Selain Prasetijo, Propam Cari Keterlibatan Anggota Lain Terkait Djoko Tjandra Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono di Bareskrim. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Setelah Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo dicopot dari jabatannya, penyidik Propam terus menyelidiki anggota kepolisian lainnya yang diduga terlibat dalam penerbitan surat jalan untuk buronan kelas kakap Djoko Tjandra.

"Akan diproses sesuai hukum yang berlaku,“ kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Prabowo Argo Yuwono ketika dikonfirmasi, Kamis (16/7).

Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menegaskan, siapa pun yang terlibat dalam kasus keluarnya surat jalan Djoko Tjandra pasti akan ditindaklanjuti Kapolri. "Siapa pun nanti kalau yang terlibat pasti ditindak lanjuti,” ujar Argo.

Baca Juga:

Menteri Edhy Janji Tidak Babat Hutan Mangrov Demi Tambak

Dalam setiap kesempatan, kata Argo, Kapolri Jenderal Idham Azis, berkomitmen memberikan penghargaan ataupun hukuman kepada anggota sesuai apa yang mereka lakukan.

“Begitu dengan anggota yang melakukan pelanggaran akan diberikan hukuman sesuai ketentuan yang berlaku,” tutup jenderal polisi bintang dua itu.

Djoko Tjandra
Terdakwa kasus Bank Bali sekaligus Dirut PT Era Giat Prima, Djoko S Tjandra mendengarkan tuntutan jaksa penuntut umum dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Rabu (23/2/2000). (ANTARA FOTO/Maha Eka Swasta/mp/aa).

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis mencopot Brigjen Prasetijo Utomo dari jabatannya setelah menerbitkan Surat Jalan untuk Djoko Tjandra. Surat jalan tersebut diklaim atas inisiatif sendiri dan tanpa sepengetahuan pimpinan.

Selain dicopot dari jabatannya sebagai sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) Bareskrim Polri, Prasetijo ditahan selama 14 hari dalam rangka pemeriksaan oleh Divpropam Polri. (Knu)

Baca Juga:

WP KPK: Harapan Keadilan Kasus Teror Novel Baswedan Ada di Tangan Hakim

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jadi Kapolri, Komjen Listyo Harus Hapus Aturan Diskriminatif bagi Anggota Polri
Indonesia
Jadi Kapolri, Komjen Listyo Harus Hapus Aturan Diskriminatif bagi Anggota Polri

Presiden Joko Widodo bakal melantik Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.

Krisis Ruang Perawatan COVID-19, Wagub DKI Janji Akan Tambah
Indonesia
Krisis Ruang Perawatan COVID-19, Wagub DKI Janji Akan Tambah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menambah rumah sakit rujukan COVID-19 bila nantinya pasien corona sudah tidak bisa ditampung.

Kemenhub Galau Putuskan Tarif Baru Bus Batik Solo Trans
Indonesia
Kemenhub Galau Putuskan Tarif Baru Bus Batik Solo Trans

"Tarif BST tersebut sejauh ini masih kami kaji dengan menyesuaikan kemampuan masyarakat Solo," ujar Yani.

[HOAKS atau FAKTA]: Shopee Bagikan Cashback Rp2 Juta bagi Pemilik Aplikasi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Shopee Bagikan Cashback Rp2 Juta bagi Pemilik Aplikasi

Beredar pesan melalui WhatsApp yang mengatasnamakan Shopee terkait pemberian cashback kepada pengguna aplikasi senilai Rp2 juta

Luhut: Capaian Penurunan Mobilitas Warga PPKM Darurat Meleset dari Target
Indonesia
Luhut: Capaian Penurunan Mobilitas Warga PPKM Darurat Meleset dari Target

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diklaim mampu mengecilkan mobilitas warga beraktivitas.

Para Jawara Tersangka Korupsi Terlama yang Belum Ditahan KPK
Indonesia
Para Jawara Tersangka Korupsi Terlama yang Belum Ditahan KPK

Selain RJ Lino, rupanya terdapat tiga pihak lain yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka namun hingga kini belum ditahan.

Pemprov DKI Terapkan Kawasan Rendah Emisi di Wista Kota Tua, PKL Bakal Ditata
Indonesia
Pemprov DKI Terapkan Kawasan Rendah Emisi di Wista Kota Tua, PKL Bakal Ditata

Kendaraan pribadi, angkutan barang, dan angkutan umum non TJ tidak diperkenankan melalui ruas jalan LEZ

[Hoaks atau Fakta]: 1 Juta Vaksin Kiriman AS ke Indonesia Hilang
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: 1 Juta Vaksin Kiriman AS ke Indonesia Hilang

Kedatangan vaksin tersebut merupakan dukungan kerja sama Amerika Serikat melalui jalur multilateral COVAX Facility. Pada tahap pertama, sebanyak 3.000.060 dosis vaksin Moderna tiba pada Ahad lalu, 11 Juli 2021.

MK Pastikan Penganugerahan Bintang Mahaputera Tak Pengaruhi Independensi
Indonesia
MK Pastikan Penganugerahan Bintang Mahaputera Tak Pengaruhi Independensi

Kedepan, penghargaan demikian justru semakin menguatkan dan memantapkan prinsip independensi

PDIP Kritisi Program Pendidikan Anies dalam APBD 2021
Indonesia
PDIP Kritisi Program Pendidikan Anies dalam APBD 2021

DPRD DKI Jakarta menargetkan minggu ini selesai pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021.