Sekjen DPR: Draf UU Ciptaker Belum Dikirim ke Presiden Jokowi Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Indra Iskandar. ANTARA/HO-Humas DPR/am

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar mengatakan, bahwa draf UU Cipta Kerja belum dikirimkan ke Presiden Joko Widodo karena akan difinalkan terlebih dahulu oleh Badan Legislasi DPR RI.

"Belum (dikirim ke Presiden), masih mau difinalkan dulu. Itu yang terakhir dibahas sampai kemarin," kata Indra di Jakarta, Senin (12/10)

Selain jumlah halaman yang berubah, terlihat di draf UU Cipta Kerja ada penambahan di halaman terakhir. Tercantum nama Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin.

Baca Juga

Aliansi BEM SI Sebut Pemerintah Bohong soal UU Cipta Kerja

Sebelumnya, nama Azis Syamsuddin belum ada pada draf tersebar di dunia maya berisi 905 halaman. Selain itu, Indra mengatakan bahwa perubahan juga terdapat pada jenis spasi dan format huruf, serta perbaikan redaksi.

"Kemarin kan (draf RUU Cipta Kerja 905 halaman) spasinya belum rata semua, hurufnya segala macam, nah sekarang sudah dirapikan. Redaksinya, segala macam itu, yang disampaikan pak Aziz itu. Iya, itu yang dibahas terakhir yang surat 1035 (halaman)," sambungnya.

Indra mengatakan selain itu tidak ada lagi yang berubah. Perbaikan redaksi juga hanya dilakukan pada kesalahan tipografi dan format. Adapun perubahan halaman dari 905 ke 1.035, menurut Indra, karena spasi yang terdorong-dorong.

"Iya, itu kan yang paripurna basisnya itu (905 halaman). Kan format dirapikan, kan jadinya spasi-spasinya kedorong semua halamannya. Enggak ada (substansi yang berubah). Itu hanya (perbaikan) typo dan format," tegasnya dilansir Antara.

Selanjutnya, Indra pun menjelaskan bahwa draf RUU Cipta Kerja belum dikirim ke Presiden hari ini karena belum 7 hari kerja.

Tujuh hari kerja yang dimaksud terhitung mulai Rabu, dan yang dihitung hanya hari-hari kerja (Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis Jumat).

Baca Juga

Draft Resmi Belum Ada, PKS: Wajar Hoaks UU Cipta Kerja Bertebaran

"Jadi yang disebut 7 hari adalah 7 hari-hari kerja. Sabtu-Minggu tidak dihitung (dalam 7 hari itu). Nah, yang disebut di dalam Undang-Undang itu 7 hari kerja mulai Rabu, bukan hari ini (Senin)," pungkasnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Detik-Detik Rizieq Shihab Digiring ke Penjara Bareskrim Polri
Indonesia
Detik-Detik Rizieq Shihab Digiring ke Penjara Bareskrim Polri

Bukan dengan mobil tahanan, HRS dibawa menuju Rutan Bareskrim Polri memakai mobil SUV jenis Isuzu Mux berkelir hitam.

Presentase Kesembuhan Pasien COVID-19 di 13 Provinsi Ini di Atas 70 Persen
Indonesia
Presentase Kesembuhan Pasien COVID-19 di 13 Provinsi Ini di Atas 70 Persen

Menurut Yuri, kesembuhan tersebut dicapai setelah tiap-tiap wilayah provinsi menemukan kasus COVID-19 secara dini dan melakukan penanganan secara cepat.

Datangi Polda Metro, Pemred Metro TV: Kasus Kematian Yodi Bakal Terungkap
Indonesia
Datangi Polda Metro, Pemred Metro TV: Kasus Kematian Yodi Bakal Terungkap

Arief yang mengenakan masker ini mengklaim sudah ada perkembangan yang baik dalam progres penyelidikan kasus tersebut.

Sampah Bekas Rapid Test Tercecer di Sekitar Jembatan Suramadu Surabaya
Indonesia
Sampah Bekas Rapid Test Tercecer di Sekitar Jembatan Suramadu Surabaya

Fakta tersebut menimbulkan kekhawatiran para pengguna jalan saat melintasi lokasi tersebut soal penyebaran COVID-19.

PPKM Diperpanjang, Wagub DKI Beberkan Dampaknya bagi Penanganan COVID-19 Jabodetabek
Indonesia
PPKM Diperpanjang, Wagub DKI Beberkan Dampaknya bagi Penanganan COVID-19 Jabodetabek

Keputusan memperpanjang pemberlakuan pembatasan sosial kegiatan masyarakat (PPKM) dinilai memperkuat sinergi penanganan COVID-19 di daerah.

Eks Aspri Imam Nahrawi Beberkan Aliran Uang ke Anggota BPK Acshanul Qosasih
Indonesia
Eks Aspri Imam Nahrawi Beberkan Aliran Uang ke Anggota BPK Acshanul Qosasih

Ulum menyebut uang tersebut untuk mengamankan temuan BPK di Kemenpora.

KPK Sita Kebun Sawit Milik Nurhadi
Indonesia
KPK Sita Kebun Sawit Milik Nurhadi

Penyitaan dilakukan dengan koordinasi antara tim penyidik KPK dan Kristanti Yuni Purnawanti selaku Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas.

Vaksin Khusus Lansia Masuk Surabaya, 98 Kiai Jadi Prioritas
Indonesia
Vaksin Khusus Lansia Masuk Surabaya, 98 Kiai Jadi Prioritas

Sejauh ini proses vaksinasi di Jatim tidak ada kejadian fatal

Update Banjir Bandang di Flores Timur: 174 Orang Meninggal Dunia
Indonesia
Update Banjir Bandang di Flores Timur: 174 Orang Meninggal Dunia

Anggota Polri dan Jakarta Rescue diturunkan dalam pencarian dan evakuasi

Awal Maret, Pemprov DIY Vaksinasi COVID-19 ke Pedagang Pasar
Indonesia
Awal Maret, Pemprov DIY Vaksinasi COVID-19 ke Pedagang Pasar

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X menjelaskan, pemberian vaksin akan dimulai pada Senin (1/3). Untuk gelombang pertama, vaksinasi akan menyasar para pedagang.