Densus 88 Gelar Operasi Penangkapan Ketum Partai Dakwah Saat Subuh Ilustrasi Densus 88 Antiteror. Foto: MP/Win

Merahputih.com - Tim Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) Polri belum berhenti meringkus para terduga teroris di Tanah Air. Yang terbaru, tim khusus berlogo burung hantu itu menangkap Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI) berinisial FO. Kini Densus tengah melakukan pemeriksaan terhadap FO.

"Tolong bersabar, kami sedang lakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (16/11).

Baca Juga

Kelompok Teroris Lampung Kirim Kader ke Suriah dan Afghanistan untuk Belajar Perang

Anggota Tim Pembela Muslim (TPM) Achmad Michdan menyebut penangkapan berlangsung dikediaman FO di Kota Bekasi, Selasa (16/11) pagi usai salat subuh.

Selain melakukan penangkapan, dia menyebut juga sempat ada aksi penggeledahan oleh tim Densus 88.

Achmad belum mengetahui perkembangan terkini dari penangkapan itu.

"Kan kalau kasus-kasus terorisme enggak bisa diakses dalam beberapa saat. Jadi saya juga belum mengkonfirmasi, pengakuan mereka dari Densus," jelas dia.

Baca Juga

Terduga Teroris Ditangkap di Lampung, Berperan Sembunyikan DPO

Ia menyebut, seharusnya FO bakal berangkat ke Cirebon untuk pengajian. Namun, ia keburu ditangkap.

"Jadi (tadinya) mau berangkat abis salat subuh," imbuh Achmad seraya memastikan keluarga belum mendapat kabar terkini FO.

Dikutip dari situs PDRI, FO merupakan salah satu pendiri partai tersebut bersama dengan sejumlah ulama dan aktivis Islam, seperti Cholil Ridwan, almarhum KH. Abdurrasyid Abdullah Syafi’i, almarhum Mohammad Siddik, Masri Sitanggang, Taufik Hidayat, dan Yunasdi.

Partai Dakwah, menurut situs partai, akan berjuang secara konstitusional untuk mencapai tujuannya melalui dakwah politik yang terus menerus serta melanjutkan estafet dawkah politik. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Perbaiki Rumah Korban Banjir Bandang, Mensos Koordinasi dengan BNPB
Indonesia
Bantuan Presiden Bikin 12,8 Juta Usaha Mikro Bertahan Saat Pandemi
Indonesia
Bantuan Presiden Bikin 12,8 Juta Usaha Mikro Bertahan Saat Pandemi

Realisasi Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) per November 2021 mencapai Rp 15,36 triliun kepada 12,8 juta usaha mikro.

Polda Metro Targetkan Seluruh Warga Jakarta Sudah Divaksin 17 Agustus
Indonesia
Polda Metro Targetkan Seluruh Warga Jakarta Sudah Divaksin 17 Agustus

Dalam pelaksanaannya, tidak ada unsur struktural yang terlibat

Polri Rekrut 2.284 Tracer Redam Penyebaran COVID-19
Indonesia
Polri Rekrut 2.284 Tracer Redam Penyebaran COVID-19

Yang pertama menjaga diri kita sendiri

Vaksinasi Tembus 400 Juta, 1.171 Orang Sembuh dari COVID-19 dalam Sehari
Indonesia
Vaksinasi Tembus 400 Juta, 1.171 Orang Sembuh dari COVID-19 dalam Sehari

Jumlah yang sembuh dari kasus corona bertambah 1.171 orang sehingga menjadi sebanyak 5.881.490 orang.

UU Cipta Kerja dan Jokowi Diklaim Manjakan UMKM
Indonesia
UU Cipta Kerja dan Jokowi Diklaim Manjakan UMKM

"Di Pemerintahan Presiden Jokowi ini begitu memanjakan UMKM, kami ingin UMKM siap maju," kata Teten.

48 Nama Lolos Seleksi Tes Tahap II Calon Pimpinan KPU dan Bawaslu
Indonesia
48 Nama Lolos Seleksi Tes Tahap II Calon Pimpinan KPU dan Bawaslu

Sebanyak 48 orang dinyatakan lolos ke tahap berikutnya. Mereka terdiri atas 28 bakal calon anggota KPU dan 20 bakal calon anggota Bawaslu.

KPK Rotasi 76 Pegawai Agar Tak Alami Kejenuhan
Indonesia
KPK Rotasi 76 Pegawai Agar Tak Alami Kejenuhan

Atas pertimbangan yang masa jabatannya di posisi saat ini, itu lebih dari sepuluh tahun

Kominfo Kerja Sama Lintas Sektor Bahas Tiga Isu Digital di DEWG G20
Indonesia
Kominfo Kerja Sama Lintas Sektor Bahas Tiga Isu Digital di DEWG G20

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melibatkan berbagai pihak untuk membahas tiga isu prioritas yang diangkat dalam Digital Economy Working Group (DEWG) pada Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.

Polri Segera Undang Eks Pegawai KPK Buat Sosialisasi Pengangkatan PNS
Indonesia
Polri Segera Undang Eks Pegawai KPK Buat Sosialisasi Pengangkatan PNS

57 eks pegawai KPK tersebut diangkat sebagai PNS apabila telah menandatangani surat pernyataan di antaranya bersedia menjadi PNS.