Selama Pandemi Ada, PPKM Akan Terus Diberlakukan Pembatasan mobilitas di Jakarta. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah akan tetap mengambil kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berdasarkan level. Hal ini dilakukan selama COVID-19 masih menjadi pandemi.

"Saya jelaskan, selama COVID-19 masih menjadi pandemi, PPKM ini akan tetap digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan mobilitas dan aktivitas masyarakat," kata Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Senin (16/8).

Baca Juga:

PPKM Diperpanjang hingga 23 Agustus: Pengunjung Restoran Diizinkan Makan di Tempat

Jika situasi COVID-19 membaik, lanjut Luhut, tentunya level PPKM akan diturunkan ke level yang lebih rendah. Karenanya, evaluasi akan dilakukan setiap pekan, sehingga perubahan situasi dapat direspon dengan cepat.

Pemerintah juga baru saja melakukan perpanjangan PPKM di wilayah Jawa-Bali hingga 23 Agustus 2021.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan, wabah seperti pandemi COVID-19 saat ini mungkin akan muncul lagi di masa depan. Indonesia perlu meningkatkan sistem ketahanan kesehatan.

Vaksinasi. (Foto: Humas Kota Bandung)
Vaksinasi. (Foto: Humas Kota Bandung)

Budi mengatakan, virus Sars-Cov 2 penyebab COVID-19 muncul setelah virus Sars-Cov 1 penyebab sindrom pernapasan akut yang parah yang muncul tahun 2003 lalu.

"Virus ini SARS-CoV-2, artinya ada nomor 1 keluar di Tiongkok tahun 2002 dan 2003. Pada 17 tahun kemudian (2019) ada SARS-CoV-2 keluar. Nggak ada yang jamin SARS-CoV-3, SARS-CoV-4 nggak akan muncul, mungkin muncul di zaman kita, anak atau cucu kita. Tugas kita mempersiapkannya," kata Budi.

Dia menyebut, masyarakat kemungkinan akan hidup bersama COVID-19 hingga 5-10 tahun lagi, sebab virus sulit untuk dihilangkan namun bisa dikendalikan dengan protokol kesehatan dan vaksinasi.

"Mungkin akan berubah menjadi epidemi dan kita masih hidup dengan mereka selama bisa lima tahun, bisa 10 tahun, bisa juga lebih lama dari itu,” ucapnya.

Dalam satu tahun ke depan, Budi berjanji pemerintah akan fokus lebih kuat mengendalikan pandemi sehingga sistem kesehatan tidak kolaps dengan melakukan 3T, 3M, dan Vaksinasi COVID-19.

"Kita harus melakukan perubahan perilaku atau protokol kesehatan sering juga disebut 3M. Kita juga strategi yang kedua, harus melakukan deteksi dengan baik yaitu testing, lacak, dan isolasi,” tegasnya. (Knu)

Baca Juga:

Kebijakan Ganjil Genap saat PPKM Dinilai Kontraproduktif

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gelontorkan Rp 42 triliun, Smelter PT Freeport di Gresik Diklaim Jadi Yang Terbesar
Indonesia
Gelontorkan Rp 42 triliun, Smelter PT Freeport di Gresik Diklaim Jadi Yang Terbesar

Peresmian ini menandai dimulainya tahap konstruksi smelter, setelah sejumlah tahapan dilakukan termasuk Front-End Engineering Design, reklamasi dan penguatan lahan, serta rekayasa detail yang sudah dimulai sejak akhir 2018.

Satu Pos Penyekatan Larangan Mudik di Jabodetabek Dijaga 100 Personel Gabungan
Indonesia
Satu Pos Penyekatan Larangan Mudik di Jabodetabek Dijaga 100 Personel Gabungan

1.300 personel polantas diterjunkan di seluruh posko penyekatan larangan mudik

Polisi: Densus 88 Miliki Kemampuan Mengupas Aktivitas Terorisme
Indonesia
Polisi: Densus 88 Miliki Kemampuan Mengupas Aktivitas Terorisme

Densus kini menunggu perintah dari Kapolri

Jelang Idul Adha, 5 Gerbang Tol di Jatim Ditutup dan 315 Ruas Jalan Diperketat
Indonesia
Jelang Idul Adha, 5 Gerbang Tol di Jatim Ditutup dan 315 Ruas Jalan Diperketat

"Terutama menjelang Idul Adha ini, kita akan memperketat seluruh ruas jalan di Jatim. Ya ada sekitar 315 titik yang kita jaga ketat," tuturnya, Jumat (16/7).

Pemerintah Diminta Lebih Perhatikan Pasien COVID-19 Isoman
Indonesia
Pemerintah Diminta Lebih Perhatikan Pasien COVID-19 Isoman

Isolasi mandiri (isoman) dinilai menjadi solusi bagi pasien yang tidak memiliki penyakit penyerta (komorbid) di tengah keterbatasan ketersediaan rumah sakit.

Obok-Obok Probolinggo, KPK Sita Bukti Gratifikasi Pencucian Uang Bupati Puput
Indonesia
Obok-Obok Probolinggo, KPK Sita Bukti Gratifikasi Pencucian Uang Bupati Puput

Kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS) .

Kisruh Penunjukan Plh Gubernur, ASN Papua Diminta Tidak Ikut Demo
Indonesia
Kisruh Penunjukan Plh Gubernur, ASN Papua Diminta Tidak Ikut Demo

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut aksi demonstrasi yang digelar pada Senin (28/6) ini di Jayapura, akan ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

DPRD DKI Nilai Pemprov Salah Kaprah dalam Uji Emisi
Indonesia
DPRD DKI Nilai Pemprov Salah Kaprah dalam Uji Emisi

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta terus melakukan kegiatan uji emisi gas buang kendaraan bermotor sejak tahun lalu.

Jokowi Tinjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat Yang Ambruk
Indonesia
Jokowi Tinjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat Yang Ambruk

Sementara itu, berdasarkan laporan Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BNPB per 18 Januari 2021 pukul 20.00 WIB, tercatat 84 orang meninggal dunia akibat gempa ini.

PNS Kemensos Akui Karaoke di Club Raia dengan Penyuap Juliari Batubara
Indonesia
PNS Kemensos Akui Karaoke di Club Raia dengan Penyuap Juliari Batubara

PNS Kementerian Sosial (Kemensos) Robin Saputra mengakui pernah pergi bersama mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos Matheus Joko Santoso dan sopirnya Sanjaya ke Karaoke Raia di SCBD, Jakarta Selatan.