Seleksi 1 Juta Guru Honor Jadi PPPK Dimulai 2021 Simulasi belajar tatap muka. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Pemerintah segera membuka seleksi bagi guru honorer atau non-PNS untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau kontrak. Jumlah formasi yang dibuka sebanyak satu juta guru.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) membuka jalan untuk mengangkat guru honorer menjadi PPPK. Pengaturan lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

“Tahun 2021 pemerintah merencanakan melakukan seleksi terbuka bagi calon guru PPPK. Diharapkan dengan awal yang baik ini, persoalan status guru honorer secara bertahap dapat terselesaikan,” ujar Wakil Presiden Ma’ruf.

Baca Juga:

Pandemi COVID-19, Jumlah Pengangguran Bertambah 2,67 Juta Orang

Wapres memaparkan, untuk dapat diangkat menjadi guru PPPK, diperlukan persyaratan tertentu. Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa kompetensi guru merupakan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

"Kombinasi dari seluruh kompetensi ini mutlak diperlukan jika kita ingin menghasilkan peserta didik yang mandiri, bernalar kritis, dan kreatif,” ujarnya dalam acara Pengumuman Rencana Seleksi Guru PPPK yang berlangsung secara virtual pada Senin (23/11).

Ia menegaskan, pertimbangan kompetensi dalam seleksi guru PPPK itu bukan tanpa alasan. Saat ini pemerintah menempatkan pembangunan SDM unggul sebagai prioritas nasional.

SDM unggul, tegas Wapres, merupakan kunci untuk memenangkan persaingan global, dan guru memiliki peran yang sangat penting untuk menghasilkan SDM unggul.

"Karena itu diperlukan tenaga pendidik dengan kompetensi tinggi yang jumlahnya juga harus sesuai dengan sebaran satuan pendidikan di Tanah Air," ujarnya.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (Foto: setkab.go.i)

Saat ini, kata Ketua MUI non aktif ini, baru sebagian kecil guru honorer yang memiliki sertifikat guru.

"Seiring berkembangnya zaman, kompetensi guru honorer juga harus ditingkatkan," tegasnya.

Wapres mengatakan, semua biaya ujian seleksi akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Bahkan, setiap pendaftar diberi kesempatan untuk mengikuti ujian hingga tiga kali.

Seleksi guru PPPK ini, ujar ia, bisa menjadi solusi bagi pembenahan tata kelola guru.

“Sehingga ke depan tidak terjadi lagi kekurangan guru yang berkompeten, dan guru dapat berkonsentrasi untuk mengajar penuh,” katanya. (Knu)

Baca Juga:

Belum Capai 1 Juta, Pemda Diminta Segera Ajukan Kebutuhan Guru PPPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Dia Alat yang Dibawa Pasukan Elite TNI-AL Cari CVR Sriwijaya Air
Indonesia
Ini Dia Alat yang Dibawa Pasukan Elite TNI-AL Cari CVR Sriwijaya Air

Terdapat tiga buat alat berwarna kuning seukuran botol minum 750 mililiter

Korban First Travel Dapat Secercah Harapan Berangkat ke Tanah Suci
Indonesia
Korban First Travel Dapat Secercah Harapan Berangkat ke Tanah Suci

Natalia adalah kuasa hukum ketiga para calon jamaah First Travel gagal umrah

Gibran dan Dhito Diprediksi Lawan Kotak Kosong, Ini Respons PDIP
Indonesia
Gibran dan Dhito Diprediksi Lawan Kotak Kosong, Ini Respons PDIP

Kotak kosong juga bagian dari demokrasi yang sehat.

14 DPC NasDem Membelot Dukung Eri Cahyadi-Armuji
Indonesia
14 DPC NasDem Membelot Dukung Eri Cahyadi-Armuji

Sebanyak 14 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai NasDem Surabaya memilih membelot dengan mendukung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1, Eri Cahyadi-Armuji

Tambah Hari Libur, Pola Perencanaan Pemerintah Dinilai Buruk
Indonesia
Tambah Hari Libur, Pola Perencanaan Pemerintah Dinilai Buruk

Mardani Ali Sera mengkritik kebijakan pemerintah menambah empat hari libur dan cuti bersama tahun 2020.

Khawatir Muncul 'Klaster Samsat', Pengurusan Perpanjangan SIM Kini Dibatasi
Indonesia
Khawatir Muncul 'Klaster Samsat', Pengurusan Perpanjangan SIM Kini Dibatasi

Anggota yang melakukan pelayanan juga tetap mengedepankan protokol kesehatan

Jelang Hari Tenang Pilkada, Kominfo Harus Pantau Medsos
Indonesia
Jelang Hari Tenang Pilkada, Kominfo Harus Pantau Medsos

KPU harus memastikan pendistribusian logistik untuk pilkada dapat dilakukan tepat waktu dan tepat jumlah.

Jangan Darurat Sipil, Eks Ketua MK Ajari Jokowi Lockdown Pakai UU Ini!
Indonesia
Jangan Darurat Sipil, Eks Ketua MK Ajari Jokowi Lockdown Pakai UU Ini!

Pemerintah Pusat dapat menetapkan kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM)

Pengawasan Transporasi Udara Diminta Diperketat
Indonesia
Pengawasan Transporasi Udara Diminta Diperketat

Komisi V DPR akan menanyakan kepada pihak-pihak berwenang

Atasi Kejenuhan, Guru dan Siswa Dilatih Produktif Berwirausaha di Tengah Pademi COVID-19
Indonesia
Atasi Kejenuhan, Guru dan Siswa Dilatih Produktif Berwirausaha di Tengah Pademi COVID-19

Selain mendorong pembelajaran daring yang maksimal, para dosen juga melatih guru dan siswa agar produktif berwirausaha dari rumah selama masa pandemi COVID-19.