Selama PPKM Level 4, Mobilitas Warga Jakarta Turun Drastis Polisi melakukan pengecekan surat-surat di Pos PPKM Tapal Kuda, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (3/8). (ANTARA/HO-Twitter TMC Polda Metro Jaya)

MerahPutih.com - Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mulai dari Darurat, Mikro, hingga Level 4 masih terus dilakukan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengungkapkan selama PPKM berlangsung, volume kendaraan di tiga gerbang tol menuju Jakarta seperti Gerbang Tol Halim, Gerbang Tol Cililitan dan Gerbang Tol Cawang mengalami penurunan.

Baca Juga

Simak, Ini Sejumlah Aturan Perjalanan Selama Perpanjangan PPKM Level 4

"Kita bisa lihat dibandingkan dengan PPKM Mikro, PPKM Darurat, dan PPKM Level 4 di minggu pertama masih terjadi penurunan yang cukup signifikan," terang Sambodo di Jakarta, Rabu (4/8).

Namun, penurunan tidak berlangsung lama karena pada penerapan PPKM Level 4 di pekan kedua terjadi kenaikan mobilitas kendaraan. Adapun volume kendaraan pada pekan kedua PPKM Level 4 sama jumlahnya dengan sebelum dimulainya PPKM.

"Yang perlu diantisipasi bahwa memang terjadi peningkatan selama tiga hari terakhir, karena grafik ini memiliki keterkaitan dengan angka kasus COVID-19," imbuhnya.

Sambodo melanjutkan, penurunan volume kendaraan selama PPKM dapat menjadi tolak ukur dalam mengetahui keefektifan pembatasan mobilitas yang diterapkan selama ini.

Satlantas Jaksel melaksanakan Penyekatan arus lalu lintas dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 untuk pencegahan penyebaran Covid-19 di Jl. Kapten Tendean depan Kantor Pos Mampang Jaksel.
Satlantas Jaksel melaksanakan Penyekatan arus lalu lintas dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 untuk pencegahan penyebaran COVID-19 di Jl. Kapten Tendean depan Kantor Pos Mampang Jaksel. Foto: TMC Polda Metro Jaya

Selain itu, dia menyebut selama PPKM level 4 diberlakukan ada penurunan mobilitas di tempat-tempat umum.

"Penurunan terbesar ada di trans station, ada di terminal ada di stasiun di taman-taman, tempat olahraga, di taman-taman umum terjadi penurunan sampai minus 53 persen," beber Sambodo.

"Lalu minus 43 persen di tempat kerja dan di tempat retail turun 37 persen. Yang jadi kenaikan itu ada di permukiman perumahan yang memang ada kenaikan," sambungnya.

Sambodo mengatakan, tiga hari terakhir, pihaknya mencatat adanya kenaikan mobilitas warga. Hal itu dikhawatirkan akan berpengaruh kepada kenaikan penyebaran virus Corona di Jakarta.

"Yang harus diantisipasi bahwa ada peningkatan di 3 hari terakhir. Ini yang menjadi keprihatinan kita karena bagaimana hubungan antara grafik ini dengan angka (penyebaran) COVID-19," sebut Sambodo.

Sambodo menilai ada korelasi dari peningkatan mobilitas warga dengan kenaikan jumlah kasus positif COVID. Kenaikan mobilitas warga di PPKM level 4 ini dikhawatirkan akan berdampak pada penyebaran kasus COVID-19.

"Angka mobilitas dengan angka penambahan kasus harian maka sangat terlihat bagaimana korelasinya antara mobilitas itu sangat mempengaruhi perkembangan kasus COVID harian," katanya.

Kemudian, ia berharap agar masyarakat dapat terus patuh dan mengurangi mobilitas sehingga berdampak pada penurunan kasus COVID-19 khususnya di wilayah DKI Jakarta.

Angka ini jelas membuktikan bahwa saat mobilitas masyarakat meningkat maka seminggu kemudian angka COVID-19 meningkat.

