Sekjen NasDem Ungkap Kendala Safari Politik Anies Baswedan di Daerah Sekjen NasDem Johnny G Plate di Jakarta, Kamis (1/12/2022). ANTARA/Indra Arief Pribadi

MerahPutih.com - Sekjen Partai NasDem Johnny Plate angkat bicara mengenai sejumlah kendala yang dilalui bakal calon Presiden partai nya Anies Baswedan dalam menjalani safari politik di sejumlah daerah beberapa waktu belakangan.

"Tentu ini kan demokrasi ya. Untuk kepentingan demokrasi tentu pemerintah daerah perlu juga membantu untuk kelancaran program peningkatan kualitas demokrasi Indonesia," kata Plate kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

Baca Juga:

Legislator NasDem Sebut Kenaikan UMP 2023 Tak Mencerminkan Rasa Keadilan

Kehadiran Plate di Istana sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, untuk menghadiri acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023.

Sebagai Sekjen NasDem, Plate berharap pemerintah daerah bisa membukakan pintu komunikasi antara masyarakat dengan tokoh-tokoh dan calon pemimpin nasional, sepanjang sejalan dengan aturan yang ada.

Baca Juga:

Makan Siang dengan Elite NasDem, PKS dan Demokrat, Anies Akui Belum Tentukan Cawapres

Dia berharap apa yang terjadi belakangan ini menjadi contoh agar bisa berjalan lebih baik ke depan.

Sebelumnya sejumlah kendala dihadapi Anies Baswedan kala melakukan safari politik ke sejumlah daerah.

Di Aceh, izin tempat penyelenggaraan acara dicabut oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Sedangkan di Riau, tempat penyelenggaraan acara terpaksa dipindahkan karena pada saat bersamaan akan digunakan pemerintah daerah. (*)

Baca Juga:

NasDem Wacanakan Duet Anies-Gibran, Demokrat Sewot

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua BURT Minta Setjen DPR Kaji Ulang Pengadaan Gorden
Indonesia
Ketua BURT Minta Setjen DPR Kaji Ulang Pengadaan Gorden

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso meminta Sekretariat Jenderal DPR untuk meminjau ulang rencana tersebut.

Isu Reshuffle Mencuat, PDIP: Jokowi Perlu Menteri yang Loyal
Indonesia
Isu Reshuffle Mencuat, PDIP: Jokowi Perlu Menteri yang Loyal

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, wacana reshuffle yang disampaikan Jokowi sangat bagus, karena merupakan hak prerogatif dari presiden.

Tragedi Kanjuruhan Bukan Pelanggaran HAM Berat
Indonesia
Tragedi Kanjuruhan Bukan Pelanggaran HAM Berat

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menyatakan peristiwa yang menewaskan 135 orang itu tidak termasuk dalam pelanggaran HAM berat.

 Bawaslu Hanya Bisa Menempatkan Satu Pengawas di TPS
Indonesia
Bawaslu Hanya Bisa Menempatkan Satu Pengawas di TPS

Terdapat beberapa persoalan yang dihadapi oleh Bawaslu saat ini. Diantaranya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) tingkat provinsi kabupaten/kota belum ideal.

Sebelum Dieksekusi, Brigadir J Menunduk dan Memohon ke Bharada E
Indonesia
Sebelum Dieksekusi, Brigadir J Menunduk dan Memohon ke Bharada E

Ditodong senjata, Brigadir J sempat menunduk dan memohon kepada Bharada E agar tidak ditembak.

Ribuan Balita di Surabaya Terserang Pneumonia
Indonesia
Ribuan Balita di Surabaya Terserang Pneumonia

Penyakit Pneumonia ini merupakan infeksi atau peradangan di salah satu atau kedua paru-paru, yang bisa berisi cairan.

Alasan LPSK Tak Kunjung Mintai Keterangan Istri Irjen Ferdy Sambo
Indonesia
Alasan LPSK Tak Kunjung Mintai Keterangan Istri Irjen Ferdy Sambo

Pengusutan kasus penembakan terhadap Brigadir J di kediaman Irjen Ferdy Sambo sedikit mengalami kendala.

PKB Sebut Wacana Penundaan Pemilu Urusan Politik Bukan Luhut
Indonesia
PKB Sebut Wacana Penundaan Pemilu Urusan Politik Bukan Luhut

“Nggak ada hubungannya, tugas Pak Luhut kan Menko Maritim dan Investasi, sedangkan penundaan pemilu bukan urusan maritim dan investasi, ini urusan politik,” kata Gus Jazil dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/3).

PBNU Bakal Terlibat Bikin Desain Sosial IKN Nusantara
Indonesia
PBNU Bakal Terlibat Bikin Desain Sosial IKN Nusantara

PBNU, mengusulkan kepada pemerintah agar tidak hanya berpikir tentang desain atau rancangan fisiknya, tapi juga desain sosial di dalamnya.

Pimpinan DPRD Sebut Perebutan Kursi Pj Gubernur DKI Hal yang Wajar
Indonesia
Pimpinan DPRD Sebut Perebutan Kursi Pj Gubernur DKI Hal yang Wajar

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani mengatakan, keenam PNS Eselon I calon Pj Gubernur tersebut bakal bersaing untuk merebut hati Presiden Joko Widodi (Jokowi) agar bisa terpilih guna menduduki jabatan orang nomor satu di Jakarta.