Sekwan Positif COVID-19, Karyawan DPRD DKI Diminta Tes Corona Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta. (ANTARA/Ricky Prayoga)

MerahPutih.com - Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan (Sekwan) Hadameon Aritonang dinyatakan terpapar virus COVID-19. Kini Dame, panggilan akrabnya, tengah menjalani perawatan di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat.

Untuk menekan penyebaran virus corona, Pimpinan DPRD DKI meminta staf dan karyawan Dewan Parlemen Kebon Sirih yang kontak erat dengan Sekwan untuk segera tes COVID-19.

"Semua karyawan dan staf yang berinteraksi erat agar cek kesehatan," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi di Jakarta, Senin (4/1).

Baca Juga:

PSBB Transisi Diperpanjang, Berikut Perkembangan Terkini COVID-19 di Jakarta

Sambung Suhaimi, per hari ini, 4 Januari 2021, gedung DPRD DKI ditutup sementara untuk dilakukan penyemprotan cairan disinfektan.

"Kantor ditutup untuk sementara waktu untuk treatment dan penyemprotan," terang politikus PKS ini.

DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)
DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

Kemudian Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta kepada masyarakat untuk mendoakan Sekwan dan pasien COVID-19 lainnya semoga cepat sembuh. Saat ini, mereka tengah berjuang melawan virus corona.

"Semoga lekas diberikan kesembuhan, kepulihan dan kesehatan agar dapat beraktivitas kembali. Aamiin," tulis Prasetyo di aku Twitter-nya @prasetyoEdi_.

Baca Juga:

Imbas Libur Natal-Tahun Baru, 55 RW di Jakarta Masuk Zona Rawan COVID-19

Prasetyo juga meminta agar tim pelayanan kesehatan karyawan dan dinkes melakukan tracing, testing, dan treatment (3T). Hal ini penting untuk mencegah penularan COVID secara masif di ibu kota.

"Saya sudah minta 3T diintensifkan untuk mencegah penyebaran lebih luas," sambungnya. (Asp)

Baca Juga:

Sekretaris Dewan Terkena COVID, DPRD DKI Kembali Ditutup

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Disebut Pelanggaran HAM, Langkah Polisi Tembak Laskar FPI Dinilai Ada Dasarnya
Indonesia
Disebut Pelanggaran HAM, Langkah Polisi Tembak Laskar FPI Dinilai Ada Dasarnya

Komnas HAM telah melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa penembakan enam laskar FPI akhir Desember 2020 lalu.

 Erick Thohir Dorong BUMN Bio Farma Kembangkan Vaksin Corona
Indonesia
Erick Thohir Dorong BUMN Bio Farma Kembangkan Vaksin Corona

"Yang pasti BUMN farmasi yakni Bio Farma akan (didorong) untuk siap membuat vaksin dan kalau sudah ada akan mereka coba," ujar Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga

Perhitungan Belum Rampung, Demo Bermunculan di AS
Dunia
Perhitungan Belum Rampung, Demo Bermunculan di AS

Para pendukung Presiden Donald Trump menuju ke sebuah pusat penghitungan suara di Detroit, Michigan, untuk menuntut dihentikannya penghitungan suara.

Kemendagri Temukan Anggaran Janggal APBD 2021, DPRD DKI: Ngomong Tuh Dipilah
Indonesia
Kemendagri Temukan Anggaran Janggal APBD 2021, DPRD DKI: Ngomong Tuh Dipilah

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menanggapi pernyataan Kementerian Dalam yang menyebut ada anggaran janggal dalam pos-pos kegiatan Legislator Kebon Sirih dalam RAPBD 2021.

Pelanggar Lalu Lintas di Jakarta Mayoritas Nyelonong di Jalur Busway dan Lawan Arah
Indonesia
Pelanggar Lalu Lintas di Jakarta Mayoritas Nyelonong di Jalur Busway dan Lawan Arah

Jumlah pelanggar jenis ini terdiri dari kendaraan roda empat dan dua.

3 Hari Operasi, Denda Pelanggar Protokol Kesehatan di Jatim Capai Rp133 Juta
Indonesia
3 Hari Operasi, Denda Pelanggar Protokol Kesehatan di Jatim Capai Rp133 Juta

Operasi juga menuai 5.390 sanksi sosial serta denda administratif 2.382 kali.

MUI Minta SKB Tiga Menteri Soal Seragam Sekolah Direvisi
Indonesia
MUI Minta SKB Tiga Menteri Soal Seragam Sekolah Direvisi

MUI menekankan agar aturan SKB Tiga Menteri ini dibatasi pada pihak yang berbeda agama.

Pemerintah Diminta Prioritaskan Perbaikan Data Penerima Bansos
Indonesia
Pemerintah Diminta Prioritaskan Perbaikan Data Penerima Bansos

Data penerima yang valid merupakan modal utama agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran.

Berantas Terorisme dan Radikalisme, Pemda Diminta Tingkatkan Kesejahteraan Warga
Indonesia
Berantas Terorisme dan Radikalisme, Pemda Diminta Tingkatkan Kesejahteraan Warga

Pemerintah Pusat dan Daerah yang terlibat melakukan pembangunan, baik fisik maupun non fisik, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Kejagung Usut Tindak Pidana Jaksa Pinangki di Kasus Pelarian Djoko Tjandra
Indonesia
Kejagung Usut Tindak Pidana Jaksa Pinangki di Kasus Pelarian Djoko Tjandra

"Kami dalami adanya dugaan tersebut, apakah nanti jadi peristiwa pidana atau bukan," tutur Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono