Sekjen MUI Sebut RUU Haluan Ideologi Pancasila Sekuler dan Ateistis Dokumentasi - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas di Gedung MUI, Jakarta, Selasa (21/1/2020). (ANTARA/Anom Prihantoro)

MerahPutih.com - Majelis Ulama Indonesia ( MUI) mengkritik rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang diusulkan oleh DPR RI.

Menurut MUI, RUU ini bersifat sekuler dan ateistik sehingga menyimpang dari kesepakatan para Founding Fathers ketika mendirikan bangsa Indonesia.

Baca Juga:

RUU HIP Jangan Menyimpang dari Sejarah

"Konsep yang mereka usung dalam RUU ini sudah jelas sangat-sangat sekuler dan ateistik serta benar-benar sudah sangat jauh menyimpang dari kesepakatan yang pernah dibuat oleh para The Founding Fathers kita dahulu ketika mereka membentuk dan mendirikan bangsa dan negara ini," kata Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas melalui keterangannya kepada wartawan, Senin (15/6).

Anwar mengatakan, Pancasila merupakan norma fundamental bangsa Indonesia.

Bicara tentang Pancasila, maka sila pertama dan utama dari Pancasila itu sendiri adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tangkapan layar Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas saat menyampaikan pidato dalam acara halalbihalal virtual MUI, Jumat (12-6-2020). ANTARA/Fransiska Ninditya
Tangkapan layar Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas saat menyampaikan pidato dalam acara halalbihalal virtual MUI, Jumat (12-6-2020). ANTARA/Fransiska Ninditya

Segala sesuatu yang menyangkut nilai-nilai kemanusiaan, persatuan dan kesatuan serta demokrasi dan keadilan sosial, seluruhnya harus dijiwai dan dimaknai oleh sila pertama itu.

Namun demikian, menurut Anwar, pandangan tersebut hendak dihilangkan melalui RUU HIP dengan adanya pasal dalam RUU yang mengatur tentang pemerasan Pancasila menjadi trisila atau bahkan ekasila.

Konsep trisila dinilai Anwar sebagai degradasi konsep ketuhanan yang harus tunduk kepada manusia. Sebab, konsep Ketuhanan Yang Maha Esa yang dicantumkan dalam RUU HIP adalah konsep ketuhanan yang berkebudayaan.

Makhluk yang berkebudayaan itu adalah hanya manusia. Dengan trisila, konsep ketuhanan menjadi harus tunduk dan patuh kepada manusia.

Baca Juga:

Pengamat Pertanyakan Urgensi RUU HIP

Menurut Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, RUU HIP tidak terlalu urgen dan tidak perlu dilanjutkan pembahasan pada tahapan berikutnya untuk disahkan menjadi undang-undang.

“Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah mengkaji dengan seksama materi RUU HIP yang sekarang sedang dalam pembahasan di Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat,” ujarnya.

Berdasarkan pengkajian tahap pertama Tim Pengkaji RUU HIP Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sambungnya, materi RUU HIP banyak yang bertentangan dengan UUD 1945 dan sejumlah undang-undang.

“Terutama Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” ungkapnya. (Knu)

Baca Juga:

Tolak RUU HIP, Massa Ormas Islam Solo Demo di Gladak dan Bakar Bendera PKI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menkeu Prediksi Industri-Industri Berikut Raup Untung saat Pandemi COVID-19
Indonesia
Menkeu Prediksi Industri-Industri Berikut Raup Untung saat Pandemi COVID-19

Menkeu merinci sektor usaha yang justru berpotensi meraup untung dalam jangka pendek yakni industri tekstil dan produk tekstil.

Polri Tarik Penyidiknya dari KPK
Indonesia
Polri Tarik Penyidiknya dari KPK

Polri menarik dua penyidiknya yang sebelumnya ditugaskan di KPK.

Pungut Pajak Digital, Konsumen Harus Dilindungi
Indonesia
Pungut Pajak Digital, Konsumen Harus Dilindungi

Regulasi saat ini belum mampu menjamin adanya lingkungan digital yang aman bagi konsumen, karena belum rampungnya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU Siber).

 Antisipasi Lonjakan Pasien COVID-19, Wisma Atlet Bisa Operasikan Dua Tower Tambahan
Indonesia
Antisipasi Lonjakan Pasien COVID-19, Wisma Atlet Bisa Operasikan Dua Tower Tambahan

"Kalau skenario bertambah buruk kita bisa gunakan skenario berikutnya, yaitu tower empat dan lima," kata Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono

Ungkap Motif Penyiraman Air Keras, Kapolri: Mereka Dongkol Saja Sama Novel Baswedan
Indonesia
Ungkap Motif Penyiraman Air Keras, Kapolri: Mereka Dongkol Saja Sama Novel Baswedan

Idham enggan membeberkan apakah ada tersangka baru dalam kasus ini.

Pilkada 2020, DPD PDIP Jateng Siap Sapu Bersih di 21 Daerah
Indonesia
Pilkada 2020, DPD PDIP Jateng Siap Sapu Bersih di 21 Daerah

"Target resmi yang diberikan DPP belum resmi dicanangkan. Kami maunya ya semua (menang)," ujar Bendahara DPD PDIP Jateng, Agustina

Kualitas Siswa SMK Melek Digital Marketing Masih Rendah
Indonesia
Kualitas Siswa SMK Melek Digital Marketing Masih Rendah

Guru disekolah kebanyakan hanya tau teori digital marketing saja. Tapi mereka sendiri kesulitan dan ketinggalan ilmu untuk mempraktekannya.

  Lobi Presiden Jokowi,  Wali Kota Solo Minta Stadion Manahan Segera Diresmikan
Indonesia
Lobi Presiden Jokowi, Wali Kota Solo Minta Stadion Manahan Segera Diresmikan

"Tadi saya satu mobil bersama Presiden Jokowi menjemput di Bandara Adi Soemarmo melobi agar Stadion Manahan diresmikan besok (Sabtu) bersamaan dengan laga Persis dan Persib," kata Rudy.

Tidak Bawa SIKM, 26 Pendatang Jalani Isolasi di GOR Rawamangun
Indonesia
Tidak Bawa SIKM, 26 Pendatang Jalani Isolasi di GOR Rawamangun

Puluhan pendatang mayoritas berasal dari berbagai tempat di Jawa Tengah berhasil terjaring petugas dari sejumlah pos cek poin di Jakarta Timur.

Cakada Diduga Koruptif Jangan Dipilih Saat Pilkada, MAKI Sebut Nama-namanya
Indonesia
Cakada Diduga Koruptif Jangan Dipilih Saat Pilkada, MAKI Sebut Nama-namanya

Calon kepala daerah yang disajikan dalam pilkada untuk dipilih oleh pemilih seharusnya tidak bermasalah`