Selama Pandemi COVID-19, 1,7 Juta Anak Belum Diimunisasi Dasar Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Reisa Broto Asmoro dalam Siaran Sehat yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin (30/5/2022). ANTARA/Hreeloita Dharma Shanti

MerahPutih.com - Kondisi pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung dua tahun lebih berpengaruh terhadap imunisasi dasar terhadap anak.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Reisa Broto Asmoro menyebutkan, sekitar 1,7 juta anak Indonesia belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap pada periode tahun 2019-2021 atau selama masa pandemi COVID-19 berlangsung.

“Ini sangat berbahaya,” kata Reisa dalam Siaran Sehat yang diikuti di Jakarta, Senin (30/5).

Baca Juga:

Di Tengah Pelonggaran Penggunaan Masker, 242 Orang Terinfeksi COVID-19 Sehari

Reisa menuturkan, kondisi tersebut sangat membahayakan kesehatan anak-anak bangsa karena dapat memunculkan wabah baru atau mengakibatkan kefatalan seperti kematian.

Ditambah lagi, banyak penyakit-penyakit yang mulai bermunculan kembali di sekitar anak-anak. Seperti penyakit Tuberkulosis (TBC), campak, rubella, hepatitis, difteri, polio hingga meningitis.

“Makanya, penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau istilahnya kita sebut dengan PD3I ini sebenarnya dapat kita cegah dengan memberikan imunisasi,” ucap Reisa yang juga menjabat sebagai Duta Adaptasi Kebiasaan Baru itu, dikutip Antara.

Baca Juga:

Tambahan Kasus Harian COVID-19 di Bawah Angka 250, Satu Orang Meninggal

Dengan mempertimbangkan bahaya pada anak, Reisa menekankan setiap orang tua harus menyadari pentingnya imunisasi yang dapat memberikan proteksi pada anak-anak dari berbagai macam penyakit.

Banyaknya catatan sejarah mengenai imunisasi sudah membuktikan bahwa imunisasi dapat melindungi anak dari virus. Oleh karenanya, Reisa berharap seluruh orang tua menyertakan anaknya ke dalam program imunisasi.

Reisa juga meminta supaya keluarga dapat teredukasi dengan baik dan benar, serta memastikan setiap informasi yang diterima selalu berasal dari sumber yang terpercaya.

"Pastikan keluarga tidak termakan hoaks ataupun mitos-mitos seputar imunisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan menyebabkan kegaduhan," katanya.

Ia menyarankan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat mengenai imunisasi ini dari sumber yang terpercaya seperti Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan atau puskesmas setempat. (*)

Baca Juga:

Pengasuh Anak Kehilangan Orang Tua Akibat COVID-19 Bakal Dapat Dana PKH

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bjorka Bikin Resah Pemerintah
Indonesia
Bjorka Bikin Resah Pemerintah

Menkopolhukam Mahfud MD memastikan bahwa kebocoran data yang ramai diperbincangkan belakangan ini tidak terkait dengan data-data rahasia milik negara.

Jokowi Tiba di Tanah Air Setelah Kunjungan Kerja ke AS
Indonesia
Jokowi Tiba di Tanah Air Setelah Kunjungan Kerja ke AS

Dari Amerika Serikat, Presiden menyempatkan singgah di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, untuk bertakziah atas wafatnya Yang Mulia Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan.

Berkaca dari Pandemi, Jabar Butuh Puluhan Rumah Sakit dan Ribuan Puskesmas Baru
Indonesia
Berkaca dari Pandemi, Jabar Butuh Puluhan Rumah Sakit dan Ribuan Puskesmas Baru

Pascapandemi Pemda Provinsi Jabar akan meningkatkan akses pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat

Anggota DPR Singgung UU Cipta Kerja soal Kericuhan di PT GNI
Indonesia
Anggota DPR Singgung UU Cipta Kerja soal Kericuhan di PT GNI

Menurut Netty, dari sisi kebijakan, adanya Undang-Undang Cipta Kerja, yang dianggap mempermudah masuknya tenaga kerja asing (TKA) berpotensi melahirkan kecemburuan sosial di lapangan.

Persiapan KTT G20 Sudah 100 Persen, Luhut: Kita Bukan Bangsa Ecek-Ecek
Indonesia
Persiapan KTT G20 Sudah 100 Persen, Luhut: Kita Bukan Bangsa Ecek-Ecek

Perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 15-16 November mendatang.

Ketua DPD RI Minta Menteri Fokus Kerja Sesuai Bidang, Jangan Buat Gaduh
Indonesia
Ketua DPD RI Minta Menteri Fokus Kerja Sesuai Bidang, Jangan Buat Gaduh

ara menteri Kabinet Indonesia Maju diminta fokus bekerja sesuai bidangnya dan tidak mengurusi yang bukan ranah kerjanya. Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti, mengatakan, menteri yang menginvasi wilayah kerja lain, justru membuat kegaduhan yang memicu kemarahan rakyat.

[HOAKS atau FAKTA]: 200 Rudal Ditempatkan di Selat Malaka, Siap Gempur Malaysia
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: 200 Rudal Ditempatkan di Selat Malaka, Siap Gempur Malaysia

Berbagai video tersebut merupakan potongan dari video latihan TNI.

Tahun Depan Bantuan Kartu Lansia Jakarta Dikurangi hingga Setengahnya
Indonesia
Tahun Depan Bantuan Kartu Lansia Jakarta Dikurangi hingga Setengahnya

Pemerintah DKI Jakarta akan mengurangi uang bantuan pada Kartu Lansia Jakarta (KLJ) hingga Rp 300 ribu mulai tahun 2023 mendatang.

Wacana Penundaan Pemilu Jadi Skenario Perpanjang Masa Jabatan Presiden
Indonesia
Wacana Penundaan Pemilu Jadi Skenario Perpanjang Masa Jabatan Presiden

Rakyat patut melakukan perlawanan jika konstitusi ini terus digemborkan karena jelas-jelas melawan konstitusi dan hukum demokrasi bangsa Indonesia.

Komnas Perempuan Dorong UU TPKS Masukkan Pidana Penyiksaan Seksual
Indonesia
Komnas Perempuan Dorong UU TPKS Masukkan Pidana Penyiksaan Seksual

Komnas Perempuan mendorong Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) agar mengadopsi penyiksaan seksual sebagai salah satu tindak pidana kekerasan seksual.