"Begitupun sebaliknya, jika mobilitas turun angka ini pun kemudian juga turun," tutur Sambodo. (Knu)

Baca Juga

PPKM Level 4 Diperpanjang, Penyekatan 100 Titik Tetap Berlaku

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PPKM saat Nataru, Asita Jateng Sebut Tidak Berpengaruh pada Pariwisata
Indonesia
PPKM saat Nataru, Asita Jateng Sebut Tidak Berpengaruh pada Pariwisata

Wakil Ketua Asita Jawa Tengah, Daryono mengatakan, kebijakan PPKM Level 3 tidak semuanya berdampak pada pengelola wisata dan travel di Jawa Tengah.

Kemenaker Minta Anies Tetapkan UMP Sesuai PP 36/2021, Kenaikan 5,1 Persen Direvisi?
Indonesia
Kemenaker Minta Anies Tetapkan UMP Sesuai PP 36/2021, Kenaikan 5,1 Persen Direvisi?

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyarankan penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 sebesar 5,1 persen untuk direvisi.

Inflasi Kawasan Asia Bisa Tembus 3,7 Persen di 2022
Dunia
Inflasi Kawasan Asia Bisa Tembus 3,7 Persen di 2022

Kenaikan harga-harga komoditas yang lebih tajam dari perkiraan, ADB menaikkan perkiraan inflasi untuk kawasan ini menjadi 3,7 persen pada tahun 2022 dari perkiraan sebelumnya sebesar 2,7 persen.

Indonesia Usung Empat Prinsip Utama Arus Data Lintas Batas Negara
Indonesia
Indonesia Usung Empat Prinsip Utama Arus Data Lintas Batas Negara

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyampaikan, pemerintah mendorong empat prinsip utama yang meliputi keabsahan atau lawfullness, keadilan atau fairness, transparansi atau transparency, dan timbal balik atau reciprocity.

Indonesia Butuh Rp 308 Triliun Per Tahun Gerakan Ekonomi Hijau
Indonesia
Indonesia Butuh Rp 308 Triliun Per Tahun Gerakan Ekonomi Hijau

1.707 industri juga telah mendapatkan sertifikasi blue dan gold dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER), yang berdampak pada pengurangan Gas Rumah Kaca kurang lebih sebesar 93,83 juta ton dan pengurangan polutan sebesar 50,59 juta ton.

Pemindahan IKN Tahun 2024 Dinilai Terlalu Dini
Indonesia
Pemindahan IKN Tahun 2024 Dinilai Terlalu Dini

Terdapat prasyarat agar suatu kota memenuhi kriteria layak huni seperti tersedianya kebutuhan dasar perumahan yang layak, air bersih, jaringan listrik, sanitasi, ketercukupan pangan.

Ribuan Tenaga Honorer Terancam Pengangguran, DPRD Desak Gibran Konsultasi ke Pusat
Indonesia
Ribuan Tenaga Honorer Terancam Pengangguran, DPRD Desak Gibran Konsultasi ke Pusat

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akan menghapus status tenaga honorer di pemerintahan mulai 2023.

MA Tak Terima 'Judicial Review' Moeldoko Cs, Emil: Penyemangat untuk Mengabdi Kepada Rakyat
Indonesia
MA Tak Terima 'Judicial Review' Moeldoko Cs, Emil: Penyemangat untuk Mengabdi Kepada Rakyat

MA tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus objek permohonan

Motif Pengeroyok Ade Armando Masih Gelap
Indonesia
Motif Pengeroyok Ade Armando Masih Gelap

Dalam kasus ini, para tersangka dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun penjara.

Mantan Dirut Garuda Dijerat Pidana Dugaan Korupsi Penyewaan Pesawat
Indonesia
Mantan Dirut Garuda Dijerat Pidana Dugaan Korupsi Penyewaan Pesawat

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan Mantan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi SS sebagai ditetapkan sebagai tersangka.