnya simpati publik terhadap aksi tersebut.

“Dalam sistem demokrasi, unjuk rasa publik bukan hal tabu. Namun jika dilakukan dengan mengabaikan kondisi dan situasi, maka justru bisa berbalik,” ujar Hikam.

Aksi PA 212 di depan DPR/MPR, Rabu (24/6). (Foto: MP/Kanugrahan)
Aksi PA 212 di depan DPR/MPR, Rabu (24/6). (Foto: MP/Kanugrahan)

Terkait dengan agenda itu, Hikam pun menyarankan agar organisasi masyarakat sipil yang masih waras untuk mempertimbangkan lagi keberadaan mereka dalam agenda aksi tersebut.

“Saya kira kelompok-kelompok masyarakat sipil pendukung demokratisasi di negeri ini perlu mengkritisi dan mengambil jarak dari mereka yang berdemo dengan motif politis anti pemerintahan Presiden Jokowi yang tak melakukan pelanggaran konstitusional,” tutur mantan Menteri di era Presiden keempat Abdurahman Wahid ini.

Seruan ini bukan dalam konteks Hikam mendukung RUU HIP yang tengah menjadi polemik. Tapi lebih terhadap pertimbangan akal sehat terhadap isu yang dibawa kelompok ANAK NKRI itu.

“Bukan berarti ikut mendukung RUU HIP, tetapi soal pertimbangan nalar saja. Kelompok masyarakat sipil Indonesia masih mungkin mengusulkan koreksi atas RUU tersebut dan terus mengawal prosesnya di DPR jika dilanjutkan tanpa hingar bingar,” paparnya.

Baca Juga:

Massa Aksi 212 di Depan Gedung DPR Tak Indahkan Protokol Kesehatan COVID-19

Hikam memandang bahwa jika ormas-ormas sipil tersebut masih pro dengan demokrasi, seharusnya tidak terjebak oleh framing kelompok tertentu.

“Organisiasi-organisasi dalam masyarakat sipil Indonesia yang konsisten mendukung demokratisasi seharusnya tak terjebak oleh manuver-manuver politik yang justru berpotensi memberantakkan proses konsolidasi demokrasi itu sendiri,” ucapnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Perkantoran di Jakarta Dibuka, Penumpang MRT Naik 6 Kali Lipat
Indonesia
Perkantoran di Jakarta Dibuka, Penumpang MRT Naik 6 Kali Lipat

"Tapi memang belum signifikan ya karena sebagian kegiatan kantor belum mulai dan mal belum buka," ucapnya.

PDIP Dorong DPR Bentuk Pansus Jiwasraya
Indonesia
PDIP Dorong DPR Bentuk Pansus Jiwasraya

PDIP mendukung pansus mengungkap dugaan korupsi di perusahaan asuransi pelat merah tersebut.

Pasien COVID-19 di RS Darurat Wisma Atlet Membludak hingga 1.377 Orang
Indonesia
Pasien COVID-19 di RS Darurat Wisma Atlet Membludak hingga 1.377 Orang

Aris melanjutkan, dari 1.377 pasien itu, didominasi kaum pria.

[HOAKS ATAU FAKTA]: Mulai 1 Oktober Nusa Ekspres Rute Cilacap-Tegal Beroperasi
Indonesia
[HOAKS ATAU FAKTA]: Mulai 1 Oktober Nusa Ekspres Rute Cilacap-Tegal Beroperasi

Beredar unggahan sebuah foto tentang kereta api bernama Nusa Ekspres Cilacap-Tegal yang beroperasi mulai 1 Oktober 2020.

Update Corona DKI Senin (1/6): 7.383 Positif, 2.246 Orang Sembuh
Indonesia
Update Corona DKI Senin (1/6): 7.383 Positif, 2.246 Orang Sembuh

"Hingga sampai hari ini sebanyak 521 orang meninggal dunia akibat corona," kata Widyastuti

KPK Pastikan Panggil Ulang Ketum PAN Zulkifli Hasan Terkait Suap Alih Fungsi Lahan
Indonesia
KPK Pastikan Panggil Ulang Ketum PAN Zulkifli Hasan Terkait Suap Alih Fungsi Lahan

Penyidik akan menggali keterangan Zulhas soal Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) Nomor 673/2014 yang ditandatangani Zulhas.

Jangan Darurat Sipil, Eks Ketua MK Ajari Jokowi Lockdown Pakai UU Ini!
Indonesia
Jangan Darurat Sipil, Eks Ketua MK Ajari Jokowi Lockdown Pakai UU Ini!

Pemerintah Pusat dapat menetapkan kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM)

Anies Siapkan Protokol Kesehatan untuk PSBB Gelombang Keempat
Indonesia
Anies Siapkan Protokol Kesehatan untuk PSBB Gelombang Keempat

Jika masyarakat mematuhi aturan PSBB, dipastikan aturan tersebut berakhir.

Terima Calon Positif COVID-19, Proses Pendaftaran Cakada Diduga Terjadi Pelanggaran
Indonesia
Terima Calon Positif COVID-19, Proses Pendaftaran Cakada Diduga Terjadi Pelanggaran

Dalam masa tiga hari pendaftaran, potensi pelanggaran tersebut dari administrasi hingga etik.

Update COVID-19 DKI Sabtu (25/7): 18.623 Orang Positif, 11.725 Pasien Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 DKI Sabtu (25/7): 18.623 Orang Positif, 11.725 Pasien Sembuh

Ia menambahkan, saat ini tidak ada pasien berstatus Probable.