Selama PPKM Darurat, Okupansi Hotel Jakarta Hanya 10 Persen Suasana Jakarta saat Idul Adha. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta mencatat tingkat hunian (okupansi) kamar hotel hanya 10 persen selama dua pekan penerapan PPKM Darurat.

Hotel yang masih bertahan di angka tinggi karena karena ikut program penginapan untuk nakes dan ikut program isoman bagj OTG.

Saat ini, dari sekitar 950 hotel di wilayah Jakarta, hanya ada 20 hotel yang terlibat dalam program hunian untuk tenaga kesehatan dan tempat isolasi mandiri (isoman) untuk orang tanpa gejala (OTG).

Baca Juga:

Tingkat Kunjungan Rendah, 555 hotel dan Penginapan di Kabupaten Bogor Masih Bertahan

"Mereka mungkin tetap mendapatkan tamu, tetapi sebagian besar hotel di Jakarta tidak ikut program itu," ujar Ketua PHRI Jakarta Sutrisno.

Sektor perhotelan diproyeksikan mengalami pemulihan pada 2023. Selama masa transisi dua tahun itu pelaku bisnis perhotelan dituntut berinovasi dengan berbagai kondisi dan teknologi.

Ia menegatakan, langkah jangka pendek, PHRI mengharapkan adanya "cost reduction" mengingat belum ada permintaan (demand) dari calon tamu hotel. Pemerintah diminta memberikan berbagai kelonggaran untuk sektor perhotelan.

Sedangkan untuk jangka panjang industri perhotelan perlu beradaptasi dengan intelijensi artifisial, menyiapkan paket-paket "staycation" keluarga, hingga mengedepankan aspek kesehatan sebagai nilai jual.

Isolasi di Hotel. (Foto: Antara)
Isolasi di Hotel. (Foto: Antara)

Ekonom senior Center of Reform on Economics (Core), Yusuf Rendy Manilet menilai, kebijakan memperpanjang PPKM Darurat dapat mengganggu aktivitas perekonomian nasional. Beberapa pos ekonomi selain industri akan mengalami dampak dari kebijakan tersebut, seperti jasa makanan minuman dan akomodasi.

Potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK pada jenis-jenis pekerjaan itu kemungkinan akan terjadi apabila pemerintah memperpanjang kebijakan PPKM. Guna menekan laju PHK, pemerintah dan pelaku usaha maupun industri perlu "burden sharing" beban yang ditanggung. Misalnya beban ongkos listrik atau air.

Ongkos lain yang bisa berbagi beban, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selama periode waktu PPKM dan setelahnya satu atau dua bulan dengan memberikan subsidi listrik atau insentif PBB. (*)

Baca Juga:

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Dukung Penuh PPKM Darurat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Pilwalkot Ternate
Indonesia
Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Pilwalkot Ternate

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak permohonan sengketa hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwalkot) Ternate Tahun 2020.

Pemerintah Tarik RUU KUHP Dari Prolegnas 2021
Indonesia
Pemerintah Tarik RUU KUHP Dari Prolegnas 2021

Pengeluaran tiga RUU disusul pula dengan usulan tiga RUU baru dari pemerintah. Tiga RUU usulan baru pemerintah.

Kawasan Puncak Macet, Tak Patuh Protokol Kesehatan Diminta Balik
Indonesia
Kawasan Puncak Macet, Tak Patuh Protokol Kesehatan Diminta Balik

Dari mulai gerbang Tol Ciawi menuju Puncak dan Sukabumi berlaku dua arah dengan kondisi ramai lancar.

Diskon Pajak Mobil Bikin Perusahaan Otomotif Tingkatkan Produksi
Indonesia
Diskon Pajak Mobil Bikin Perusahaan Otomotif Tingkatkan Produksi

Kementerian Perindustrian optimistis pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan baik, tepat sasaran, dan menguntungkan baik konsumen maupun sektor industri

Menkumham Tepis Tudingan Intervensi Pemerintah Terkait Kisruh Demokrat
Indonesia
Menkumham Tepis Tudingan Intervensi Pemerintah Terkait Kisruh Demokrat

Dengan keputusan ini, pemerintah seakan menepis tudingan yang dilontarkan Partai Demokrat yang menyebut adanya intervensi pemerintah dalam kisruh yang terjadi di partai berlambang mercy biru tersebut.

Kini, DPR Bagikan Draf RUU Lewat Email Saat Paripurna
Indonesia
Kini, DPR Bagikan Draf RUU Lewat Email Saat Paripurna

Mekanisme e-parlemen itu telah diluncurkan DPR RI beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 8 Oktober 2020.

DPR Sebut Permenperin No.3/2021 Berdampak Negatif untuk UMKM
Indonesia
DPR Sebut Permenperin No.3/2021 Berdampak Negatif untuk UMKM

Anggota DPR, Arteria Dahlan menyebut keberadaan Permenperin itu dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan UMKM dan industri makanan minuman (mamin).

Anak Buah Juliari Ungkap Legislator PDIP Ihsan Yunus Dapat Jatah 400 Ribu Kuota Bansos
Indonesia
Anak Buah Juliari Ungkap Legislator PDIP Ihsan Yunus Dapat Jatah 400 Ribu Kuota Bansos

"Saudara saksi pak Ihsan Yunus, saya diperintah pak menteri untuk memberikan kuota 400 ribu," kata Adi

Penceramah Yahya Waloni Dicokok, Polri Ingatkan Publik Jangan Gaduh
Indonesia
Penceramah Yahya Waloni Dicokok, Polri Ingatkan Publik Jangan Gaduh

Polri mengimbau kepada masyarakat tetap tenang, tidak gaduh

Tak Gelar Salat Idul Adha, Masjid Istiqlal Tetap Laksanakan Pemotongan Hewan Kurban
Indonesia
Tak Gelar Salat Idul Adha, Masjid Istiqlal Tetap Laksanakan Pemotongan Hewan Kurban

Pemotongan hewan kurban akan dilaksanakan secara terbatas