Selama PPKM Darurat, KSPI Ungkap Banyak Buruh Jadi Korban Terpapar COVID-19 Presiden KSPI Said Iqbal (Foto Facebook)

Merahputih.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memaparkan lebih dari 10 persen buruh di sektor manufaktur terkonfirmasi COVID-19.

Hal tersebut berdasarkan data dan informasi di lapangan di beberapa perusahaan baik padat karya ataupun padat modal di Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, Serang, Cilegon, Batam, Makassar, Gersik, Sidoarjo, Surabaya, Pasuruan, Medan, dan Semarang, Kendal dan beberapa daerah kawasan industri lainnya.

"Mereka bekerja di sektor manufaktur atau pengolahan baik padat karya labor intensif maupun kritikal intensif padat modal, lebih dari 10 persen buruh atau pekerjanya terpapar COVID-19," kata Said, dalam konferensi pers virtual, Kamis (15/7).

Baca Juga

Satpol PP DKI Sebut Banyak Tempat Hiburan Tutup Jam 9, Buka Lagi pada 11 Malam

Perusahaan bekerjasama dengan Satgas COVID-19 di wilayahnya dengan melakukan tes antigen dan dilanjutkan tes swab PCR yang dibiayai perusahaan. Salah satu contohnya perusaahan di kawasan Purwakarta, 1.700 buruhnya dilakukan tes ditemukan 400-an buruh reaktif dari tes antigen.

Kemudian perusahaan melanjutkan tes PCR dan didapat 200 buruh atau pekerja yang bekerja di perusahaan itu terpapar. Selain itu di daerah lainnya seperti di Bekasi, berdasarkan data KSPI, beberapa perusahaan elektronik multinasional pun mengalami hal yang sama.

Dari puluhan ribu tes yang dilakukan tes antigen dan dilanjutkan swab PCR hampir lebih dari 1.300 orang yang terpapar COVID-19. Selain itu perusahaan pabrik di Tangerang juga rata-rata 10 persen buruh ditemukan positif corona.

Lalu, di Tangerang di perusahaan labor intensif dijumpai rata-rata angka positif COVID-19 mencapai 10 persen. "Itu sangat mengkhawatirkan dan membayangkan kelangsungan dunia usaha dan nyawa buruh," katanya.

Said Iqbal menilai, PPKM Darurat tidak efektif meskipun dilakukannya penyekatan, karena perusahaan manufaktur tersebut masih bekerja 100 persen.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal khawatir "omnibus law" kluster ketenagakerjaan akan merugikan buruh. ANTARA/Muhammad Zulfikar

Sebab tidak mungkin pekerja yang bekerja di bidang produksi diberlakukan WFH 50 persen. Karena bagian produksi merupakan satu mata rantai yang tidak bisa dilakukan sebagian. Kecuali pekerja yang bekerja di bagian office.

"Data itu menunjukan itu kenapa penyebaran COVID sekarang klaster buruh atau klaster pabrik, karena tidak mungkin pabrik itu menjaga jarak dalam proses produksinya," katanya.

Ia mengharapkan kepada pemerintah agar menggunakan BPJS Kesehatan untuk mengakses para buruh yang isolasi mandiri karena COVID-19. Termasuk menjalankan program vaksinasi. Ia menilai jika BPJS Kesehatan digerakkan, akan lebih efektif.

Selain bisa tepat sasaran, Iqbal juga menyebut jaringan BPJS Kesehatan jauh lebih lengkap dibanding perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Kimia Farma.

“Karena BPJS jaringannya sangat lengkap, klinik-klinik jaringan BPJS Kesehatan bisa juga lakukan vaksinasi. Mereka (jaringan) tinggal tagih BPJS Kesehatan kalau sudah vaksinasi,” ujarnya.

Baca Juga

Langgar Aturan PPKM, Satpol PP Tutup 7 Rumah Makan dan 1 Tempat Karaoke

Apalagi hampir semua perusahaan berafiliasi dengan BPJS Kesehatan. Sehingga untuk mengakses para pekerja yang memerlukan layanan kesehatan khususnya karena dampak COVID-19 bisa lebih tepat sasaran.

