Sejumlah Pimpinan Perusahaan Jadi Tersangka karena Paksa Karyawan Ngantor Sejumlah pengunjung berjalan di salah satu Mal di Jakarta, Senin (5/7/2021).ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/pras.

MerahPutih.com - Polda Metro Jaya menindak dua perusahaan di luar sektor esensial dan kritikal yang melanggar PPKM Darurat.

Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dari dua perusahaan tersebut. Salah satu perusahaan tersebut berinisial PT DPI.

Perusahaan yang berlokasi di Tanah Abang, Jakarta Pusat ini diketahui nekat meminta karyawan tetap masuk ke kantor walau bukan termasuk perusahaan esensial dan kritikal.

Baca Juga:

Polda Metro Bongkar Penyekatan PPKM Darurat Kerap Picu Kemacetan

"Satgas Gakkum telah melakukan pengecekan dan kemarin amankan dua perusahaan. Pertama, PT DPI di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kita amankan sembilan orang," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (7/7).

Kesembilan orang tersebut kemudian diperiksa secara intensif di Polda Metro Jaya. Hasilnya, polisi menetapkan dua tersangka dari kasus tersebut.

Kedua tersangka itu diketahui merupakan petinggi perusahaan PT DPI. Keduanya dianggap paling bertanggung jawab karena membiarkan karyawannya tetap masuk kantor di tengah aturan PPKM Darurat.

"Ada dua tersangka inisial ERK ini direktur utamanya. Kedua, AHV, ini manajer HR dari PT DPI ini," ungkap Yusri.

Perusahaan kedua yang ditindak pidana berinisial PT LMI yang beralamat di Sudirman, Jakarta Selatan. Saat dilakukan penggerebekan, polisi mengamankan 5 orang di lokasi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa. (ANTARA/Abdu Faisal)
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa. (ANTARA/Abdu Faisal)

Polisi kemudian melakukan pengembangan dari kelima orang tersebut. Satu orang dengan posisi CEO perusahaan ditetapkan sebagai tersangka.

"Lima orang kita dalami dan kita tetapkan tersangka perempuan inisial SD. Dia CEO dari PT ini ya," jelas Yusri.

Yusri mengatakan, penindakan kepada perusahaan di luar sektor esensial dan kritikal yang tetap beroperasi akan terus dilakukan pihaknya.

Dia pun meminta peran aktif masyarakat untuk melaporkan kasus tersebut jika menemukan temuan serupa.

Ketiga tersangka tersebut kini masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

Penetapan tersangka dilakukan lantaran yang bersangkutan terbukti bersalah, yakni memerintahkan karyawannya bekerja di kantor di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat.

Baca Juga:

DKI Tunggu Putusan Pusat Terkait Pencairan Bantuan Tunai PPKM Darurat

Perusahaan tersebut menurutnya bukankah perusahaan yang bekerja di bidang esensial atau kritikal.

Dalam perkara ini, SD dijerat dengan pasal 14 Ayat 1 juncto pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Dia terancam hukuman 1 tahun penjara dan denda maksimal Rp 100 juta lantaran dinilai menghalang-halangi penanggulangan wabah.

"Tersangka tidak ditahan karena ancamannya di bawah lima tahun," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Pejabat Tak Dukung PPKM Darurat Dinilai Bentuk Pembangkangan terhadap Undang-undang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BMKG Minta Masyarakat Sejumlah Provinsi Waspadai Hujan Lebat-Angin Kencang
Indonesia
BMKG Minta Masyarakat Sejumlah Provinsi Waspadai Hujan Lebat-Angin Kencang

BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan lebat disertai kilat dan angin kencang yang dapat terjadi di sejumlah provinsi di tanah air, Rabu (7/7).

Polisi Temukan Penimbunan 4 Ton BBM Solar Bersubsidi di Aceh
Indonesia
Polisi Temukan Penimbunan 4 Ton BBM Solar Bersubsidi di Aceh

Polisi amankan 4.000 liter (4 ton) bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi yang diduga ditimbun di sejumlah lokasi berbeda di kawasan Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.

Sopir Truk Penabrak Anggota Patwal Polda Metro Terancam 6 Tahun Penjara
Indonesia
Sopir Truk Penabrak Anggota Patwal Polda Metro Terancam 6 Tahun Penjara

"Bisa terancam Pasal 310 ayat 4, karena kelalaian mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman enam tahun penjara," terangnya.

Kasus Pidana Perbankan Dirut Bosowa Corporindo di Bareskrim Berujung Damai
Indonesia
Kasus Pidana Perbankan Dirut Bosowa Corporindo di Bareskrim Berujung Damai

Bareskrim Polri menjelaskan alasan penerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) tindak pidana perbankan dengan tersangka Direktur Utama PT Bosowa Corporindo Sadikin Aksa.

Penganiaya Jurnalis Dihukum Ringan, Jaksa Berencana Ajukan Banding
Indonesia
Penganiaya Jurnalis Dihukum Ringan, Jaksa Berencana Ajukan Banding

Pada 12 Januari 2022, hakim PN Surabaya menjatuhkan vonis 10 bulan kepada dua terdakwa, Bripka Purwanto dan Brigadir Muhammad Firman Subkhi.

RS Terancam Kolaps, IDI Minta Pemerintah Lakukan Pembatasan Ketat di Jawa
Indonesia
RS Terancam Kolaps, IDI Minta Pemerintah Lakukan Pembatasan Ketat di Jawa

Ikatan Dokter Indonesia dan himpunan lima organisasi profesi mendesak pemerintah untuk menerapkan PSBB ketat selama dua minggu di Pulau Jawa.

Anies Tambah Waktu Makan di Warteg Jadi 30 Menit
Indonesia
Anies Tambah Waktu Makan di Warteg Jadi 30 Menit

Pemprov DKI Jakarta mengubah aturan baru dalam kebijakan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 yang berlaku mulai 16 hingga 23 Agustus 2021.

Kebijakan Mencegah Ledakan COVID-19 Saat Libur Nataru Disesuaikan dengan Perkembangan Kasus
Indonesia
Kebijakan Mencegah Ledakan COVID-19 Saat Libur Nataru Disesuaikan dengan Perkembangan Kasus

Masyarakat diminta untuk selalu mematuhi kebijakan pemerintah

Kuburan Massal Ditemukan di Daerah Berjarak 37 Kilometer dari Kiev
Dunia
Kuburan Massal Ditemukan di Daerah Berjarak 37 Kilometer dari Kiev

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy memperingatkan lewat video, jika daerah tersebut dipasang banyak ranjau.

PKS Sebut Penggunaan PeduliLindungi untuk Beli Migor akan Timbulkan Masalah Baru
Indonesia
PKS Sebut Penggunaan PeduliLindungi untuk Beli Migor akan Timbulkan Masalah Baru

Ia meminta pemerintah fokus menyelesaikan akar masalah. Bukan malah menimbulkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan masalah baru.