Sekjen DPR: Draf UU Ciptaker Belum Dikirim ke Presiden Jokowi Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Indra Iskandar. ANTARA/HO-Humas DPR/am

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar mengatakan, bahwa draf UU Cipta Kerja belum dikirimkan ke Presiden Joko Widodo karena akan difinalkan terlebih dahulu oleh Badan Legislasi DPR RI.

"Belum (dikirim ke Presiden), masih mau difinalkan dulu. Itu yang terakhir dibahas sampai kemarin," kata Indra di Jakarta, Senin (12/10)

Selain jumlah halaman yang berubah, terlihat di draf UU Cipta Kerja ada penambahan di halaman terakhir. Tercantum nama Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin.

Baca Juga

Aliansi BEM SI Sebut Pemerintah Bohong soal UU Cipta Kerja

Sebelumnya, nama Azis Syamsuddin belum ada pada draf tersebar di dunia maya berisi 905 halaman. Selain itu, Indra mengatakan bahwa perubahan juga terdapat pada jenis spasi dan format huruf, serta perbaikan redaksi.

"Kemarin kan (draf RUU Cipta Kerja 905 halaman) spasinya belum rata semua, hurufnya segala macam, nah sekarang sudah dirapikan. Redaksinya, segala macam itu, yang disampaikan pak Aziz itu. Iya, itu yang dibahas terakhir yang surat 1035 (halaman)," sambungnya.

Indra mengatakan selain itu tidak ada lagi yang berubah. Perbaikan redaksi juga hanya dilakukan pada kesalahan tipografi dan format. Adapun perubahan halaman dari 905 ke 1.035, menurut Indra, karena spasi yang terdorong-dorong.

"Iya, itu kan yang paripurna basisnya itu (905 halaman). Kan format dirapikan, kan jadinya spasi-spasinya kedorong semua halamannya. Enggak ada (substansi yang berubah). Itu hanya (perbaikan) typo dan format," tegasnya dilansir Antara.

Selanjutnya, Indra pun menjelaskan bahwa draf RUU Cipta Kerja belum dikirim ke Presiden hari ini karena belum 7 hari kerja.

Tujuh hari kerja yang dimaksud terhitung mulai Rabu, dan yang dihitung hanya hari-hari kerja (Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis Jumat).

Baca Juga

Draft Resmi Belum Ada, PKS: Wajar Hoaks UU Cipta Kerja Bertebaran

"Jadi yang disebut 7 hari adalah 7 hari-hari kerja. Sabtu-Minggu tidak dihitung (dalam 7 hari itu). Nah, yang disebut di dalam Undang-Undang itu 7 hari kerja mulai Rabu, bukan hari ini (Senin)," pungkasnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan di PKPU 13/2020 Dinilai Lembek
Indonesia
Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan di PKPU 13/2020 Dinilai Lembek

PKPU 13/2020 telah diundangkan pada Rabu (23/9)

Aktor Thomas Jefferson Byrd Tewas dengan Luka Tembakan di Punggung
Indonesia
Aktor Thomas Jefferson Byrd Tewas dengan Luka Tembakan di Punggung

Thomas Jefferson Byrd, aktor yang bermain dalam beberapa film Spike Lee tewas secara tragis di Atlanta.

Pemerintah Siapkan Skenario Pandemi Jadi Endemi
Indonesia
Pemerintah Siapkan Skenario Pandemi Jadi Endemi

Sejumlah negara, ujar Wapres, mulai mempertimbangkan untuk menyuntikkan booster kepada masyarakat guna meningkatkan daya tahan atau imun tubuh terhadap COVID-19.

Eks Pimpinan KPK Apresiasi Novel Baswedan Pimpin Penangkapan Menteri Edhy Prabowo
Indonesia
Eks Pimpinan KPK Apresiasi Novel Baswedan Pimpin Penangkapan Menteri Edhy Prabowo

Menurut BW, KPK memerlukan orang-orang berintegritas seperti Novel Baswedan.

Dugaan Hoaks Sumbangan Rp 2 Triliun, Yenny Wahid Ajak Masyarakat 'Ojo Kagetan'
Indonesia
Vaksinasi Usia 18+ di Solo, Dinkes Tunggu SE Gibran
Indonesia
Vaksinasi Usia 18+ di Solo, Dinkes Tunggu SE Gibran

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah terus memperluas sasaran vaksinasi corona. Kali ini yang menjadi sasaran adalah remaja hingga anak muda mulai usia 18 tahun ke atas.

Internet 5G, Operator Diingatkan Tingkatkan Keamanan Jaringan
Indonesia
Internet 5G, Operator Diingatkan Tingkatkan Keamanan Jaringan

Indonesia sudah mulai mengaplikasikan jaringan internet 5G yang tentunya lebih cepat dari jaringan 4G seperti yang saat ini beroperasi.

Pulang Mudik, Puluhan Warga Mangga Dua Selatan Digiring ke Posko Tes COVID-19
Indonesia
Pulang Mudik, Puluhan Warga Mangga Dua Selatan Digiring ke Posko Tes COVID-19

Hingga kini belum ada warga yang positif COVID-19

[HOAKS atau FAKTA]: Bank Indonesia Cetak Uang Rp300 Triliun
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bank Indonesia Cetak Uang Rp300 Triliun

Sebuah akun Facebook bernama RA Kartini mengunggah artikel yang menyebutkan bahwa Bank Indonesia (BI) akan mencetak uang kartal sebesar Rp100 hingga Rp300 triliyun.

Gara-gara Langgar Prokes, Enam Turis Bali Apes Didenda Rp1 Juta
Indonesia
Gara-gara Langgar Prokes, Enam Turis Bali Apes Didenda Rp1 Juta

Enam orang warga negara asing (WNA) di Bali didenda sebesar Rp1 juta karena melanggar protokol kesehatan.