Sekolah Negeri Wajibkan Pakai Hijab, PSI Minta Tindak Tegas Diskriminasi Ilustrasi. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/YU

MerahPutih.com - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta diminta untuk menelusuri dugaan diskriminasi yang terjadi di salah satu sekolah negeri, yang mewajibkan siswinya menggunakan jilbab.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo menegaskan, tidak ada aturan di sekolah negeri mengharuskan siswinya menggunakan hijab.

"Laporan tentang ada sekolah negeri yang mewajibkan pemakaian hijab harus ditangkap serius oleh Disdik. Segera diinvestigasi apakah aduan itu benar. Sekolah, apalagi sekolah negeri, harus bebas dari diskriminasi,” kata Ara, sapaan akrab Anggara, Rabu (3/8).

Baca Juga:

Cuaca Jakarta: Sebagian Wilayah Hujan pada Rabu Siang hingga Malam

Ara berharap Disdik dapat berperan aktif memberantas tindak diskriminasi. Menurutnya, perlu ada pengawasan terhadap indikasi-indikasi diskriminasi dan intoleransi di sekolah.

"Karena jika dibiarkan berkembang akan berbahaya bagi generasi masa depan kita," tambah Ara.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI ini menegaskan, sekolah seharusnya menjadi tempat menciptakan peserta didik dengan karakter toleran.

"Sekolah bukan hanya untuk mendidik secara akademik, tapi yang terpenting menciptakan peserta didik yang berkarakter baik, salah satunya menjadi manusia yang toleran," tutup Ara.

Baca Juga:

88rising Umumkan Head in The Clouds Jakarta 2022, Catat Tanggalnya

Sebelumnya, anggota Komisi E DPRD DKI Bidang Pendidikan Ima Mahdiah mendapatkan laporan bahwa terdapat dua sekolah di DKI yang mewajibkan siswinya memakai jilbab.

Informasi tersebut ia ketahui ketika akan membagikan baju seragam sekolah ke siswa. Namun, terkagetnya dia, seragam yang ingin diberikan semuanya berlengan panjang atau seragam yang biasa digunakan siswa berjilbab.

Berdasarkan laporan yang dia terima, ucap Ima, siswi yang diwajibkan memakai jilbab hanya yang beragama Islam.

Dua sekolah yang wajibkan jilbab yakni SD di Grogol, Jakbar dan SMP di Jaksel.

"Jadi pertama waktu itu aku lagi ngasih seragam ke siswa-siswa, cuma yang beli seragam kan staf saya ya. Saya cek kok seragamnya panjang semua, terus infonya bahwa ini sekolah negeri atau madrasah. Ya terus dibilangnya ini sekolah negeri. Akhirnya kita kunjungan," kata Ima di Jakarta Selasa (2/8).

Saking penasarannya, politikus PDI Perjuangan ini akhirnya menggali keterangan dari orang tua siswa ketika akan memberikan seragam sekolah. Tak disangka, dari keterangan wali murid pihak sekolah mewajibkan siswinya pakai kerudung.

Lanjut dia, pihak sekolah menyampaikan aturan wajib berjilbab hanya secara lisan.

"Sambil kunjungan ke beberapa (orang) ngasih seragam, si ibu itu yang saya kasih seragam bilang, 'Bu, kok ini masih SD negeri kok panjang semua?'. 'Ya memang harus begini, Bu'. Terus saya bilang, 'Apa itu diperintahkan?'. 'Wajib, Bu'. Saya bilang, 'Ada enggak keterangannya bahwa secara tertulis?'. 'Enggak ada, cuma dibilangin saja'," papar dia. (Asp)

Baca Juga:

Ketua DPRD Telusuri Tender Halte TransJakarta Balai Kota yang Ambruk

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DLH DKI Cabut Izin PT Karya Citra Nusantara Marunda
Indonesia
DLH DKI Cabut Izin PT Karya Citra Nusantara Marunda

DLH DKI mencabut izin lingkungan PT Karya Citra Nusantara (KCN)

Wagub DKI Cari Tempat Lain untuk Citayam Fashion Week
Indonesia
Wagub DKI Cari Tempat Lain untuk Citayam Fashion Week

Ahmad Riza Patria mencari alternatif untuk remaja melakukan peragaan busana untuk Citayam Fashion Week selain di Dukuh Atas.

Marak Aksi Tolak Kenaikan BBM, Gibran: Saya Tidak Melarang Silakan Sampaikan Aspirasi
Indonesia
Marak Aksi Tolak Kenaikan BBM, Gibran: Saya Tidak Melarang Silakan Sampaikan Aspirasi

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak mempermasalahkan jika demo juga dilakukan di Kota Solo.

Alasan Pemprov DKI Ogah Banding Setelah Kalah Gugatan Polusi Udara
Indonesia
Alasan Pemprov DKI Ogah Banding Setelah Kalah Gugatan Polusi Udara

DKI telah melakukan berbagai tindakan dan upaya pengendalian polusi udara di Jakarta. Salah satunya dengan Instruksi Gubernur No.66 tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara, untuk turut merintis peralihan ke energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto Buka Laporan Langsung Mafia Tanah
Indonesia
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto Buka Laporan Langsung Mafia Tanah

Kementerian ATR/BPN meluncurkan hotline pengaduan masyarakat untuk melawan mafia tanah.

Cak Imin Tegaskan Idul Adha Tingkatkan Kesalehan Sosial
Indonesia
Cak Imin Tegaskan Idul Adha Tingkatkan Kesalehan Sosial

"Kalau dua tahun sebelumnya kita terpaksa harus melaksanakan Idul Adha di tengah pandemi, kini pandemi sudah mereda," katanya.

Respons Dewan Pers soal Vonis Dua Penganiaya Jurnalis Tempo
Indonesia
Respons Dewan Pers soal Vonis Dua Penganiaya Jurnalis Tempo

"Kami menghormati betul keputusan yang disampaikan hakim. Hanya demi keadilan, menjadi catatan penting dari (tuntutan) 1,5 tahun jadi (putusan) 10 bulan," terang Agung, ditemui usai persidangan, Rabu (12/1)

NU Mulai Muktamar, Ini Agenda Detailnya
Indonesia
NU Mulai Muktamar, Ini Agenda Detailnya

Sistem pemilihan AHWA diterapkan dengan harapan dapat memperkuat kembali supremasi Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Libur Panjang, Jumlah Pengguna KRL Meningkat
Indonesia
Libur Panjang, Jumlah Pengguna KRL Meningkat

Pada Sabtu (26/2) terdapat 370.331 penumpang dan Minggu (27/2) sebanyak 317.371 penumpang.

Luhut Beri Sinyal Giliran Harga Gas 3 Kg dan Pertalite Menyusul Naik
Indonesia
Luhut Beri Sinyal Giliran Harga Gas 3 Kg dan Pertalite Menyusul Naik

Per 1 April ini, Pertamina telah terlebih dahulu menaikkan harga Pertamax dari Rp 9.000 menjadi Rp 12.500 per liter.