Sekjen PDIP Minta NasDem Jawab Pertanyaan Soal Banjir Jakarta Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Muncul pertanyaan di tengah masyarakat terkait banjir yang melanda Jakarta setelah Partai NasDem mendeklarasikan Gubernur Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) yang akan diusung di Pilpres 2024.

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta Partai NasDem menjawab pertanyaan tersebut. Hasto mengatakan hal itu usai ditanya awak media mengenai pendapat PDIP soal banjir yang melanda Jakarta.

“Seringkali politik itu melupakan bagaimana alam juga berbicara. Jadi ini saya di Jogja, saya ketemu dan banyak yang bertanya. Ini setalah Anies dideklarasikan, kenapa alam tidak bersahabat, banyak banjir? Itu pertanyaan masyarakat. Itu NasDem harus menjawab,” kata Hasto.

Baca Juga:

Bandung Berada di Cekungan, Pemkot Siaga Hadapi Banjir

Sindiran itu disampaikan Hasto dalam acara diskusi Election Corner bertajuk "Mengembalikan Kembali Politik Programatik di Pemilu 2024" yang digelar Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin (10/10).

Politikus asal Yogyakarta ini lantas mengungkapkan alasan mengapa Partai NasDem yang harus menjawab pertanyaan tersebut.

“Ketika dulu kami mencalonkan Pak Jokowi, ketika ada apa-apa dengan Pak Jokowi, kami berdiri di depan. Sehingga logikanya sama," ujarnya.

Menurut Hasto, kondisi yang dihadapi Partai NasDem saat ini sama persis dengan PDIP ketika mencalonkan Jokowi di Pilgub DKI Jakarta pada 2012 silam.

"Ketika Pak Jokowi jadi gubernur, kemudian dicalonkan jadi presiden, yang pertama kan PDI Perjuangan. Ketika ada apa-apa sama Pak Jokowi, kami yang di depan. Itu hukum demokrasi,” tegas Hasto.

Baca Juga:

BPBD DKI Sebut Seluruh Titik Banjir di Jakarta Telah Surut

Sekadar informasi, sejak Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2024, beberapa waktu lalu, Hasto memang gencar mengkritik partai besutan Surya Paloh tersebut.

Hasto sebelumnya menyebut deklarasi Anies oleh Partai NasDem telah mengganggu konsentrasi pemerintah menangani masalah ekonomi. Bahkan Hasto menilai, langkah NasDem mencapreskan Anies kontradiktif.

"Sehingga melahirkan kontradiksi ketika ada salah satu partai pendukung pemerintahan Pak Jokowi mengusung Pak Anies yang dari sisi kebijakannya berbeda dengan Presiden Jokowi," kata Hasto. (Pon)

Baca Juga:

Pemprov DKI Akui Penanganan Banjir Melesat dari Target 6 Jam Surut

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pulau Rempang Disebut Bukan Pemukiman Tanah Adat
Indonesia
Pulau Rempang Disebut Bukan Pemukiman Tanah Adat

Kementerian ATR/BPN bisa memperbaiki data terkait dengan kepemilikan lahan di Pulau Rempang yang diduga ada tumpang tindih.

Ketua KPK Firli Dicecar Soal Foto Bersama Eks Mentan SYL
Indonesia
Ketua KPK Firli Dicecar Soal Foto Bersama Eks Mentan SYL

Ade Safri Simanjuntak menyebutkan bahwa penyidik mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam pemeriksaan tersebut.

Mendagri Instruksikan Semua Kepala Daerah Jabodetabek Siram Jalanan untuk Atasi Polusi
Indonesia
Mendagri Instruksikan Semua Kepala Daerah Jabodetabek Siram Jalanan untuk Atasi Polusi

Perintah itu tertuang dalam diktum kedelapan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara di Wilayah Jabodetabek.

Koalisi PDIP dan Perindo Akan Segera Diresmikan
Indonesia
Koalisi PDIP dan Perindo Akan Segera Diresmikan

Saat ini PDI Perjuangan telah dipercaya rakyat untuk dapat mengusung sendiri calon presiden dan wakil presidennya.

PDIP Klaim Kasus Cinta Mega Tidak Pengaruhi Elektabilitas Partai
Indonesia
PDIP Klaim Kasus Cinta Mega Tidak Pengaruhi Elektabilitas Partai

Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Ady Wijaya tegaskan, bahwa insiden tersebut merupakan kasus pribadi Cinta Mega, tak ada kaitannya dengan partai.

Lansia Tewas Tertabrak KA Logawa Relasi Jember-Purwokerto
Indonesia
Lansia Tewas Tertabrak KA Logawa Relasi Jember-Purwokerto

Tukimin tewas tertabrak KA Logawa relasi Jember-Purwokerto pada Kamis (24/8).

KPK Minta Pelajar di Solo Ikuti Awasi Pengelolaan Dana di Sekolah
Indonesia
KPK Minta Pelajar di Solo Ikuti Awasi Pengelolaan Dana di Sekolah

"Kita semua tahu dana pendidikan cukup besar dan cakupannya luas. Jadi harus kita awasi bersama," kata Herda, Rabu (7/6).

Penerbitan Perppu Cipta Kerja Jaga Momentum Investasi
Indonesia
Penerbitan Perppu Cipta Kerja Jaga Momentum Investasi

Perppu Cipta Kerja menjadi momentum positif untuk investasi.

MK Bakal Putuskan Usia Minimal Capres/Cawapres, KPU Bersiap Ubah Aturan
Indonesia
MK Bakal Putuskan Usia Minimal Capres/Cawapres, KPU Bersiap Ubah Aturan

Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan terkait judicial review batas usia capres-cawapres pada 16 Oktober 2023 mendatang.

Lukas Enembe jadi Tahanan KPK, AHY Harap Penegakan Hukum tidak Tebang Pilih
Indonesia
Lukas Enembe jadi Tahanan KPK, AHY Harap Penegakan Hukum tidak Tebang Pilih

Dia berharap proses hukum terhadap Enembe berjalan dengan baik. Artinya, kata dia, hukum ditegakkan tanpa tebang pilih dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.