Sekjen PDIP Bandingkan Anies dengan Jokowi-Ahok dalam Memimpin Jakarta Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan segera berakhir pada Oktober 2022.

Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut, pemerintahan DKI Jakarta era Anies Baswedan hanya fokus menggarap hal yang nampak dan berada di jantung kota.

Misalnya, kata pria kelahiran Yogyakarta itu, Anies lebih banyak mengurusi lingkungan di Jalan Sudirman dan Jalan Thamrin tanpa mau melihat kondisi pinggiran Jakarta.

Baca Juga:

Ibu Kota Pindah ke Nusantara, Anies: Bagi Jakarta, Bukan Status yang Penting

"Hal-hal yang berada di pinggiran Jakarta itu tidak mendapatkan sentuhan yang membawa perubahan secara sistemis bagi kemajuan daerah," kata Hasto kepada wartawan yang dikutip di Jakarta, Minggu (30/1).

Hasto mengatakan, pihaknya menilai, Anies juga melupakan sejumlah kebijakan positif Gubernur DKI Jakarta era Joko Widodo (Jokowi) hingga Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Contohnya, kata dia, Anies luput merawat taman dan danau di DKI Jakarta.

"Contoh sederhana dalam membuat taman, di dalam merawat danau, di dalam membersihkan sungai yang dahulu dipelopori Pak Jokowi dan Pak Ahok yang secara spektakuler yang mampu mengubah Waduk Ria Rio, " jelas Hasto.

"Sekarang bisa lihat di sana. Kita juga bisa lihat di Tanah Abang bagaimana pengaturannya, apakah ada taman-taman kota yang dirawat dengan baik?" tutur Hasto.

BacaJuga:

Ketua DPRD DKI Sarankan Sumur Resapan Anies Jadi Kolam Ternak Lele

Hasto melihat, banyak ekskavator yang tidak dipergunakan semestinya.

Seperti alat berat berupa ekskavator milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terparkir di aliran Kali Cideng di dekat gedung KPK, Jakarta Selatan.

"Saya kalau di Jakarta berkeliling, bagaimana banyak ekskavator yang menganggur," tutur Hasto.

Hasto melanjutkan, ketika dia melakukan penghijauan di Rawa Lindung Jakarta, warga sekitar mengakui bahwa ekskavator di sana jarang dipergunakan.

Menurut Hasto, hal tersebut tidak terjadi ketika DKI Jakarta dipimpin Jokowi dan Ahok. Semua ekskavator bekerja maksimal mengeruk kali dan danau.

"Berbeda di era Jokowi dan Ahok. Semua ekskavator berjalan. Masyarakat harus menjadi pengawas agar program bisa dijalankan sebaiknya," tutur Hasto.

Belum lagi jika dibandingkan dengan kemampuan Jokowi, Ahok, hingga Djarot Saiful Hidayat yang mengubah kultur di Jakarta.

Contohnya adalah mengenai layanan pemadam kebakaran.

“Kepemimpinan diukur apabila gubernur berwibawa sampai petugas di lapangan bertugas disiplin, itu namanya kultural organisasi,” urai Hasto.

“Jadi tidak bisa pemimpin santai, kerjanya meminta yang di bawah bekerja,” pungkasnya. (Knu)

Baca Juga:

Anies Terbitkan Kepgub PPKM Level 2 di Jakarta, PTM Tetap 100 Persen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Moderna Produksi Vaksin COVID-19 Sebelum Pandemi Terjadi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Moderna Produksi Vaksin COVID-19 Sebelum Pandemi Terjadi

Dalam narasi dilampirkan juga beberapa gambar dokumen “Material Transfer Agreement” antara NIAID, Moderna dan UNC di Chapel Hill.

KPK Buka Peluang Jerat Bupati PPU dengan Pasal Pencucian Uang
Indonesia
KPK Buka Peluang Jerat Bupati PPU dengan Pasal Pencucian Uang

KPK membuka peluang untuk menjerat Bupati Penajam Paser Utara nonaktif Abdul Gafur Mas'ud dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Survei LSJ: 71,2 Persen Responden Tolak Penundaan Pemilu 2024
Indonesia
Survei LSJ: 71,2 Persen Responden Tolak Penundaan Pemilu 2024

Sebanyak 71,2 persen responden menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

ICW Kritik Kemenkumham Beri Remisi ke Djoko Tjandra
Indonesia
ICW Kritik Kemenkumham Beri Remisi ke Djoko Tjandra

Indonesia Corruption Watch mengkritik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM karena memberikan remisi kepada sejumlah koruptor pada peringatan HUT ke-76 RI.

Aturan Baru Naik Kereta Api, Wajib Sudah Divaksin dan Bebas COVID-19
Indonesia
Aturan Baru Naik Kereta Api, Wajib Sudah Divaksin dan Bebas COVID-19

PT KAI menyampaikan informasi terkait syarat calon penumpang kereta api jarak jauh selama PPKM diberlakukan hingga 9 Agustus mendatang.

Perluas Jangkauan Bantuan, LBH-HKTI Kukuhkan 20 DPD dan DPC
Indonesia
Perluas Jangkauan Bantuan, LBH-HKTI Kukuhkan 20 DPD dan DPC

DPP LBH-HKTI sendiri menargetkan memiliki DPD setiap provinsi di seluruh Indonesia pada 2025.

H-5 Lebaran, Volume Lalu Lintas Keluar Tol Cikampek Naik 29 Persen
Indonesia
H-5 Lebaran, Volume Lalu Lintas Keluar Tol Cikampek Naik 29 Persen

Pada GT Kalikangkung sampai dengan saat ini tercatat 106.427 kendaraan menuju Semarang atau naik 4,6 persen dari lalu lintas normal 101.773 kendaraan.

Larang Bawahan Main TikTok, Jaksa Agung Dikritik Harusnya Tiru TNI dan Polisi
Indonesia
Larang Bawahan Main TikTok, Jaksa Agung Dikritik Harusnya Tiru TNI dan Polisi

Kejaksaan Agung bisa membuat konten yang menarik terkait dengan capaian kinerjanya. Jadi tergantung pesan apa yang ingin disampaikan ke publik.

Menko Airlangga Jawab Isu Kenaikan Harga Pertalite dan Elpiji 3 Kg
Indonesia
Menko Airlangga Jawab Isu Kenaikan Harga Pertalite dan Elpiji 3 Kg

Pemerintah saat ini tengah melakukan kajian soal kenaikan harga bensin Pertalite dan gas elpiji 3 kilogram (kg).

Anggota Komisi IX Dukung Kewenangan IDI Atur Izin Praktik Kedokteran Dikaji Ulang
Indonesia
Anggota Komisi IX Dukung Kewenangan IDI Atur Izin Praktik Kedokteran Dikaji Ulang

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mendukung langkah Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly bahwa kewenangan IDI mengatur izin praktik kedokteran dikaji ulang.