Sejumlah Petinggi Waskita Karya Diduga Kecipratan Duit Korupsi Proyek Fiktif Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa dua pegawai PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Yusup Adhi dan Setijanto Noegroadi dalam kasus dugaan korupsi 14 proyek fiktif yang digarap perusahaan pelat merah tersebut.

Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka mantan Kepala Divisi II PT Waskita Karya, Fathor Rachman. Dalam pemeriksaan ini, penyidik mendalami dugaan aliran uang dari perusahaan subkontraktor fiktif yang mengalir ke sejumlah petinggi PT Waskita Karya.

"Penyidik masih terus melakukan pengumpulan alat bukti melalui keterangan kedua saksi tersebut terkait dugaan aliran uang dari perusahaan subkon fiktif yang dinikmati oleh berbagai pihak-pihak di PT Waskita Karya," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (11/8).

Baca Juga:

KPK Periksa Dirut Waskita Beton Precast Terkait Korupsi 14 Proyek Fiktif

Meski demikian, Ali masih enggan membeberkan secara rinci sejumlah pihak di perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi tersebut yang diduga menikmati aliran duit korupsi proyek fiktif.

Pada Senin (10/8) kemarin, penyidik KPK juga telah memeriksa General Manager Akuntansi PT Waskita Beton Prescast, Dwi Anggoro Setiawan dan Kepala Seksi Administrasi Kontrak Tol Benoa 4 PT Waskita Karya, Hendra Adityawan.

Ali menyampaikan, lewat pemeriksaan terhadap dua saksi tersebut, penyidik juga mendalami aliran uang korupsi ke sejumlah pihak dari perusahaan subkontraktor fiktif.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan lima tersangka atas kasus dugaan korupsi terkait pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya.

Logo KPK. Foto: ANTARA
Logo KPK. Foto: ANTARA

Kelima tersangka tersebut yakni, mantan Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya, Desi Arryani; Mantan Dirut PT Waskita Beton Precast, Jarot Subana; mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya, Fakih Usman.

Kemudian, mantan Kepala Divisi (Kadiv) II PT Waskita Karya, Fathor Rachman (FR) serta mantan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar (YAS). Kelima tersangka diduga secara bersama-sama turut menerima uang korupsi terkait pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan Waskita Karya.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total kerugian keuangan negara akibat perkara ini yaitu sebesar Rp202 miliar. Kerugian negara itu akibat penandatanganan dan kesepakatan jahat 41 kontrak pekerjaan subkontraktor fiktif pada 14 proyek Waskita Karya.

Baca Juga:

KPK Periksa Bos Waskita Transjawa Toll Road

Atas perbuatannya, lima tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penyidik Kejagung 'Gamang' soal Rencana Periksa Pihak MA dalam Perkara Jaksa Pinangki
Indonesia
Penyidik Kejagung 'Gamang' soal Rencana Periksa Pihak MA dalam Perkara Jaksa Pinangki

Pemanggilan bakal dilakukan jika keterangan saksi dan bukti mengarah pada keterlibatan pihak MA.

Kepala BNPB Percayakan Perkembangan Gunung Merapi ke BPPTKG
Indonesia
Kepala BNPB Percayakan Perkembangan Gunung Merapi ke BPPTKG

Ia juga mengecek pos pantau merapi di Balerante untuk mengetahui situasi terkini merapi

Demo Penolakan UU Cipta Karya Diduga Ditunggangi Buat Bikin Rusuh
Indonesia
Demo Penolakan UU Cipta Karya Diduga Ditunggangi Buat Bikin Rusuh

Masyarakat harus mengawal kasus, mengingat penangkapan para aktivis KAMI itu syarat dengan politik

Biden Sah Jadi Presiden Terpilih, Jaksa Agung AS Mundur
Dunia
Biden Sah Jadi Presiden Terpilih, Jaksa Agung AS Mundur

Para elector yang ditunjuk biasanya adalah pejabat partai atau tokoh terkemuka yang berjanji akan mewakili negara bagian untuk memberikan suara kepada Biden atau Trump.

Tersangka Kasus Djoko Tjandra Dijamu Makan Siang, Kejagung Bilang Begini
Indonesia
Tersangka Kasus Djoko Tjandra Dijamu Makan Siang, Kejagung Bilang Begini

Foto tersangka kasus suap Djoko Tjandra yakni Brigjen Pol Prasetijo Utomo, Irjen Pol Napoleon Bonaparte, dan pengacara dijamu makan siang yang diduga di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, menuai kontroversi.

 Beredar Pesan Arahan Anies Terkait Corona, Pemprov DKI Pastikan Itu Hoaks
Indonesia
Beredar Pesan Arahan Anies Terkait Corona, Pemprov DKI Pastikan Itu Hoaks

Catur pun meminta kepada masyarakat yang mendapatkan informasi corona bisa ditanyakan langsung pihak Pemprov DKI, jangan menelan mentah-mentah pesan Whatsapp.

Pemkab Cirebon Tanggung Biaya 329 Ribu Warga Dalam Program JKN-KIS
Indonesia
Pemkab Cirebon Tanggung Biaya 329 Ribu Warga Dalam Program JKN-KIS

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi mengatakan, bahwa dari jumlah 2,1 juta warga Kabupaten yang terdaftar dalam JKN-KIS, sebanyak 329.059 jiwa di antaranya biayanya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.

PAN Kritik Pengumuman PSBB Total Anies
Indonesia
PAN Kritik Pengumuman PSBB Total Anies

Koordinasi antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI harus perlu ditingkatkan. Sebab, Jakarta adalah pusat pemerintahan dan pusat aktivitas ekonomi nasional.

Pentolan KAMI Langsung Ditahan Usai Jadi Tersangka Dugaan Penghasutan
Indonesia