Sekjen Kemensos Akui Vendor Bansos Setor Uang Operasional Tersangka mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (29/1/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

MerahPutih.com - Sekjen Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras, mengakui vendor pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek dimintai uang operasional.

Hal ini disampaikan Hartono saat menjadi saksi dalam sidang perkara dugaan suap pengadaan bansos dengan terdakwa Direktur Utama (Dirut) PT Tigapilar Argo Utama Ardian Iskandar Maddanatja dan konsultan hukum, Harry Van Sidabuke.

Baca Juga:

Penyuap Bekas Mensos Juliari Jalani Sidang Dakwaan Kasus Bansos

Awalnya jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi soal rapat pengadaan bansos yang dihadiri oleh Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos), serta Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos.

"Pernah diajak rapat yang dihadiri Menteri, Pak Adi, Matheus Joko untuk membahas tim (pengadaan bansos)?," tanya Jaksa Muhammad Nur Azis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (3/3).

Hartono mengaku tidak hadir dalam rapat tersebut. Tetapi dia mengakui hasil pertemuan itu, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono ditunjuk sebagai PPK pengadaan bansos.

Mantan Mensos Juliari P. Batubara pakai baju tahanan KPK. (Foto: Antara)
Mantan Mensos Juliari P. Batubara pakai baju tahanan KPK. (Foto: Antara)

"Saya dengar bahwa untuk kegiatan yang berkitan, bahwa pak Adi Wahyono yang ditunjuk sebagai PPK itu menyampaikan kepada kami bahwa ada beberapa vendor yang kemudian nanti mendapatkan (pengadaan bansos)," ujar Hartono.

Lantas Jaksa menanyakan kepada Hartono mengenai adanya vendor yang dimintai uang operasional. "Saudara mendengar beberapa vendor diminta uang operasional?," cecar Jaksa.

"Bukan dari berbagai, itu memang yang disampaikan," jawab Hartono.

Baca Juga:

KPK Didesak Tuntut Eks Mensos Juliari dengan Hukuman Mati

Hartono membenarkan pertanyaan Jaksa tersebut. Dia mengaku mendapat informasi dari Adi Wahyono mengenai adanya vendor yang dimintai uang operasional. "Beliau (Adi Wahyono) sampaikan yang berkaitan dengan beberapa perusahan yang beliau terima untuk operasional," kata Hartono.

Meski demikian, Hartono tidak menjelaskan nominal uang operasional tersebut. Tetapi dia menampik, bahwa uang operasional tersrbut berkaitan dengan komitmen fee pengadaan bansos. "Bukan fee, tapi operasional doang. Saya tidak (tidak tahu jumlahnya)," kata Hartono. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Diganggu Pelaku Kejahatan Selama COVID-19? Ini Sejumlah Hotline yang Disediakan Polda Metro
Indonesia
Diganggu Pelaku Kejahatan Selama COVID-19? Ini Sejumlah Hotline yang Disediakan Polda Metro

Warga diharapkan bisa berpartisipasi memberitahu polisi daerah mana saja yang rawan kejahatan.

Pemda Jatim Diminta Segera Ambil Langkah Cepat Pulihkan Daerah Terdampak Gempa
Indonesia
Pemda Jatim Diminta Segera Ambil Langkah Cepat Pulihkan Daerah Terdampak Gempa

Pemulihan yang dimaksud tidak hanya sebatas perbaikan infrastruktur saja

Hoaks di Berbagai Platform Medsos Selama Pandemi Nyaris 2.000 Kasus
Indonesia
Hoaks di Berbagai Platform Medsos Selama Pandemi Nyaris 2.000 Kasus

Roma berharap masyarakat tak cemas dan waspadai judul provokatif sensasional

Jenderal Andika Minta RSPAD Terus Lakukan Donor Plasma Konvalesen
Indonesia
Jenderal Andika Minta RSPAD Terus Lakukan Donor Plasma Konvalesen

Donor plasma konvalesen menjadi upaya memenuhi stok kantong plasma demi membantu penanganan pasien pandemi COVID-19 di Indonesia

Brigjen Prasetijo Resmi Ditahan
Indonesia
Brigjen Prasetijo Resmi Ditahan

"Iya (dilakukan penahanan) per Jumat, 31 Juli 2020," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono

Tangan Ridwan Kamil Baal Usai Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
Tangan Ridwan Kamil Baal Usai Disuntik Vaksin COVID-19

Setelah penyuntikan, mereka disuruh menunggu selama 30 menit

Benny Wenda Deklarasikan Pemerintahan Sementara, Pakar Hukum: Aneh
Indonesia
Benny Wenda Deklarasikan Pemerintahan Sementara, Pakar Hukum: Aneh

Pemerintah lebih baik mengabaikan berbagai manuver Ketua United Liberation Movement for West Papua (UMLWP) tersebut

Gubernur Sulsel Lantik 11 Pasang Kepala Daerah
Indonesia
Gubernur Sulsel Lantik 11 Pasang Kepala Daerah

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dibacakan oleh Pelaksana Tugas Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Sulsel. Mereka yang dilantik berdasarkan SK Mendagri Nomor: 131.73-356 Tahun 2021.

DPR: Negara Kalah dengan Djoko Tjandra, Masa Satu Buronan Saja Susah Ditangkap
Indonesia
DPR: Negara Kalah dengan Djoko Tjandra, Masa Satu Buronan Saja Susah Ditangkap

Djoko Tjandra buron dan melarikan diri ke Papua Nugini setelah Mahkamah Agung (MA) menerima peninjauan kembali Kejagung.

RSPAD Angkat Suara Soal 71 Persen Relawan Vaksin Nusantara Alami Gejala
Indonesia
RSPAD Angkat Suara Soal 71 Persen Relawan Vaksin Nusantara Alami Gejala

Sebanyak 71,4 persen relawan uji klinis fase I Vaksin Nusantara mengalami gejala berupa kejadian tidak diinginkan (KTD).