Sekjen PAN Sarankan Pemerintah Subsidi Gaji untuk Cegah PHK Massal Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno. (MP/Mauritz)

MerahPutih.Com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyarankan pemerintah memberikan subsidi gaji kepada industri atau perusahaan yang tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawannya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini menilai cara itu efektif untuk mengantisipasi terjadinya PHK massal akibat pandemi COVID-19 di Tanah Air. Hal tersebut juga sudah dilakukan oleh negara tetangga, Singapura.

Baca Juga:

Meski Ekonomi Sulit, Tenaga Honorer di Instansi Pemerintah Wajib Dapat THR

"Merujuk apa yang dilakukan oleh negara-negara tetangga kita, untuk mencegah PHK itu kemudian mengusulkan pemberian subsidi gaji kepada para pemberi kerja yang tidak memPHK karyawannya," kata Eddy dalam sebuah diskusi, Jumat (17/4).

Sekjen PAN Eddy Soeparno ungkap pemerintah harus cegah PHK
Sekjen PAN Eddy Soeparno. Foto: Twitter/@eddy_soeparno

Eddy mengatakan, selain memberikan stimulus, pemerintah Singapura juga memberi subsidi kepada para pemberi kerja atau perusahaan. Besarannya mulai dari 25 hingga 75 persen gaji karyawannya. Tergantung jenis industri dari perusahaan tersebut.

"Di Singapura, di awal (pemerintah) mereka menggelontorkan paket stimulus. Mereka memberikan subsidi gaji antara 25-75 persen dari gaji yang diterima seseorang. Tergantung pada industri yang terdampak," ungkap Eddy.

Baca Juga:

Bos Ciputra Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Lebih lanjut, Eddy menyatakan, pemerintah juga bisa menerapkan kebijakan serupa untuk mengantisipasi PHK massal akibat pandemi COVID-19. Sebab, pemerintah juga memiliki database yang valid terkait sejumlah perusahaan yang berpotensi di PHK itu.

"Bisa. Sangat mungkin bisa. Kita sudah punya database dari pegawai-pegawai yang terancam PHK yang memang layak mendapatkan subsidi gaji," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

Honorer Tak Dapat THR, Pengamat: Tergantung Instansi Masing-Masing

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Periksa Jaksa Pinangki, Bareskrim Minta Izin Kejagung
Indonesia
Periksa Jaksa Pinangki, Bareskrim Minta Izin Kejagung

Penyidik ingin mengklarifikasi dugaan aliran dana dari Djoko Tjandra ke Jaksa Pinangki

Pengacara Djoko Tjandra Minta Perlindungan LPSK
Indonesia
Pengacara Djoko Tjandra Minta Perlindungan LPSK

LPSK memanggil Anita Kolopaking untuk dimintai keterangan

Rizal Ramli Minta Jokowi Tingkatkan Produksi Pangan Hindari Krisis
Indonesia
Rizal Ramli Minta Jokowi Tingkatkan Produksi Pangan Hindari Krisis

Saat ini, di luar panic buying, permintaan pasokan bahan pangan naik mencapai 10 persen

 Ramai-Ramai Fenomena Dukhan, MUI: Soal Waktu Kiamat Hanya Allah yang Tahu
Indonesia
Ramai-Ramai Fenomena Dukhan, MUI: Soal Waktu Kiamat Hanya Allah yang Tahu

Menurut Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas, fenomena dukhan sejatinya tidak dapat dibenarkan sebab soal waktu kiamat hanya Allah SWT yang tahu.

Kasus Nurhadi, KPK Periksa Bos PT Delta Beton Roy Tanuwidjaja
Indonesia
Kasus Nurhadi, KPK Periksa Bos PT Delta Beton Roy Tanuwidjaja

Dalam kasus suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA itu, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka.

Wali Kota Risma Bongkar Rumah Nenek Berusia 82 Tahun
Indonesia
Wali Kota Risma Bongkar Rumah Nenek Berusia 82 Tahun

Nenek Yami kesehariannya mencari nafkah sebagai pedagang sayur di pasar.

Jalan Tol Layang Jakarta Cikampek Mulai Dibuka untuk Umum
Indonesia
Jalan Tol Layang Jakarta Cikampek Mulai Dibuka untuk Umum

Pengoperasian kembali Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (elevated) dilakukan bertahap

Kecelakaan Beruntun di Tol Layang Japek Buntut Pengendara Ngerem Mendadak
Indonesia
Kecelakaan Beruntun di Tol Layang Japek Buntut Pengendara Ngerem Mendadak

Sejauh ini diduga kecelakaan karena pengemudi yang kurang konsentrasi serta tak menjaga jarak aman

Kapolda Tinjau Ibadah Natal di GKI Kebayoran Baru
Indonesia
Kapolda Tinjau Ibadah Natal di GKI Kebayoran Baru

Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono meninjau pelaksanaan ibadah Natal di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Kebayoran Baru.

Polisi Bongkar Praktik Klinik Aborsi yang Libatkan Dokter Pecatan PNS
Indonesia