Sekjen PDIP Sebut Bakal Bawa Masinton ke Badan Kehormatan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan keterangan pers usai acara Festival Ikan Bakar Nusantara. (ANTARA/HO-PDI Perjuangan)

MerahPutih.com - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Masinton Pasaribu menyatakan ada peluang kerja sama antara partainya dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di sela-sela acara Festival Ikan Bakar Nusantara di Jakarta, Sabtu (25/6), mengatakan Masinton telah dilaporkan ke Badan Kehormatan PDI Perjuangan dan akan mendapatkan teguran lantaran berbicara terkait konten yang bukan lingkup tanggung jawabnya.

"Saya sudah koordinasi dengan Badan Kehormatan, dan sebelumnya Pak Masinton sudah mendapat teguran lisan, dan sekarang akan diberikan teguran lagi sesuai dengan AD/ART Partai," kata Hasto.

Baca Juga:

Sekjen PDIP Sebut Pertemuan Ganjar dan AHY Tidak Direncanakan

Sebelumnya, Masinton mengatakan pernyataan Hasto Kristiyanto, yang menyebut kecil kemungkinan PDI Perjuangan bekerja sama dengan PKS dan Partai Demokrat untuk kepentingan Pilpres 2024, sebagai pernyataan pribadi Hasto.

Menanggapi pernyataan Masinton itu, Hasto menegaskan setiap anggota PDI Perjuangan harus berbicara sesuai dengan ruang lingkup masing-masing.

"Setiap anggota partai harus berbicara sesuai dengan ruang lingkup," tegasnya.

Hasto kembali menegaskan bahwa sulit bagi PDI Perjuangan untuk membangun kerja sama politik dengan PKS dan Partai Demokrat dengan melihat seluruh kebijakan.

"Sehingga, itu merupakan hal yang rasional, hal yang biasa di dalam demokrasi. Ada suatu partai yang betul-betul bisa bonded (terikat), membangun kerja sama, ada yang berbeda," katanya.

Guna memahami sikap politik PDI Perjuangan terkait koalisi dengan PKS dan Partai Demokrat, dia mengaku menghormati posisi kedua partai itu yang berada di luar pemerintahan.

Dalam Rapimnas PKS, lanjut Hasto, banyak kritik yang dilontarkan dari partai berbasis Islam itu terhadap pemerintah Presiden Joko Widodo. PDI Perjuangan bisa memahami itu sebagai sesuatu yang sejalan dengan ruang lingkup PKS yang berada di luar pemerintahan serta sebagai bagian dari check and balance.

"Kurang elok bila dengan berbagai perbedaan ideologi (antara PKS dan PDI Perjuangan), kami tidak mengambil sikap politik atas kerja sama dengan PKS. Dan saat ini posisi PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi, sehingga tidak mungkin juga kami bekerja sama dengan Pak Jokowi dan pada saat bersamaan ada kerja sama dengan pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi dan kemudian dilakukan suatu penggalangan," jelasnya.

Baca Juga:

Hasto Bilang PDIP Ogah Koalisi dengan PD-PKS, Masinton: Aspirasi Akar Rumput

Namun demikian, politikus asal Yogyakarta itu mengatakan pihaknya menghormati ideologi PKS sebagai pihak yang berada di luar pemerintahan.

"Jadi, selain perbedaan ideologi, kami menghormati posisi PKS yang berada di luar pemerintahan; tetapi untuk bekerja sama dengan PKS, ditinjau dari aspek ideologi, aspek historis, ada hal yang memang berbeda," tambahnya.

Begitu juga terkait dengan Partai Demokrat, dia mengatakan aspek historis antara PDI Perjuangan dan partai berlambang mercy itu masih bisa dilakukan proses rasionalisasi. Namun, dia menilai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak sesuai dengan dengan apa yang dijanjikan kepada rakyat dan tak sejalan dengan fundamental PDI Perjuangan.

