Sekilas PT HTK, Perusahaan Tommy Soeharto yang Terjaring OTT KPK Kapal angkutan migas milik PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. (Dok. PT Humpuss Intermoda Transportasi)

MerahPutih.com - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) pada 27-28 Maret 2019 menjaring salah satu perusahaan milik Tommy Soeharto, PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK).

Perusahaan bergerak dalam bidang perkapalan ini diputuskan terlibat setelah KPK menangkap dan menetapkan Manager Marketing HTK, Asty sebagai tersangka kasus suap kepada Anggota Komisi VI DPR, Bowo Sidik.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan penyuapan Anggota Fraksi Partai Golkar itu diduga untuk membantu, mendapatkan proyek distribusi pupuk dari PT Pupuk Indonesia (Persero).

PT Humpuss Transportasi Kimia. (Dokumen HITS)
PT Humpuss Transportasi Kimia. (Dokumen HITS)

HTK sejatinya merupakan anak perusahaan dari PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS). Sekitar 99,9 persen saham PT HTK dimiliki PT HITS. Sementara PT HITS salah satu unit bisnis Humpuss Grup.

Kantor HTK sendiri bertempat yang sama dengan kantor HITS, yakni di Gedung , Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Dikutip dari laporan tahunan 2018, emiten Bursa Efek Indonesia (BEI) berkode HITS perusahaan tersebut memiliki aset USD 174 miliar dolar atau sekitar Rp 2,5 triliun. Perusahaan itu memiliki sebanyak 16 kapal untuk menjalankan bisnis dan logistiknya.

Pada 2018, perusahaan milik Tommy Soeharto itu meraup laba sebesar USD 12,5 juta atau sekitar Rp 178 miliar. Dengan perolehan laba sebesar itu, setiap saham HITS mencatatkan untung 1,8 dolar AS atau sekitar Rp 25.600. (*)

Baca Juga: Uang Suap Rp8 Miliar Politisi Golkar Tak Hanya dari Perusahaan Tommy Soeharto

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Pertama Dunia Bayi Baru Lahir Sudah Positif Corona
Dunia
Kasus Pertama Dunia Bayi Baru Lahir Sudah Positif Corona

Setelah proses kelahiran, baik ibu dan bayinya yang baru lahir ternyata telah terinfeksi positif virus corona.

Pilkada Serentak, Begini Sistem Pengamanan Selama Kampanye hingga Pemungutan Suara
Indonesia
Pilkada Serentak, Begini Sistem Pengamanan Selama Kampanye hingga Pemungutan Suara

perasi Mantap Praja mulai digelar untuk mengamankan Pilkada Serentak 2020.

Ojek Daring Paling Diminati Komuter di Kawasan Jabodetabek
Indonesia
Ojek Daring Paling Diminati Komuter di Kawasan Jabodetabek

2420 responden mengakui memilih transportasi daring sebagai kendaraan perantara sebelum atau pun sesudah menggunakan transportasi umum

DPR Minta BPOM Informasikan Status EUA Vaksin Sinovac
Indonesia
DPR Minta BPOM Informasikan Status EUA Vaksin Sinovac

DPR meminta BPOM untuk menginformasikan status emergency use authorization atau otorisasi penggunaan darurat terkait vaksin Sinovac.

Pengamat: Kenapa harus Marah-marah, Kalau Akhirnya tidak Ada Reshuffle
Indonesia
Pengamat: Kenapa harus Marah-marah, Kalau Akhirnya tidak Ada Reshuffle

Di sisi lain, isu reshuffle meluncur dari bibir Presiden Jokowi sendiri pada rapat kabinet tanggal 18 Juni.

Polda Metro Benarkan Mantan Dirut TransJ Donny Saragih Tersangkut Kasus Penipuan
Indonesia
Polda Metro Benarkan Mantan Dirut TransJ Donny Saragih Tersangkut Kasus Penipuan

"2018 yang lalu, ini masih penyelidikan, masih diklarifikasi," kata dia

Bintang Emon Dibully Buzzer, Pengamat Minta Jokowi Turun Tangan
Indonesia
Bintang Emon Dibully Buzzer, Pengamat Minta Jokowi Turun Tangan

Stanislaus meminta kepada pemerintah untuk segera menindak para buzzer tersebut dan menyarankan agar Bintang Emon melaporkan para akun tersebut.

 Jelang Idulfitri, Permintaan LPG di DIY Diprediksi Naik Capai 437 MT
Indonesia
Jelang Idulfitri, Permintaan LPG di DIY Diprediksi Naik Capai 437 MT

Pjs. General Manager Pertamina MOR IV, Teuku Johan Miftah memprediksi konsumsi gas melon saat selama Ramadhan dan Idulfitri diperkirakan sebesar 437 MT.

Pekan Depan, Dewas KPK Gelar Sidang Etik Firli
Indonesia
Pekan Depan, Dewas KPK Gelar Sidang Etik Firli

Dugaan pelanggaran etik Firli terkait penggunaan helikopter milik swasta bertentangan dengan nilai dasar integritas yang diatur dalam Peraturan Dewas.

Kedubes Prancis Kembali Didemo, Polisi Bakal Lakukan Pengalihan Jalan Thamrin
Indonesia
Kedubes Prancis Kembali Didemo, Polisi Bakal Lakukan Pengalihan Jalan Thamrin

Penutupan jalan protokol disesuaikan dengan situasi