Selain Purnomo, PKS Lirik Dua Cucu Paku Buwono XII Lawan Gibran Putri Woelan Sari Dewi yang merupakan cucu PB XII Keraton Surakarta. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - DPD PKS terus berusaha keras membentuk koalisi dan mengusung bakal calon Wali Kota Solo lain untuk melawan pasangan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa. Sejumlah nama calon sudah sudah dikantongi untuk dilakukan penjaringan.

Ketua DPD PKS Solo Abdul Ghofar Ismail mengungkapkan, partai telah melakukan penjaringan nama-nama calon, di antaranya Achmad Purnomo, Putri Woelan Sari Dewi, dan Syailendra.

Baca Juga:

DPD PKS Geram Sekretaris F-PKS DPRD Solo Belot Dukung Gibran

"Sosok Purnomo merupakan mantan rival Gibran. Sedangkan Putri Woelan Sari Dewi, dan Syailendra keduanya adalah cucu dari mendiang Raja Keraton Kasunanan Surakarta Pakubuwono XII," ujar Gofar, Kamis (30/7).

Selain nama ketiga orang tersebut, kata dia, juga ada sosok seorang jenderal purnawirawan dari Jakarta. Namun, Ghofar masih enggan menyebutkan namanya.

"Pokoknya ada satu nama sosok seorang jenderal purnawirawan. Saya optimistis bisa mengusung cawali sendiri untuk melawan Gibran-Teguh," kata dia.

Ketua DPD PKS Solo, Abdul Ghofar Ismail. (MP/Ismail)
Ketua DPD PKS Solo Abdul Ghofar Ismail. (MP/Ismail)

Gofar mengatakan, PKS Solo tidak hanya menjaring nama-nama calon, tetapi juga sedang mengalang koalisi mengingat PKS hanya punya lima kursi dan masih kekurangan empat kursi lagi. Termasuk jika Purnomo tidak bersedia dicalonkan ada calon lain yang mau diusung.

"Kami masih meyakini ada peluang dukung caalon lain di sisa waktu pendaftaran di KPU. Apalagi partai seperti Golkar, PAN, dan Gerindra dengan masing-masing punya tiga kursi belum resmi dukung Gibran-Teguh," pungkasnya.

Baca Juga:

Gibran-Teguh Tebar Pesona, Kenakan Baju Seragam Politik Bergambar Naik Banteng

Di sisi lain, DPD PKS Solo akhirnya menjatuhkan sanksi pada anggota DPRD dari partai itu Didik Hermawan atas tindakannya memakai baju "Indonesia Raya", saat rapat paripurna di DPRD Solo, Rabu (29/7). Selama ini, baju tersebut identik dengan pendukung cawali Gibran Rakabuming Raka.

Sanksi yang dijatuhkan tersebut berupa pencopotan jabatan sebagai sekretaris F-PKS DPRD Solo. Jabatan Didik digantikan oleh anggota DPRD lainnya yakni Muhadi.

"Sanksi pencopotan (Didik) sebagai sekretaris fraksi ini berlaku sampai tahun ke depan. Dia (Didik) juga dilarang memakai baju relawan Gibran dalam forum resmi kedewanan," ketua FPKS Asih Sunjoto Putro pada Merahputih.com, Kamis (30/7).

Sekretaris FPKS DPRD Solo, Didik Hermawan (kanan) memakai baju pendukung Gibran, Rabu (29/7). (MP/Ismail)
Sekretaris FPKS DPRD Solo, Didik Hermawan (kanan) memakai baju pendukung Gibran, Rabu (29/7). (MP/Ismail)

Asih mengungkapkan pemberian sanksi dilakukan setelah DPD PKS dan FPKS melakukan klarifikasi pada Didik di ruangan FPKS di DPRD Solo, Kamis pagi. Didik telah mengakui perbuatannya dan meminta maaf.

