Frengky Aruan
MerahPutih.com - Tahun 2025 diperkirakan menjadi tahun penuh gejolak ekonomi bagi kelas menengah di Indonesia. Pasalnya, Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru yang akan mulai diberlakukan, dari kenaikan pajak hingga penghapusan sejumlah subsidi.
Kebijakan ini, meskipun bertujuan meningkatkan penerimaan negara, memiliki potensi besar menambah beban ekonomi masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah yang sering kali tidak termasuk penerima bantuan langsung. Belum lagi, ancaman kenaikan harga bahan pokok dan tingginya kebutuhan menjadi tantangan bagi kelas pekerja ini.
Ekonom Achmad Nur Hidayat menilai, masyarakat kelas menengah perlu mulai melakukan penyesuaian untuk menghadapi tahun 2025.
“Salah satunya melalui perencanaan keuangan yang matang,” jelas Achmad di Jakarta, Selasa (17/12).
Achmad berujar, perencanaan keuangan yang matang, seperti mengurangi pengeluaran tidak penting dan mencari sumber pendapatan tambahan lain. Tak hanya mengandalkan gaji yang berfokus pada pekerjaan utama saja.
“Ini menjadi langkah yang sangat diperlukan,” tutur Achmad.
Baca juga:
Tahun Depan, Kelas Menengah Terancam ‘Turun Kelas’ Akibat Beratnya Ekonomi
Selain itu, masyarakat juga dapat memperkuat literasi keuangan. Hal ini dianggap penting, khususnya bagaimana mengelola finansial agar lebih terencana dalam menghadapi tekanan ekonomi.
“Khususnya untuk lebih memahami dampak kebijakan ekonomi dan mengelola risiko finansial dengan lebih baik,” jelas Achmad yang juga ekonom dari UPN Veteran ini.
Tak hanya untuk masyarakat saja, pemerintah harus lebih bijak dalam mengelola dampak kebijakan ekonomi terhadap kelas menengah.
“Transparansi dan komunikasi yang baik mengenai alasan di balik kebijakan serta upaya untuk meringankan dampaknya harus menjadi prioritas,” imbuh Achmad.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperluas akses program subsidi yang lebih luas.
“Khususnya bantuan sosial bagi kelompok rentan di kelas menengah,” tutur Achmad.
Kebijakan baru yang bertujuan meningkatkan penerimaan negara dan efisiensi anggaran cenderung memberikan dampak yang tidak seimbang pada kelompok ini.
Baca juga:
Beras Hingga RS Premium Kena Kenaikan PPN 12%, Ini Daftarnya
Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah mitigasi, kelas menengah yang selama ini menjadi pilar perekonomian nasional bisa terancam menyusut lebih jauh.
“Masyarakat diharapkan mempersiapkan diri dengan bijak, sementara pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tetap berpihak pada kesejahteraan rakyat,” tutup Achmad yang juga ekonom UPN Veteran Jakarta ini. (Knu)