Hanya saja, untuk menindaklanjuti saran tersebut maka pemerintah sebagai regulator harus membuat sebuah payung hukum agar BPJS Kesehatan bisa menjalankan fungsinya itu. “Buat Perpres atau Permenkes berikan jaminan obat dan vitamin kepada buruh yang isoman,” tuturnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Apresiasi Temuan dan Inovasi Buat Tangani Pandemi COVID-19
Indonesia
Jokowi Apresiasi Temuan dan Inovasi Buat Tangani Pandemi COVID-19

Dengan terus mengembangkan inovasi dan teknologi, BPPT dapat menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi nasional.

Data Sirekap KPU, Suara Idris Capai 56 Persen
Indonesia
Data Sirekap KPU, Suara Idris Capai 56 Persen

Keunggulan tersebut, dari jumlah suara yang masuk berasal 1.497 tempat pemungutan suara atau 37,29 persen dari total 4.015 TPS.

Diduga Sebar Hoaks dan Menghasut, Sejumlah Petinggi KAMI Dijadikan Tersangka
Indonesia
Diduga Sebar Hoaks dan Menghasut, Sejumlah Petinggi KAMI Dijadikan Tersangka

Polri menangkap 8 orang anggota Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di beberapa tempat terkait demo UU Cipta Kerja.

Waktu Terbatas, Gubernur Jatim Minta Warga Segera Daftar CPNS dan PPPK
Indonesia
Waktu Terbatas, Gubernur Jatim Minta Warga Segera Daftar CPNS dan PPPK

Tahun lalu hanya 1.817 lowongan CPNS dan pelamarnya mencapai 60 ribu. Kalau tahun ini bisa jadi akan tembus 100 ribu pelamar," tutur Nurkholis.

Anak Yatim Piatu karena COVID-19 Bakal Dapat Jaminan Pendidikan
Indonesia
Anak Yatim Piatu karena COVID-19 Bakal Dapat Jaminan Pendidikan

Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta bakal menjamin pendidikan anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal dunia akibat terpapar COVID-19.

Cucu Bung Karno: Kader PDIP Wajib Menangkan Eri Cahyadi-Armudji
Indonesia
Cucu Bung Karno: Kader PDIP Wajib Menangkan Eri Cahyadi-Armudji

Sebab, kemenangan di pilkada ini adalah soal marwah partai, dimana di Kota Pahlawan inilah Bung Karno dilahirkan.

BI Kantor Jatim Tiadakan Kas Keliling Untuk Penukaran Uang Lebaran
Indonesia
BI Kantor Jatim Tiadakan Kas Keliling Untuk Penukaran Uang Lebaran

Untuk penukaran uang kali ini layanan kas keliling ditiadakan. Sebab masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Masyarakat disarankan untuk tukar uang melalui perbankan.

NasDem Bungkam soal Status Connie Rahakundini di Partainya
Indonesia
NasDem Bungkam soal Status Connie Rahakundini di Partainya

Partai NasDem enggan mengomentari kritikan terhadap kadernya, Connie Rahakundini Bakrie, tentang pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) senilai Rp 1.760 triliun.

Pemprov DKI Upayakan Lahan Pemakaman Baru Korban COVID-19 di Jakut
Indonesia
Pemprov DKI Upayakan Lahan Pemakaman Baru Korban COVID-19 di Jakut

Tahap pertama seluas 8000 meter dari 2 hektare yang dapat menampung sekitar 1500 petak makam

KPK Cecar Gubernur Bengkulu Beri Rekomendasi Usaha Lobster Penyuap Edhy
Indonesia
KPK Cecar Gubernur Bengkulu Beri Rekomendasi Usaha Lobster Penyuap Edhy

KPK rampung memeriksa Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Bupati Kaur Gusril Pausi pada Senin (18/1) kemarin.