"Dalam disertasi saya juga menunjukkan ada perbedaan fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri, politik pertahanan yang digariskan dari zaman Bung Karno, zaman Bu Mega, dengan zaman Pak SBY," katanya.

Dalam politik, lanjutnya, kerja sama itu menjadi hal penting, namun harus melihat ideologi, platform, dan kesejarahan.

"Jadi, sikap PDI Perjuangan ketika bersentuhan dengan persoalan bangsa dan negara, persatuan itu dikedepankan untuk membela bangsa dan negara; tetapi terkait dengan kontestasi pemilu, hal yang rasional apabila ada perbedaan ideologi, perbedaan platform, perbedaan skala prioritas," ujar Hasto. (*)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Bendera PDIP Dilarang Beredar di Sumatera Barat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Nama Luhut hingga Jokowi Diseret dalam Isu Penundaan Pemilu, Istana Buka Suara
Indonesia
Nama Luhut hingga Jokowi Diseret dalam Isu Penundaan Pemilu, Istana Buka Suara

Istana mengimbau publik tidak menyeret-nyeret nama Presiden Jokowi dan pejabat pemerintah dalam isu penundaan Pemilu Serentak 2024.

Yenny Wahid Serukan Politisi Tidak Gunakan Isu SARA Jelang Pemilu 2024
Indonesia
Yenny Wahid Serukan Politisi Tidak Gunakan Isu SARA Jelang Pemilu 2024

Direktur Wahid Foundation, Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid mengingatkan para politisi agar tidak menggunakan isu suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA) sebagai alat konsolidasi suara menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

DPR Minta Bulog Gelar Operasi Pasar Serentak
Indonesia
DPR Minta Bulog Gelar Operasi Pasar Serentak

Gejolak harga pangan menjelang Ramadan belum juga reda meski pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) terhadap minyak goreng curah, dan pencabutan HET terhadap minyak goreng kemasan.

Bawaslu Diminta Pilih Orang Kompeten Buat Seleksi Calon Pengawas di Daerah
Indonesia
Bawaslu Diminta Pilih Orang Kompeten Buat Seleksi Calon Pengawas di Daerah

Pemilihan timsel ditujukan untuk memilih orang-orang yang mampu memperoleh kepercayaan publik berdasarkan kompetensi yang mereka miliki.

Gerindra Klaim Banyak Orang yang Ingin Mendampingi Prabowo
Indonesia
Gerindra Klaim Banyak Orang yang Ingin Mendampingi Prabowo

Prabowo memiliki jumlah elektabilitas yang cukup tinggi

Pemerintah Didesak Segera Bebaskan 60 WNI yang Disekap di Kamboja
Indonesia
Pemerintah Didesak Segera Bebaskan 60 WNI yang Disekap di Kamboja

Kurniasih pun mendesak pemerintah untuk segera membebaskan dan menyelamatkan puluhan WNI.

Kapolri Prediksi 44 Juta Orang akan Bepergian Selama Nataru
Indonesia
Kapolri Prediksi 44 Juta Orang akan Bepergian Selama Nataru

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, akan ada peningkatan terkait mobilitas masyarakat selama masa libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

Kapolri Harap Brimob Sukses dalam Pengamanan KTT G20
Indonesia
Kapolri Harap Brimob Sukses dalam Pengamanan KTT G20

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri perayaan HUT Brigade Mobile (Brimob) Ke-77.

AHY Pimpin Langsung Pendaftaran Partai Demokrat ke KPU
Indonesia
AHY Pimpin Langsung Pendaftaran Partai Demokrat ke KPU

Kedatangan AHY Cs ke KPU untuk melakukan pendaftaran Partai Demokrat sebagai partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024.

Intip Harta Kekayaan 5 Penjabat Gubernur yang Baru Dilantik Mendagri
Indonesia
Intip Harta Kekayaan 5 Penjabat Gubernur yang Baru Dilantik Mendagri

Lantas berapa jumlah harta kekayaan lima penjabat gubernur tersebut?