Selama PSBB, Pemprov DKI Kantongi Rp1,6 M dari Denda Pelanggar Aktivitas warga Jakarta. (Foto: Asropih)

MerahPutih.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta mengumpulkan uang sebesar Rp1.663.560.00 dari hasil sanksi denda pelanggar PSBB dari 10 April hingga 20 Juli 2020.

"Kalau dikaitkan dengan penindakan denda sejak awal, PSBB sebelumnya, maka total keseluruhan yaitu Rp1.663.560.000," kata Kasatpol PP DKI, Arifin Senin (20/7)

Baca Juga

Kasus Djoko Tjandra dan Perang Para Jenderal Rebut Posisi Calon Kapolri

Sedangkan untuk hasil dari sanksi denda selama masa PSBB transisi, dari tanggal 5 Juni hingga kemarin mencapai Rp763.760.000.

"Secara keseluruhan, denda yang telah disetorkan, atau dibayarkan, dari tempat yang sudah diberikan sanksi baik itu perorangan, fasilitas umum seperti restoran atau rumah makan. Kemudian sanksi denda di industri pariwisata, total keseluruhan sampai dengan kemarin itu ada Rp 763.760.000 juta. itu dari 3 sektor tadi," papar dia.

Pelanggar yang melanggar harus membayar denda melalui Bank DKI. Seluruh duit hasil sanksi denda masuk ke kas daerah.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menyampaikan PSBB transisi, Rabu (1/7/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menyampaikan PSBB transisi, Rabu (1/7/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

Arifin menuturkan, denda yang dikenakan bukan semata-semata dalam rangka mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, dalam rangka menegakan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 51 tahun 2020 tentang sanksi PSBB.

Baca Juga

Maria Lumowa Segera Diperiksa Soal Pembobolan Bank Senilai Rp1,7 Triliun

Dalam penegakan hukum ini, lanjut Arifin, diharapkan ada efek jera yang dirasakan sehingga masyarakat disiplin selama pelaksanaan PSBB.

"ematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan. punya komitmen, tanggung jawab," tutupnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua MPR Harap Isu Agama Tak Jadi Polemik saat Penunjukan Listyo Jadi Kapolri
Indonesia
Ketua MPR Harap Isu Agama Tak Jadi Polemik saat Penunjukan Listyo Jadi Kapolri

Bambang Soesatyo angkat suara soal sosok Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri.

KPK Periksa Bos Hutama Karya Aspal Beton Terkait Kasus Wali Kota Cimahi
Indonesia
KPK Periksa Bos Hutama Karya Aspal Beton Terkait Kasus Wali Kota Cimahi

Dalam kasus ini, KPK menduga Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna telah menerima suap senilai Rp 1,661 miliar

Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Upaya Tutupi Malu Yasonna atas Bobolnya Djoko Tjandra
Indonesia
Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Upaya Tutupi Malu Yasonna atas Bobolnya Djoko Tjandra

Pasalnya, beberapa waktu lalu Dirjen Imigrasi yang berada di bawah kepemimpinan Yasonna kecolongan setelah buron kasus Bank Bali Djoko Tjandra bebas keluar-masuk Indonesia

Cerita Bhabinkamtibmas Gambir Masuk di Zona Merah COVID-19
Indonesia
Cerita Bhabinkamtibmas Gambir Masuk di Zona Merah COVID-19

Tak jarang, ia mendengar keluhan dari beberapa pasien

Anies Akan Pimpin Rapat Usulan Lockdown DKI Jakarta
Indonesia
Anies Akan Pimpin Rapat Usulan Lockdown DKI Jakarta

Pemerintah pusat memiliki para pakar, para ahli yang akan terus membuat kajian

Uang Nasabah Maybank Solo Rp72 Juta Diduga Hilang, Polisi Periksa Dua Orang Saksi
Indonesia
Uang Nasabah Maybank Solo Rp72 Juta Diduga Hilang, Polisi Periksa Dua Orang Saksi

Pemeriksaan dua orang saksi dilakukan setelah korban melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Surakarta.

KPK Diminta Proaktif Usut Dugaan Suap Skandal Pelarian Djoko Tjandra
Indonesia
KPK Diminta Proaktif Usut Dugaan Suap Skandal Pelarian Djoko Tjandra

KPK tidak bisa menerapkan pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi tentang menghalangi proses hukum atau obstruction of justice.

Propam Amankan Penyidik KPK Peras Wali Kota Tanjungbalai
Indonesia
Propam Amankan Penyidik KPK Peras Wali Kota Tanjungbalai

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Polri berpangkat ajun komisaris polisi (AKP) diduga memeras Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

PKS Puji Keberanian Anies Kembali Berlakukan PSSB Total
Indonesia
PKS Puji Keberanian Anies Kembali Berlakukan PSSB Total

"Sekarang ini dampaknya malah tambah parah, jadi memang harus ada langkah nyata (Anies kembalikan PSBB total)," ucap Yani

Anies Diminta Lakukan Kajian Matang Sebelum Izinkan Monas Digunakan untuk Reuni 212
Indonesia
Anies Diminta Lakukan Kajian Matang Sebelum Izinkan Monas Digunakan untuk Reuni 212

Monas sudah ditutup sejak Anies memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai sekarang