Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah

Aktivitas MPLS Siswa-siswi Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 (MP/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pemerintah meluncurkan program Sekolah Rakyat sebagai upaya memberikan akses pendidikan gratis kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, dengan tujuan utama menekan angka putus sekolah.

Program ini dirancang untuk mencetak lulusan berkarakter unggul, memiliki keterampilan hidup, pola pikir positif, dan nilai-nilai luhur yang diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan dalam keluarga.

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menjelaskan bahwa program ini diharapkan menjadi solusi yang lebih efektif dibandingkan bantuan tunai.

Baca juga:

Mensos Tidak Bakal Tolerir 3 Dosa Besar di Sekolah Rakyat, Pastikan Sanksi Tegas

“Program seperti bantuan tunai yang sebelumnya dilakukan pemerintah memang tidak berdampak signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan. Dengan demikian, Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi jawaban untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia,” ujarnya.

Visi dari program Sekolah Rakyat adalah membentuk agen-agen perubahan dari keluarga miskin melalui pendidikan berkualitas untuk memutus transmisi kemiskinan.

Misinya mencakup pemberian pendidikan yang mumpuni untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, menanamkan jiwa pantang menyerah dan gigih, menumbuhkan jiwa kepemimpinan serta rasa cinta tanah air, dan memperkuat rasa percaya diri serta budi pekerti.

Baca juga:

Prabowo Sebut Lulusan Sekolah Rakyat Bisa Angkat Keluarga Keluar dari Kemiskinan

Program Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

“Fokus dari Sekolah Rakyat ini dari SD hingga SMA yang mengutamakan keluarga dari kategori miskin, sehingga akan berdampak banyak terhadap peningkatan kualitas SDM," jelas dia.

Kurikulum Sekolah Rakyat terdiri dari tiga program utama, yaitu program persiapan, program akademik, dan program asrama. Program akademiknya mengikuti standar nasional, termasuk kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Sementara itu, program persiapan berfokus pada kesiapan fisik, mental, dan akademik peserta didik.

#Sekolah #Sekolah Gratis #Sekolah Rakyat #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Berita Foto
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Indonesia
Kemensos Dukung Kehadiran Shadow Teacher di Sekolah Rakyat, Bantu Dampingi Siswa Disabilitas
Guru pendamping ini punya peranan yang penting bagi siswa disabilitas.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Kemensos Dukung Kehadiran Shadow Teacher di Sekolah Rakyat, Bantu Dampingi Siswa Disabilitas
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Bagikan