Selama COVID-19, Pemerintah Pastikan Uang Kuliah Tak Naik Ilustrasi - Bahaya virus corona yang mematikan. ANTARA/Shutterstock/am.

Merahputih.com - Pelaksana tugas Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Prof Nizam memastikan tidak ada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada saat pandemi COVID-19.

"Kemendikbud memastikan tidak ada kenaikan UKT pada masa pandemi COVID-19. Sesuai laporan, jika ada kampus yang menaikkan UKT, keputusan tersebut diambil sebelum masa pandemi dan diberlakukan kepada mahasiswa baru sesuai kemampuan ekonomi orang tua," ujar Nizam dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (3/6).

Baca Juga:

Upaya Bappenas Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19

Keputusan terkait UKT tidak boleh menyebabkan mahasiswa tidak dapat melanjutkan kuliah. Berdasarkan keputusan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) terdapat empat pilihan untuk mengatasi masalah UKT, yakni menunda pembayaran, mencicil pembayaran, mengajukan penurunan UKT, dan mengajukan bantuan finansial bagi yang berhak.

Semua mahasiswa di Kabupaten Sleman harus jalani rapid test sebelum mengikuti perkuliahan
Mahasiswa di Kabupaten Sleman harus lakukan rapid test sebelum mengikuti perkuliahan (MP/Teresa Ika)

Seluruh mekanisme pengajuan dan keputusan diatur oleh masing-masing PTN. Mahasiswa dapat mengajukan keringanan UKT kepada pimpinan PTN sesuai dengan prosedur yang berlaku pada masing-masing persegi.

"Pemerintah juga memfasilitasi pemberian bantuan KIP Kuliah bagi mahasiswa PTN dan PTS. Tahun in pemerintah mengalokasikan KIP Kuliah bagi 400.000 mahasiswa," jelas dia seperti dikutip Antara.

Baca Juga:

Masih Ditutup, Wisatawan Nekat Terobos Masuk ke Tempat Wisata di Gunung Kidul

Kemendikbud mengapresiasi perguruan tinggi yang memberikan bantuan pulsa kepada mahasiswa selama pembelajaran di rumah. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Siapkan 30 Ribu Vaksin COVID-19 Bagi Pekerja Seni
Indonesia
Anies Siapkan 30 Ribu Vaksin COVID-19 Bagi Pekerja Seni

Karena potensi keterpaparan ditekan melalui vaksin

[Hoaks atau Fakta]: Merokok Bisa Lawan Corona
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Merokok Bisa Lawan Corona

Setelah dilakukan penelusuran Mafindo, informasi tersebut dibantah oleh dokter spesialis paru Feni Fitriani, Ketua Pokja Masalah Rokok Perhimpunan Dokter Paru Indonesia.

Perjalanan Dinas Bidang Penindakan Tetap Gunakan Anggaran KPK
Indonesia
Perjalanan Dinas Bidang Penindakan Tetap Gunakan Anggaran KPK

"Untuk mengantisipasi timbulnya konflik kepentingan pada proses penanganan suatu perkara, kegiatan pada bidang penindakan tetap menggunakan anggaran KPK," kata Ali

Militer Myanmar Beredel 5 Perusahaan Media
Dunia
Militer Myanmar Beredel 5 Perusahaan Media

Dewan Militer Myanmar mencabut izin atau memberedel lima perusahaan media independen.

Pimpinan DPR Sebut Vaksinasi Keputusan Logis, Sekalipun Tergesa-gesa
Indonesia
Pimpinan DPR Sebut Vaksinasi Keputusan Logis, Sekalipun Tergesa-gesa

Dia berharap ketersediaan vaksin dalam waktu dekat secara bertahap dapat tersedia bagi seluruh elemen masyarakat

Pentingnya Peran Jurnalis Edukasi Masyarakat Melawan Hoaks di Medsos
Indonesia
Pentingnya Peran Jurnalis Edukasi Masyarakat Melawan Hoaks di Medsos

Bukan hanya orang awam, orang terpelajar pun bisa terbawa menyebarkan hoaks tanpa melihat latar belakang

Artis GA Jadi Tersangka Kasus Video Porno
Indonesia
Artis GA Jadi Tersangka Kasus Video Porno

"Hasil gelar perkara kemarin menaikan status saksi GA sebagai tersangka," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus

Strategi Jadi Alasan Partai Demokrat Sempat Daftarkan Logo Partai Atas Nama SBY
Indonesia
Strategi Jadi Alasan Partai Demokrat Sempat Daftarkan Logo Partai Atas Nama SBY

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, atas nama pribadi mendaftarkan nama dan logo partai ke Ditjen KI Kementerian Hukum dan HAM bulan lalu.

Jalur Puncak Bakal Ditutup Saat Tahun Baru, Ini Kata Polisi
Indonesia
Jalur Puncak Bakal Ditutup Saat Tahun Baru, Ini Kata Polisi

Penutupan jalur puncak juga guna mencegah penyebaran COVID-19

2,5 Juta Warga Jakarta Masih Belum Divaksin Dengan Berbagai Alasan
Indonesia
2,5 Juta Warga Jakarta Masih Belum Divaksin Dengan Berbagai Alasan

Sebagian besar warga yang belum mendapatkan vaksinasi karena tidak ingin vaksin. Dengan kondisi ini, harus diajak secara persuasif.