Selain Terlambat, Larangan Mudik Bikin Masyarakat Bingung Pengamat Politik Ujang Komarudin sebut kebijakan larangan mudik bikin masyarakat bingung (Foto: Dok Pribadi)

MerahPutih.Com - Pengamat politik Ujang Komarudin menilai kebijakan pelarangan mudik yang baru diputus Presiden Joko Widodo (Jokowi) cenderung terlambat.

Menurut Ujang, keterlambatan ini tak lepas dari tak konsisten dan sinkronnya antar lembaga pemerintahan.

Baca Juga:

Jokowi Melarang Warga Mudik, Demokrat: Sangat Terlambat

"Pemerintah selalu berubah-ubah kebijakannya. Menterinya bilang apa. Presidennya bilang apa," jelas Ujang kepada merahputih.com di Jakarta, Selasa (21/4).

Presiden Jokowi mengumumkan masyarakat untuk tidak mudik lebaran 2020
Presiden Jokowi saat memimpin ratas terkait penanganan Covid-19 di Tanah Air (Foto: antaranews)

Ujang melihat, kebijakan tersebut dikeluarkan lambat. Karena masyarakat sudah terlanjur banyak yang pulang.

"Masyarakat sudah banyak yang mudik. Karena dalam kondisi Corona seperti saat ini, hidup di Jabodetabek tidak terlalu menguntungkan," imbuh Ujang.

Sebab, jika memilih bertahan di ibu kota, mereka tak akan bisa menyambung hidup.

"Daripada mereka susah nyari makan di kota lebih baik mereka lebih awal pulang kampung," sebut Ujang.

Ujang juga menyebut, ada dampak buruk dari pelarangan mudik kali ini. Yakni terhadap para pekerja dan pemilik usaha yang mengandalkan jasa transportasi.

Seperti pengusaha rumah makan, supir, dan kenek bus dan transportasi lainnya akan terdampak.

"Karena mereka tidak dapat usaha. Tidak narik. Artinya tak dapat pemasukan. Jika tak dapat pemasukan, mereka dikhawatirkan tak bisa makan. Belum lagi dengan keluarganya," terang founder Indonesia Political Review ini.

Ujang mendesak mereka mestinya harus dapat bantuan pemerintah.

"Solusinya, pemerintah harus siapkan anggaran dan memberikan kompensasi. Baik pada supir dan kenek. Begitu juga pada masyarakat yang tak boleh mudik. Karena mereka juga sedang hidup dalam kesusahan," tutup Ujang.

Baca Juga:

Jumlah Orang Dalam Pengawasan di Indonesia Nyaris Tembus 200 Ribu

Sebelumnya keputusan larangan mudik ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video, Selasa (21/4).

Jokowi beralasan masih banyak masyarakat perantauan yang bersikeras untuk mudik.

Padahal ini dikhawatirkan akan menjadi medium penularan Covid-19 di desa-desa sebab para perantau dianggap merupakan orang yang tinggal di episentrum virus corona di Indonesia.(Knu)

Baca Juga:

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan PT SIM Terhadap Pemprov NTT

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kejanggalan di Balik Kaburnya Terpidana Mati asal Tiongkok dari Lapas Tangerang
Indonesia
Kejanggalan di Balik Kaburnya Terpidana Mati asal Tiongkok dari Lapas Tangerang

kejanggalan yang ditemukan penyidik kepolisian antara lain tidak terdeteksinya kegiatan penggalian Cai yang berlangsung selama delapan bulan oleh petugas Lapas

[Hoaks atau Fakta]: Perusahaan Anak Jokowi Dapat Proyek Rp200 Miliar
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Perusahaan Anak Jokowi Dapat Proyek Rp200 Miliar

Cuitan tersebut dibagikan oleh akun Twitter Jara_Mbojo (twitter.com/umaralims) pada 18 April 2020.

Awasi Penyebaran Virus Corona, Kementerian Kesehatan Periksa 227 Pasien
Indonesia
Awasi Penyebaran Virus Corona, Kementerian Kesehatan Periksa 227 Pasien

Kementerian Kesehatan sedang memeriksa 227 orang yang masuk dalam kategori pasien dalam pengawasan (PDP) terkait virus corona jenis baru (COVID-19).

KPK Apresiasi MA Tolak Kasasi Adik Ketum PAN Zulkifli Hasan
Indonesia
KPK Apresiasi MA Tolak Kasasi Adik Ketum PAN Zulkifli Hasan

Majelis hakim menyatakan Zainudin Hasan tetap dihukum 12 tahun pidana penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan

Panduan Menkes Soal 'New Normal' Justru Jadi Alasan untuk Longgarkan PSBB
Indonesia
Panduan Menkes Soal 'New Normal' Justru Jadi Alasan untuk Longgarkan PSBB

Tanpa ada keputusan itu, hal-hal yang diatur itu sudah diketahui banyak orang

Fedrik Meninggal, Kejari Jakut Ditutup
Indonesia
Fedrik Meninggal, Kejari Jakut Ditutup

Kejaksaan Negeri Utara tidak akan membuka pelayanan umum sementara.

Sultan HB X Sebut Protokol Kesehatan Harus Mendukung Kebangkitan Ekonomi
Indonesia
Sultan HB X Sebut Protokol Kesehatan Harus Mendukung Kebangkitan Ekonomi

Dua kegiatan tersebut harus bisa saling melengkapi dan mendukung.

Geger Gugatan Warisan Anak dari Pendiri Sinar Mas
Indonesia
Geger Gugatan Warisan Anak dari Pendiri Sinar Mas

"Jadi pada dasarnya Sinar Mas tidak ada sangkut pautnya dalam persoalan keluarga Bapak Eka TjiptaWidjaja dalam kasus gugatan ini," ujar Managing Director Sinar Mas Gandi Sulistiyanto..

 Wapres Kiai Ma'ruf Ingatkan Para Khatib Sampaikan Pesan Khotbah yang Toleran
Indonesia
Wapres Kiai Ma'ruf Ingatkan Para Khatib Sampaikan Pesan Khotbah yang Toleran

"Radikalisme itu melahirkan sikap terorisme, yang dimulai dari sikap intoleran atau ananiyah. Jangan sampai khatib mengobarkan sikap-sikap seperti itu, itu gaduh nanti umat.

Usai Ditutup Anies, Kafe Terbalik Coffee Belum Bayar Denda Progresif
Indonesia
Usai Ditutup Anies, Kafe Terbalik Coffee Belum Bayar Denda Progresif

Kepala Satpol PP DKI, Arifin mengatakan, manajemen Terbalik Coffe hingga kini belum membayar denda progresif tersebut.