Sekjen PBB Usulkan Platform Global Atasi Krisis Biaya Hidup

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 10 Maret 2023
Sekjen PBB Usulkan Platform Global Atasi Krisis Biaya Hidup

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memberi isyarat saat dia menghadiri konferensi pers di Beirut, Lebanon 21 Desember 2021. ANTARA/REUTERS/Mohamed Azakir

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Kamis (9/3/2023) mengusulkan penguatan tanggapan internasional terhadap guncangan global yang kompleks melalui platform darurat.

Saat ini, tanggapan global terhadap guncangan semacam itu seringkali bersifat ad hoc, terfragmentasi, dan diimprovisasi. Sehingga diperlukan mekanisme untuk mengatasi ancaman multidimensi dengan respons multidimensi.

Baca Juga:

Fadli Zon Desak DK PBB Gelar Sidang Darurat

"Keterkaitan global berarti bahwa guncangan yang terjadi di satu negara atau sektor dapat dengan cepat memiliki konsekuensi yang mengalir di tempat lain, seringkali dengan cara yang tidak terduga," katanya.

Bahkan, kata ia, guncangan tersebut datang dengan kekuatan dan frekuensi yang lebih besar, dengan implikasi serius bagi perdamaian dan keamanan, stabilitas ekonomi, dan kelestarian lingkungan.

Gutterres menegaskan, guncangan tersebut dapat memiliki dampak yang tidak proporsional di beberapa area. Baik pandemi COVID-19 maupun krisis biaya hidup global menghantam yang paling miskin dan paling rentan.

"Kondisi itu, membuat kemajuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dan Agenda 2030 semakin jauh dari jalur," tambahnya.

Ia menegaskan, demi pendekatan yang lebih formal, dapat diprediksi, dan terstruktur, Platform Darurat akan memanfaatkan kekuatan dan kapasitas PBB dengan cara yang tepat waktu dan dapat diprediksi.

"Itu akan mengidentifikasi dan menyatukan aktor pada tingkat yang sesuai untuk merespons. Itu akan fleksibel dan gesit, menanggapi berbagai jenis guncangan," katanya.

Platform ini, diyakini akan mendorong respons global berdasarkan solidaritas dan kesetaraan, dan prinsip utama untuk tidak meninggalkan siapa pun.

"Semua orang dan negara yang dilanda guncangan harus memiliki akses ke dukungan yang mereka butuhkan," katanya. (*)

Baca Juga:

Indonesia Calonkan Jadi Anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026

#PBB #Dampak Kemiskinan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Dunia
Perdana Menteri Nepal Sebut Banjir Bandang Peringatan bagi Dunia, Desak Kerja Sama Global untuk Hadapi Krisis
Pemanasan global telah merusak stabilitas ekologi Himalaya yang rapuh, melelehkan permafrost serta gletser, dan mempercepat timbulnya berbagai bahaya.
Dwi Astarini - Jumat, 25 September 2026
Perdana Menteri Nepal Sebut Banjir Bandang Peringatan bagi Dunia, Desak Kerja Sama Global untuk Hadapi Krisis
Indonesia
Di New York, Menlu Sugiono Galang Dukungan Indonesia untuk DK PBB 2029-2030
Menlu Sugiono memanfaatkan rangkaian Sidang Umum PBB di New York untuk menggalang dukungan bagi pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB 2029-2030.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 25 September 2026
Di New York, Menlu Sugiono Galang Dukungan Indonesia untuk DK PBB 2029-2030
Dunia
Indonesia Ikut Aksi Walk Out Saat Benjamin Netanyahu Pidato di Sidang ke-81 Majelis Umum PBB
Merespons jumlah delegasi yang walk out, Netanyahu justru berseloroh mempersilakan mereka keluar sebelum dia berpidato.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Indonesia Ikut Aksi Walk Out Saat  Benjamin Netanyahu Pidato di  Sidang ke-81 Majelis Umum PBB
Indonesia
Indonesia Bawa Isu Ketahanan Global dan Palestina ke Sidang Umum PBB ke-81
Menlu Sugiono akan menyampaikan National Statement Indonesia di Sidang Umum PBB ke-81, membawa isu Palestina, multilateralisme hingga Global South.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 September 2026
Indonesia Bawa Isu Ketahanan Global dan Palestina ke Sidang Umum PBB ke-81
Dunia
2 Kali Visa Presiden Mahmoud Abbas ke Sidang PBB Ditolak AS, Isu Palestina Tetap Jadi Bahasan
Debat umum PBB dijadwalkan berlangsung pada 22-26 September dan 28 September.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
2 Kali Visa Presiden Mahmoud Abbas ke Sidang PBB Ditolak AS, Isu Palestina Tetap Jadi Bahasan
Indonesia
PAM Jaya Paparkan Pengelolaan Air Jakarta di New York, Incar Target 100 Persen pada 2029
PAM Jaya mewakili Indonesia di New York, Amerika Serikat. PAM Jaya menargetkan pengelolaan air Jakarta selesai 2029.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
PAM Jaya Paparkan Pengelolaan Air Jakarta di New York, Incar Target 100 Persen pada 2029
Indonesia
Risiko Pembersihan Etnis Makin Menguat di Tepi Barat Palestina
Mahkamah Internasional (ICJ) telah mengeluarkan tindakan sementara yang mengikat secara hukum dalam perkara terkait penerapan Konvensi Genosida di Jalur Gaza.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Risiko Pembersihan Etnis Makin Menguat di Tepi Barat Palestina
Dunia
Dunia Lebih Besar dari 5 Negara, Presiden Erdogan Usul Hak Veto PBB Dihapus
Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan serukan penghapusan hak veto dan keanggotaan tetap DK PBB demi tatanan dunia yang lebih adil. Simak usulan lengkapnya!
Wisnu Cipto - Selasa, 22 September 2026
Dunia Lebih Besar dari 5 Negara, Presiden Erdogan Usul Hak Veto PBB Dihapus
Indonesia
Menlu Sugiono Bakal Sampaikan Pernyataan Nasional di Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB
Delegasi Indonesia juga akan memanfaatkan momentum Sidang Majelis Umum PBB tahun ini untuk meluncurkan kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029—2030.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Menlu Sugiono Bakal Sampaikan Pernyataan Nasional di Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB
Indonesia
Palestina Dilarang Hadiri Majelis Umum PBB, 152 Negara Protes ke AS
Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyambut baik resolusi PBB tersebut, mengapresiasi sikap semua negara yang mendukungnya
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
Palestina Dilarang Hadiri Majelis Umum PBB, 152 Negara Protes ke AS
Bagikan