Sekjen MUI Sebut RUU Haluan Ideologi Pancasila Sekuler dan Ateistis Dokumentasi - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas di Gedung MUI, Jakarta, Selasa (21/1/2020). (ANTARA/Anom Prihantoro)

MerahPutih.com - Majelis Ulama Indonesia ( MUI) mengkritik rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang diusulkan oleh DPR RI.

Menurut MUI, RUU ini bersifat sekuler dan ateistik sehingga menyimpang dari kesepakatan para Founding Fathers ketika mendirikan bangsa Indonesia.

Baca Juga:

RUU HIP Jangan Menyimpang dari Sejarah

"Konsep yang mereka usung dalam RUU ini sudah jelas sangat-sangat sekuler dan ateistik serta benar-benar sudah sangat jauh menyimpang dari kesepakatan yang pernah dibuat oleh para The Founding Fathers kita dahulu ketika mereka membentuk dan mendirikan bangsa dan negara ini," kata Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas melalui keterangannya kepada wartawan, Senin (15/6).

Anwar mengatakan, Pancasila merupakan norma fundamental bangsa Indonesia.

Bicara tentang Pancasila, maka sila pertama dan utama dari Pancasila itu sendiri adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tangkapan layar Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas saat menyampaikan pidato dalam acara halalbihalal virtual MUI, Jumat (12-6-2020). ANTARA/Fransiska Ninditya
Tangkapan layar Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas saat menyampaikan pidato dalam acara halalbihalal virtual MUI, Jumat (12-6-2020). ANTARA/Fransiska Ninditya

Segala sesuatu yang menyangkut nilai-nilai kemanusiaan, persatuan dan kesatuan serta demokrasi dan keadilan sosial, seluruhnya harus dijiwai dan dimaknai oleh sila pertama itu.

Namun demikian, menurut Anwar, pandangan tersebut hendak dihilangkan melalui RUU HIP dengan adanya pasal dalam RUU yang mengatur tentang pemerasan Pancasila menjadi trisila atau bahkan ekasila.

Konsep trisila dinilai Anwar sebagai degradasi konsep ketuhanan yang harus tunduk kepada manusia. Sebab, konsep Ketuhanan Yang Maha Esa yang dicantumkan dalam RUU HIP adalah konsep ketuhanan yang berkebudayaan.

Makhluk yang berkebudayaan itu adalah hanya manusia. Dengan trisila, konsep ketuhanan menjadi harus tunduk dan patuh kepada manusia.

Baca Juga:

Pengamat Pertanyakan Urgensi RUU HIP

Menurut Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, RUU HIP tidak terlalu urgen dan tidak perlu dilanjutkan pembahasan pada tahapan berikutnya untuk disahkan menjadi undang-undang.

“Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah mengkaji dengan seksama materi RUU HIP yang sekarang sedang dalam pembahasan di Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat,” ujarnya.

Berdasarkan pengkajian tahap pertama Tim Pengkaji RUU HIP Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sambungnya, materi RUU HIP banyak yang bertentangan dengan UUD 1945 dan sejumlah undang-undang.

“Terutama Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” ungkapnya. (Knu)

Baca Juga:

Tolak RUU HIP, Massa Ormas Islam Solo Demo di Gladak dan Bakar Bendera PKI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polri Siagakan 160.916 Personel Amankan Puncak Arus Balik Libur Panjang
Indonesia
Polri Siagakan 160.916 Personel Amankan Puncak Arus Balik Libur Panjang

Arus balik libur panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diprediksi akan terjadi pada Sabtu (31/10) dan Minggu (1/11)

Senen Selesai Direvitalisasi, Anies Sebut bukan lagi Kawasan Kumuh dan Rawan
Indonesia
Senen Selesai Direvitalisasi, Anies Sebut bukan lagi Kawasan Kumuh dan Rawan

"Senen bukan lagi wilayah yang kumuh dan rawan tapi ramah bagi masyarakat," kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Pembunuhan di Luar Hukum terhadap Laskar FPI
Indonesia
Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Pembunuhan di Luar Hukum terhadap Laskar FPI

Penyidik Bareskrim Polri akan menggelar gelar perkara kasus dugaan pembunuhan di luar hukum (unlawful killing) yang dilakukan oknum polisi terhadap Laskar FPI.

Awas, Kawasan Thamrin hingga Istana Negara Rawan Begal Sepeda
Indonesia
Awas, Kawasan Thamrin hingga Istana Negara Rawan Begal Sepeda

Polda Metro Jaya mengklaim telah memetakan titik-titik begal pesepeda melancarkan aksinya.

DPR Minta Pemerintah Lakukan Operasi Tanggap Darurat Gempa Sulbar
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Lakukan Operasi Tanggap Darurat Gempa Sulbar

Data per Jumat (15/1), pukul 06.00 WIB, BPBD Mamuju melaporkan korban meninggal dunia 3 orang dan luka-luka 24. Sebanyak 2.000 warga mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Jhoni Allen dkk Nekat Gelar KLB Tanpa Izin SBY, Demokrat: Itu Kerumunan Ilegal
Indonesia
Jhoni Allen dkk Nekat Gelar KLB Tanpa Izin SBY, Demokrat: Itu Kerumunan Ilegal

Kisruh Partai Demokrat terus berlanjut. Bahkan, Jhoni Allen dan kawan-kawan yang diduga ingin merebut kekuasan Agus Harimurti Yudhoyono nekat menggelar Kongres Luar Biasa (KLB)

Sisi Lain PSG Vs Muenchen: Adu Sprint Alphonso Davies-Kylian Mbappe
Indonesia
Sisi Lain PSG Vs Muenchen: Adu Sprint Alphonso Davies-Kylian Mbappe

Alphonso Davies dikenal sebagai satu di antara peluru yang melaju kencang milik Bayern Munchen

Sukoharjo Paling Rawan di Pilkada Serentak Jateng
Indonesia
Sukoharjo Paling Rawan di Pilkada Serentak Jateng

IKP Sukoharjo paling tinggi se-Jateng dengan skor 231,90.

Polisi Diminta Usut Tuntas Jaringan Teroris di Indonesia
Indonesia
Polisi Diminta Usut Tuntas Jaringan Teroris di Indonesia

Herman mengapresiasi kesigapan polisi

DPR Desak BPK Lakukan Audit Kinerja Pada Bulog
Indonesia
DPR Desak BPK Lakukan Audit Kinerja Pada Bulog

Melalui pemeriksaan, Bulog diharapkan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama karena pembiayaan untuk pengadaan beras menggunakan biaya kredit komersial.