"Sanksi yang dijatuhkan tersebut merupakan konsekuensi dari perbuatan yang bersangkutan. Peristiwa ini juga menjadi perhatian kader DPD PKS dan khususnya anggota DPPRD PKS agar tidak sembrono dalam bersikap dan berbuat di forum resmi," papar dia.

Dikonfirnasi, Didik Hermawan mengaku siap menerima saksi yang dijatuhkan DPD PKS atas dirinya. Ia juga meminta maaf kepada umat dan kader, dan simpatisan PKS.

"Saya minta maaf jika diaggap bersalah. Saya siap menerima konsekuensi apapun dari partai," tutup Didik. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Ketum PAN Beberkan Alasan Dukung Gibran dan Bobby di Pilkada 2020

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Khofifah Ajak NU Wujudkan Komitmen Kebangsaan Lewat Santri
Indonesia
Khofifah Ajak NU Wujudkan Komitmen Kebangsaan Lewat Santri

Santri akan menjadi pemimpin masa depan

Polisi Awasi Ketat Protokol Kesehatan di Masjid dan Lokasi Penyembelihan Hewan Kurban
Indonesia
Polisi Awasi Ketat Protokol Kesehatan di Masjid dan Lokasi Penyembelihan Hewan Kurban

Petugas memastikan para jamaah mematuhi protokol kesehatan di tengah ancaman COVID-19.

Puan Janji Pembahasan RUU Ciptaker Transparan
Indonesia
Puan Janji Pembahasan RUU Ciptaker Transparan

Puan Maharani berjanji, pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dilakukan transparan

 Komisi III Sebut Stafsus Andi Taufan Offside, Jokowi Diminta Turun Tangan
Indonesia
Komisi III Sebut Stafsus Andi Taufan Offside, Jokowi Diminta Turun Tangan

"Saya melihat langkah yang dilakukan Staf Khusus Presiden Jokowi Bidang Ekonomi dan Keuangan, Andi Taufan Garuda Putra sudah offside," kata Aboe Bakar

Djoko Tjandra Divonis 2,5 Tahun Penjara Atas Kasus Surat Jalan Palsu
Indonesia
Djoko Tjandra Divonis 2,5 Tahun Penjara Atas Kasus Surat Jalan Palsu

Djoko Tjandra dinyatakan terbukti bersalah menyuruh melakukan tindak pidana memalsukan surat secara berlanjut.

Ini Kronologi Bekas Kepala BPN Bali Bunuh Diri Pakai Pistol di Toilet Kejati
Indonesia
Ini Kronologi Bekas Kepala BPN Bali Bunuh Diri Pakai Pistol di Toilet Kejati

Tersangka korupsi bekas Kepala BPN Bali sebelum bunuh diri sempat salat magrib dan buka puasa sunah.

KPK: Surat Tugas dan Edaran di Papua Palsu
Indonesia
KPK: Surat Tugas dan Edaran di Papua Palsu

KPK menerima informasi mengenai surat tugas dan surat edaran yang mengatasnamakan KPK di wilayah Provinsi Papua.

Potensi Penyalahgunaan Wewenang Petahana Lebih Besar Ketimbang Anggota Dewan
Indonesia
Potensi Penyalahgunaan Wewenang Petahana Lebih Besar Ketimbang Anggota Dewan

DPR berpandangan syarat mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah seharusnya hanya berlaku untuk PNS, TNI, Polri

Penutupan Candi Prambanan dan Borobudur Diperpanjang hingga 11 April
Indonesia
Penutupan Candi Prambanan dan Borobudur Diperpanjang hingga 11 April

Penutupan adalah salah satu usaha untuk menekan laju penderita corona di wilayah DIY.

Soroti Kebrutalan John Kei, Bamsoet Tantang Polri Tindak Oknum Beking Preman
Indonesia
Soroti Kebrutalan John Kei, Bamsoet Tantang Polri Tindak Oknum Beking Preman

Bamsoet mendukung sikap tegas aparat Kepolisian yang sudah berupaya memberantas aksi kriminalisme dan premanisme tanpa pandang bulu.